KOMPAS INSIDE

SuratPencabutanPHK Bambang Wisudo

2008-12-22T02:45:00.000-08:00

Berikut adalah surat pencabutan keputusan PHK Kompas terhadap Bambang Wisudo yang dikeluarkan oleh Jakob Oetama pada tanggal 12 Desember 2008 lalu. Surat ditulis ulang berdasarkan aslinya.
---------------------------------------------------------------------------------------

Nomor : CS/SK/129/XII/2008

Kepada:
Sdr. : Paulus Bambang Wisudo
NIK : 94065
Jabatan : Wartawan Desk Humaniora
Bagian : Redaksi Harian Kompas
PT Kompas Media Nusantara

Di Tempat

Hal : Pencabutan Surat Keputusan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 074/RED/SDM/XII/2006 perihal Pemberitahuan tertanggal 8 Desember 2006 dan Surat Penegasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 01/PHK/Dir/KMN/IV/2007 atas diri Sdr. Paulus Bambang Wisudo, yang keduanya ditandatangani oleh Sdr. Suryopratomo dalam jabatannya berturut-turut sebagai Pemimpin Redaksi dan Direktur PT Kompas Media Nusantara, maka sehubungan telah diadakannya Perjanjian Perdamaian antara Pihak Perusahaan dengan Saudara pada tanggal 12 Desember 2008, dengan ini dinyatakan bahwa kedua surat tersebut dicabut dan dibatalkan.

Demikian harap maklum.

Jakarta, 12 Desember 2008
PT Kompas Media Nusantara

Jakob Oetama
Direktur Utama

Tembusan:
-Arsip

JO Cabut Surat Pemecatan Wisudo

2008-12-18T01:41:00.000-08:00

Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung persis dua tahun, Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama alias JO, akhirnya merehabilitasi nama baik Bambang Wisudo.

Pada hari Jumat (12/12/2008) pekan lalu, JO secara resmi mencabut surat pemecatan Wisudo yang dikeluarkan Suryopratomo selaku Pemimpin Redaksi dan Direktur Kompas saat itu.

Surat pencabutan dan pembatalan PHK Wisudo itu bernomer CS/SK/129/XII/2008 dan ditanda-tangani langsung Jakob Oetama. Dengan pencabutan surat PHK Suryopratomo tadi, pemecatan Wisudo dibatalkan. Status Wisudo sebagai wartawan Kompas telah direhabilitasi.

"Saya merasa bersyukur PHK itu dicabut. Karena memang hanya itulah tuntutan perjuangan saya dan keluarga selama ini," kata Wisudo ke Kompas Inside, Kamis (18/12/2008) siang.

Namun, Wisudo tak lama-lama menikmati kembali haknya sebagai wartawan Kompas. Setelah nama baik dan pekerjaannya dipulihkan, Wisudo justru memilih mengundurkan diri dari Kompas.

Surat pengunduran diri Wisudo dari harian tertua di tanah air itu, dia berikan ke CEO Kompas, Agung Adiprasetyo, Rabu (17/12/2008) kemarin.

Selain mengundurkan diri, Wisudo juga mencabut gugatannya melawan Kompas yang kini berada di Mahkamah Agung. Proses pencabutan itu Wisudo lakukan sehari setelah JO memulihkan kembali status Wisudo sebagai karyawan Kompas.

Menurut Wisudo, tuntutan perjuangannya selama ini tidak macam-macam. Tuntutannya sederhana: dia minta dipekerjakan kembali. Dan hal ini akhirnya terwujud. Terutama setelah JO mencabut surat PHK yang dia terima dari Suryopratomo dua tahun lalu.

Karena tersentuh dengan niat baik JO dan Kompas, maka Wisudo memilih mengundurkan diri secara baik-baik. Walau demikian, hubungan Wisudo dengan JO dan Kompas, tetap tak terputus. Oleh JO, Wisudo ditawarkan menjadi dosen di Universitas Multimedia Nusantara milik Kompas. Tawaran itu diterima dengan baik oleh Wisudo.

Seperti diberitakan, Suryopratomo alias Tommy, dua tahun lalu memecat Bambang Wisudo. Upaya JO merehabilitasi kesalahan itu selalu digagalkan Tommy. Namun rekonsiliasi antara dua pihak itu akhirnya tercapai setelah Tommy mendadak dicopot dari Kompas sepekan setelah video perjuangan Wisudo beredar.

Dengan demikian, perjuangan Wisudo selama dua tahun berakhir sudah. Oleh karenanya, berita ini juga merupakan laporan terakhir Kompas Inside. Setelah dua tahun, sejarah akhirnya membuktikan siapa yang benar. (KI/Ud)

Surat Protes Buat KPK

2008-07-05T00:38:00.000-07:00

Jakarta, 27 Juni 2008

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1,
Jakarta 12920

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami,

Hendrayana, SH., Sholeh Ali, SH., Muhammad Halim, SH., Adiani Viviana, SH., Elizabeth Ritonga, SH., Afrilia Sulistiyani, SH., Idham Indraputra, SH., dan Endar Sumarsono, SH.

Para Advokat dan Para Asisten Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., Kompleks BIER No. 1A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan – 12870, dengan ini mengadukan tentang masalah ketidak-jelasan atas pengenaan biaya perkara proses pengadilan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta proses kasasi di Mahkamah Agung Repyblik Indonesia. Pengenaan biaya perkara tersebut menurut hemat kami sama sekali tidak berlandaskan hukum dan undang-undang in casu UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (”UU PPHI”). Pengaduan yang kami sampaikan ini dimaksudkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (”KPK”) melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap kasus tersebut. Pengaduan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab serta peran serta kami untuk mengontrol dan mendorong sistem peradilan yang baik dan akuntabel.

Adapun untuk lebih jelas tentang dasar pengaduan kemai tersebut akan kami berikan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami P. Bambang Wisudo, beralamat di Ciputat Tangerang 15415, telah digugat oleh pihak perusahaannya, PT. Kompas Media Nusantara terkait adanya sengketa PHK/ perselisihan hubungan industrial yang diregister oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 158/G/PHI.PN.JKT.PST. tertanggal 24 Mei 2007 (lampiran 1). Pokok gugatan yang diajukan oleh pihak PT. Kompas Media Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Memohon agar hakim menyatakan sah PHK yang dilakukannya.
2. Memohon agar hakim menetapkan uang pisah sebesar Rp. 28.401.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus satu ribu Rupiah) dan uang penggantian hak sebesar Rp. 4.102.400,- (empat juta seratus dua ribu empat ratus Rupiah). Total nilai gugatan tersebut adalah Rp. 32.503.400,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus Rupiah).
(lih. lampiran 1)

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU PPHI, karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka terhadap proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara tersebut tidak dikenakan biaya perkara. PT. Kompas Media Nusantara selaku Penggugat sama sekali tidak dikenakan biaya perkara sepeserpun.

Pasal 58 UU PPHI:

”Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah.”

3. Bahwa atas gugatan tersebut, kami selaku salah satu kuasa hukum Paulus Bambang Wisudo telah memberikan jawaban gugatan disertai dengan gugatan rekonpensi tertanggal 21 Juni 2006 (lampiran 2) yang pada intinya hanya meminta agar hakim menyatakan tidak sah PHK yang dilakukan PT. Kompas Media Nusantara dan mengembalikan Paulus Bambang Wisudo pada jabatannya semula sebagai wartawan untuk posisi reporter utama. Dalam jawaban maupun gugatan rekonpensi sama sekali tidak menuntut sejumlah uang tertentu, nilai gugatan rekonpensi Rp.0,- (nol Rupiah) (lih. lampiran 2).

4. Bahwa setelah melalui proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Judex Factie akhirnya memberikan Putusan terhadap Perkara No. 158/PHI.G/2007/PN.JKT.PST. (lampiran 3) pada persidangan tanggal 30 Agustus 2007 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat yang terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali pasal 156 ayat (2) uang pengganti hak sesuai 1 kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil yang seluruhnya berjumlah Rp.167,408,150.- ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Tergugat hingga putusan ini diucapkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat masing masing separuh yang seluruhnya berjumlah Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. menetapkan biaya perkara sejumlah nihil ;

Catatan:
Bahwa pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dalam putusan tersebut di atas bukanlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 UU PPHI. Lagi pula, mengingat bahwa atas putusan tersebut diajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, maka pembebanan biaya perkara tersebut belumlah mengikat para pihak dalam perkara a quo.

5. Bahwa atas putusan tersebut Paulus Bambang Wisudo selaku Tergugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Permohonaan Permohonan Kasasi Nomor 154/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 6 September 2007 (lampiran 4) disertai dengan Memori Kasasi yang diterima dengan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 154/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 19 September 2008 (lampiran 5).

6. Bahwa berkas permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 158/PHI.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 30 Agustus 2007 telah dikirimkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Plt. Panitera Muda PHI (Tri Widodo, SH., MH) kepada Panitera Mahkamah Agung RI Cq. Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata dengan Surat No. W7.DC.PHI.6852/XI.2007.05 tertanggal 19 Nopember 2007 (lampiran 6).

7. Bahwa atas Surat No. W7.DC.PHI.6852/XI.2007.05 tertanggal 19 Nopember 2007 perihal pengiriman berkas tersebut, Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI kemudian mengirimkan surat perihal kelengkapan berkasa perkara permohonan kasasi perdata khusus melalui Surat No. 04/TU/XII/07/803.KP/PHI/2007 tertanggal 28 Desember 2007 (lampiran 7), yang mana surat ini juga ditembuskan kepada para pihak. Isi surat tersebut pada intinya memberitahukan bahwa masih terdapat kekurangan berkas permohonan yang dikirim yaitu Tanda Bukti Biaya Perkara Tidak Ada (Gugatan di atas Rp. 150.000.000,-).

8. Bahwa atas surat tembusan yang kami terima tersebut, kami LBH Pers selaku kuasa hukum Paulus Bambang Wisudo di Tingkat Kasasi kemudian mengirimkan Surat No. --------- tertanggal ------- (lampiran 8) yang pada intinya berisi keberatan dan klarifikasi atas surat yang dikirimkan oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI tersebut. Dalam surat keberatan kami tersebut kami menegaskan bahwa nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU PPHI maka tidak dikenakan biaya perkara.

9. Bahwa senada dengan sikap kami, atas Surat No. 04/TU/XII/07/803.KP/PHI/2007 yang dikirimkan oleh Mahkamah Agung tersebut, Plt. Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa nilai gugatan Pemohon Kasasi di bawah Rp. 150.000.000,- dengan demikian berdasarkan Pasal 58 UU PPHI maka tidak dikenakan biaya perkara. Hal ini sebagaimana Surat No. W7.Dc.PHI.2109/IV/2008.05 tertanggal 7 April 2008 (lampiran 9) yang dikirimkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Plt. Panitera Muda PHI kepada Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, ketika persoalan biaya perkara tersebut ditanyakan ke Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Erwin (Panitera) mengatakan bahwa jika biaya perkara tersebut tidak dibayarkan maka permohonan kasasi yang telah diajukan ke tidak akan diregister (diberikan nomor perkara) oleh Mahkamah Agung. Dalam kesempatan itu kami menanyakan pula dasar hukum pengenaan biaya perkara yang harus dibayar tersebut, mengingat gugatan di bawah Rp. 150.000.000,-. Bapak Erwin hanya menjelaskan bahwa biaya perkara dikenakan karena nilai Putusan di atas Rp. 150.000.000,-. Ketika ditanyakan tentang ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang menentukan bahwa biaya perkara akan dikenakan bila nilai gugatan di atas Rp. 150.000.000,-, atas pertanyaan ini Bapak Erwin tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sekali lagi hanya berdalih bahwa nilai putusan di atas Rp. 150.000.000,-. Dalam pembicaraan tersebut juga ada Bapak Agus (Panitera PHI pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat), yang mencoba menjelaskan dasar pengenaan biaya perkara tersebut, Bapak Agus menyatakan mungkin hal itu karena selain karena nilai putusan di atas Rp. 150.000.000,- juga karena dalam putusan tersebut PHI menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,-, masing-masing separoh. Akan hal ini kami bantah, karena Pasal 58 UU PHI secara jelas menentukan bahwa dikenakan atau tidaknya biaya beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah berdasarkan nilai gugatan, terlebih lagi putusan tersebut belum inkracht oleh karenanya putusan yang menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara tersebut secara otomatis juga belumlah dapat dieksekusi. Panitera PHI tersebut juga tidak dapat menjawab pertanyaan, adakah peraturan yang mengatur jika putusan PHI di atas 150.000.000,- maka harus membayar biaya proses beracara di PHI? Lebih jauh, pihak panitera PHI tersebut juga menjelaskan bahwa dasar mereka menjelaskan hal tersebut adalah berdasarkan keterangan yang mereka terima dari pihak Mahkamah Agung. Pihak kepaniteraan PHI sendiri pada dasarnya sependapat dengan kami, oleh karena itu kita dalam surat balasannya ke pihak MA terkait dengan kekurangan berkas bukti pembayaran biaya perkara, Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- oleh karenanya tidak dikenakan biaya perkara (lih. lampiran 9). Lebih lanjut, Bapak Erwin menyebutkan bahwa ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pengenaan biaya perkara. Bapak Erwin mengatakan penetapan biaya perkara tersebut pernah ditempel di lobi PHI, akan tetapi hilang atau dicabut. Ketika kami ingin memintanya Bapak Erwin tidak bersedia untuk menunjukkan penetapan biaya perkara tersebut. Bapak Erwin menambahkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan pengenaan biaya perkara di PHI akan tetapi mengaku tidak mempunyai hardcopy SEMA tersebut, dan akan menanyakan ke atasan terlebih dahulu.

11. Bahwa pada kesempatan lain setelah itu, kami menghubungi Bapak Erwin (Panitera PHI) melalui sambungan telepon dan sekali lagi menanyakan dasar pengenaan biaya perkara pada kasus sengketa hubungan industrial PT. Kompas Media Nusantara melawan Paulus Bambang Wisudo. Jawabannya kurang lebih masih sama dengan jawaban pada pertemuan terdahulu. Dan ketika kami menanyakan SEMA yang mengatur tentang biaya perkara tersebut, Bapak Erwin mempersilahkan untuk datang ke PHI untuk mengambilnya.

12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 kami mendatangi PHI pada PN Jakarta Pusat. Setelah bertemu dengan Bapak Erwin, kemudian yang bersangkutan membawa kami untuk bertemu dengan Ketua Panitera PHI, Bapak Tri Widodo. Ikut pula dalam pertemuan tersebut adalah Bapak Agus. Ternyata SEMA yang mengatur biaya perkara tersebut tidak ada, yang ada hanya Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengatur tentang rincian biaya perkara jika gugatan di atas 150.000.000,- (mengacu pada Pasal 58 UU PPHI). Dalam Penetapan Ketuan PN Jakarta Pusat tersebut, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan jika nilai putusan di atas Rp. 150.000.000,- harus membayar biaya perkara.

13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 kami mendatangi Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, karena Bapak Sudaryo sedang ada tamu maka kami hanya di temui Ibu Tri yang mengurusi pemberkasan tersebut. Ketika kami menanyakan tentang dasar pengenaan biaya beracara di PHI, Ibu Tri menyatakan akan memeriksa berkas perkara kasasi tersebut. Ibu Tri menyatakan bahwa yang menentukan pengenaan biaya beracara di PHI pada permohonan kasasi klien kami tersebut adalah atasannya, sedangkan dia (Ibu Tri) hanya menjalankan tugas saja. Ketika kami desak, Ibu Tri menyatakan bahwa dasarnya adalah karena nilai putusan di atas Rp. 150.000.000,-. Ketika kami tanyakan adakah aturan yang mendasari pengenaan biaya tersebut mengingat UU PPHI menyatakan pengenaan biaya perkara berdasarkan nilai gugatan, yang bersangkutan tidak dapat menjawab dan meminta untuk menghubungi lagi pada kesempatan lain.

14. Bahwa setelah itu, pada tanggal 20 Juni kami menghubungi Ibu Tri melalui sambungan telepon. Penjelasan yang diberikan kurang lebih sama dengan penjelasan pada pertemuan terdahulu. Ketika kami desak pertanyaan adakah ketentuan yang mengatur jika nilai putusan di atas Rp. 150.000.000,- maka para pihak wajib membayar biaya proses beracara di PHI, yang bersangkutan tidak menjawab dan mematikan sambungan telepon. Ketika kami hubungi lagi yang bersangkutan tidak mengangkat telepon genggamnya.

15. Bahwa agar perkara kasasi klien kami tidak menggantung, akhirnya pada tanggal 26 Juni 2008 kami mendatangi Panitera PHI pada PN Jakarta Pusat untuk membayar biaya perkara. Panitera PHI menentukan biaya proses beracara yang harus kami bayarkan terkait dengan perkara klien kami sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan atas pembayaran tersebut kami diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi/skum (lampiran 10). Bahwa pada mulanya pada kwitansi/skum pembayaran yang kami terima tersebut hanya terdapat tanda tangan Bapak Tri Widodo, tanpa nama jelas penandatangan. Setelah kami minta nama jelas dari penandatangan kwitansi/skum tersebut akhirnya dicantumkan nama Bapak Tri Widodo selaku penandatangan. Kami juga menyampaikan keberatan karena tidak dirinci peruntukan biaya proses beracara di PHI yang kami bayarkan. Ketika kami tanyakan hal tersebut kepada Bapak Agus (Panitera PHI), yang bersangkutan tidak bersedia menjelaskan dan menyarankan agar kami menemui Pak Tri Widodo. Setelah bertemu dengan Bapak Tri Widodo dan meminta untuk diperlihatkan Surat Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat tentang rincian biaya perkara tersebut Bapak Tri Widodo menolak untuk menunjukkan dengan alasan sudah dicatat oleh kami pada pertemuan sebelumnya. Kami membantah hal itu karena kami hanya sempat mencatat nomor Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat tersebut dan tidak dapat mengingat detail rincian biaya proses beracara tersebut. Ketika kami desak Bapak Tri Widodo tetap menolak untuk menunjukkan rincian biaya perkara dimaksud dan meminta kami untuk mencari penjelasan kepada Bapak Agus saja. Ketika kami tanyakan lagi kepada Bapak Agus, yang bersangkutan ternyata juga tidak mau menunjukkan rincian biaya perkara tersebut. Bapak Agus hanya menjelaskan bahwa dari Rp. 1.500.000,- yang kami bayarkan tersebut, akan disetorkan kepada rekening Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya Rp. 1.000.000,- untuk Pengadilan Hubungan Industrial tanpa memberikan rincian pengenaan biaya tersebut.

16. Bahwa dari kronologis yang kami uraikan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pengenaan biaya proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada perkara kasasi klien kami adalah tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu pihak-pihak yang berkompeten untuk menjelaskan pengenaan biaya beracara di PHI tersebut tidak mampu menunjukkan dan menjelaskan dasar pengenaan biaya perkara tersebut. Hal inilah yang menjadi keberatan kami.

Hormat kami,

Hendrayana, SH
Direktur LBH Pers

Tembusan:
1. Ketua MA
2. Ketua BPK

KOMPAS (sebar) BOHONG!

2008-07-05T00:16:00.000-07:00

Diterbitkan Juni 15, 2008

sumber: Blog Jurnal Native Land

APA jadinya kalau sebuah pemberitaan memiliki kesalahan fatal. Apalagi jika pemberitaan itu dilakukan oleh surat kabar sekelas KOMPAS. Ini kali kedua saya menemukan “kenjanggalan” dalam pemberitaan harian nasional surat kabar terkemuka KOMPAS.

Hal pertama pemberitaan tersebut saya baca dari seorang komentator dalam blog kompas inside. Si komentator mengemukakan keberatannya, pemberitaan KOMPAS dinilainya telah melakukan pengalihan isu dan membuat opini publik (melenceng). Yaitu perilaku pemberitaan KOMPAS pada setiapkali memuat berita tentang lumpur Lapindo selalu menyebutnya dengan LUMPUR PORONG!.

Kali itu saya pribadi tidak terlalu memberi perhatian atau bahkan memihak dan setuju 100% kepada sang komentator.

Sebagaimana pembaca ’setia’ KOMPAS pada umumnya (saat itu) saya tetap lebih mempercayai KOMPAS apapun yang terjadi, sikap saya ini tentu saja dipengaruhi oleh citra (baca: pencitraan) yang telah dibangun oleh KOMPAS selama kurun waktu 40 tahun lebih.

Kedua kalinya, bermula ketika saya membuka website KOMPAS.Com hari ini (14 Juni ditempat saya berada dan 15 Juni di Indonesia). Seperti biasa setelah membaca KOMPAS.Com saya berlanjut membaca halaman KOMPAS-Cetak. Saya pribadi menilai dua halaman website ini memiliki proporsi pemberitaan yang berbeda. Dan lagi-lagi saya percaya bahwa konten dalam KOMPAS-Cetak ini sama dengan konten berita yang dicetak (Rp3500 harga eceran, Rp78.000 harga langganan) yang distribusikan ke seluruh pelosok-pojok pulau Indonesia bahkan hingga manca negara.

Perhatian saya kemudian jatuh pada pilihan pemberitaan tentang Hillary Clinton yang telah dibaca sebanyak: 151 pembaca. Kebetulan selama kurun waktu 16 Minggu kebelakang saya teliti mengikuti perkembangan politik menjelang pemilu AS November 2008.

Hasil pengamatan saya itu pun berbuah pada beberapa posting dalam blog saya ini, baik mengenai Barack Obama maupun Hillary Clinton utamanya. Maklum proses konvensi nasional dua partai besar AS ini begitu berbeda, terutama partai Demokrat (Barack Obama dan Hillary Clinton). Proses transisi politik yang bisa saja dihubungkan sebagai salasatu sebab kenaikan harga minyak dunia (Krisis Ekonomi dan Politik Amerika).

Pada paragraf pertama berita “Dimanakah Hillary Clinton pada saat ini?”, saya tak bereraksi sedikit pun, tetap berkonsentrasi pada berita. Hingga pada paragraf kedua, saya kaget dan terheran-heran dibuatnya.

Bagi saya hal ini sangatlah tidak masuk akal–buset dah!..apa mungkin Hillary Clinton yang 35 tahun lebih anggota dan senator dari partai Demokrat adalah calon kandidat presiden partai Republik?. Tidak masuk diakal.

Bagi saya hal tersebut sama saja menganggap (memberitakan) Akbar Tanjung-tokoh partai Golkar diberitakan sebagai mantan calon presiden dari partai PDI Perjuangan, apa jadinya jika ini diberitakan keseluruh Indonesia dan Dunia?.Konyol.

AKHIRNYA saya memutuskan diri untuk melakukan klarifikasi pemberitaan kepada pihak redaksi KOMPAS. Dalam surat (email) saya itu meminta klarifikasi tentang pemberitaan yang amat sangat keliru dan salah besar (fatal).

Hal itu saya lakukan setelah meneliti (membaca pemberitaan KOMPAS) berulang-ulang, untuk memastikan kekeliruan–bisa saja pada pihak saya karena tidak teliti membacanya. Kejelasan itu berakhir ketika saya membaca pada penutup kalimat berita KOMPAS terdapat kata: berbicara mengenai kampanye presiden. (CNN/joe)–yang artinya berita disadur dari CNN.

Setelah menelusuri tautan dan meneliti pemberitaan KOMPAS dalam website CNN tersebut saya menemukan kejelasan. Jelas 100% salah!. Pihak KOMPAS telah melakukan kesalahan penterjemahan berita.

Berikut ini paragraf yang salah diterjemahkan:

Is she camping out in her Georgetown home or is he former presidential candidate back at her Chappaqua estate? Perhaps she ventured to an isolated vacation spot, far removed from cable news and the political chattering class. (lihat sumber berita)

Oleh KOMPAS diterjemahkan menjadi:

Apakah ia tengah berkemah di kampung halamannya, Georgetown, atau mantan kandidat presiden dari Partai Republik itu kembali ke Chappaqua? Mungkin saja ia tengah menikmati liburan jauh dari televisi kabel dan ingar- bingar politik. (lihat sumber berita)

APA jadinya jika keteledoran pemberitaan semacam ini diketahui oleh pihak Hillary Clinton?

Apa jadinya jika ternyata berita-berita yang telah diterbitkan selama ini terdapat kesalahan dan atau memang disengaja sebagaimana analisa si komentator tadi?

Wah apa jadinya kalau sebenarnya mutu pemberitaan KOMPAS memang telah menyeleweng (Jurnalisme Kepiting) bahkan hingga melahirkan konflik–berupa pemecatan wartawan seniornya, Bambang Wisudo.

Nah pembaca yang budiman, mungkin kini saatnya kita meneliti dan menghindari percaya membabi buta-kepada industri media yang terbukti telah mengingkari sejarahnya sebagai Pers Perjuangan. [

http://andricahyadi.wordpress.com/2008/06/15/kompas-sebar-bohong/

Lihat juga:

Kompas dan Lorena Air

Sekedar Usul Buat Kompas Inside

Pemred Kompas Suryopratomo Mendadak Dicopot

Stop Press Situs Kompas Kena Hack

2008-07-05T00:08:00.000-07:00

3.5.08

sumber: Aris Heru Utomo Blog

Setelah situs Depkominfo dan partai Golkar, kini giliran situs Kompas Cybermedia (www.kompas.com) yang dikerjai hacker. Hal ini diketahui ketika saya mengnjungi situs tersebut pada hari ini (2 Mei 2008) pukul 20.14 waktu Brussel (01.14 WIB). Di halaman muka situs tersebut tertulis pesan sebagai berikut: "Just do it !!! maaf sebelumnya Semoga Bangsa Ini Tidak Bangkrut Atas Segala Kebobrokan di Amieni Selamat atas semua pejabat yang mengedepankan perut dan sedikit dibawahnya ... Semoga anda selalu mendapat petunjuk untuk Selalu menipu kami ... ". Selanjutnya pada bagian bawah pesan tersebut tertulis : "untuk kawan-kawan www.kompas.com Ada Banyak Hal Yang Perlu Diperbaiki"

Sebagai koran terbesar di Indonesia, apa yang terjadi pada situs tersebut memang menarik perhatian. Kok bisa hal tersebut terjadi, apakah terdapat kelemahan pada sekuriti di web hosting ? Pertanyaan lainnya, kenapa kok situs Kompas yang dirusak?

Seperti banyak diketahui, Kompas saat ini sedang mengembangkan Kompas Cybermedia menjadi suatu portal besar yang mencakup Kompas.com, Kompas cetak, Kompas Mobile, Kompas Image, Kompas TV, Seleb TV, Gramedia Online dan Kompas Community. Dalam kerangka pengembangan tersebut, saya sering mendapatkan format tampilan Kompas Online sering berubah-ubah, sulit diakses dan tampilan berubah ke format lama. Mengenai terjadinya hal ini saya mencoba memahaminya, mungkin karena dalam masa pembenahan banyak script yang mungkin belum sempurna implementasinya. Nah ditengah pembenahan ini, masuklah hacker (bukan blogger) yang memanfaatkan lobang-lobang yang tersedia.

Tapi untuk pertanyaan kedua, kenapa situs Kompas yang dirusak? Jawabannya bisa ditafsirkan dari pesan-pesan yang disampaikan si hacker, yang kecewa terhadap Kompas yang sudah tidak lagi sesuai dengan motonya dalam menyuarakan "Amanat Hati Nurani Rakyat". Kompas kini dipandang lebih mengedepankan bisnis, dibanding pengembangan jurnalisme yang menyuarakan kebenaran. Belum lagi adanya konflik internal yang belum terselesaikan dan bahkan berbuntut penggantian mendadak Pemimpin Redaksi dari Suryopratomo ke Bambang Sukartiono.

Lalu apa yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini? Sederhana saja, yaitu perlunya jurnalisme yang jujur dan selalu mewartakan kebenaran. Tanpa hal tersebut, dunia pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak akan memiliki makna dan peran apapun.

UPDATE: Pagi ini (3/5/08) waktu Brussel, pas cek situs Kompas Cybermedia ternyata sudah normal kembali. Cepat juga tim IT nya membenahi. Cuma perlu waspada agar tidak kena hack lagi. Waspadalah ... waspadalah

http://arishu.blogspot.com/2008/05/stop-press-situs-kompas-kena-hack.html

MA Mulai Proses Kasasi Wisudo

2008-06-27T03:05:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung nyaris enam bulan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mulai memproses kasasi Bambang Wisudo atas putusan Pengadilan Hukum Industrial (PHI), awal pekan ini.

Sementara, hari Sabtu (28/6/2008) besok, harian Kompas rencananya akan merayakan hari jadi yang ke-53. Harian tertua di Indonesia ini terbit pertama kali tanggal 28 Juni 1965.

Menurut keterangan Kordinator Litigasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), Soleh Ali, SH, terkatung-katungnya kasasi ini karena panitera MA memaksa pihaknya membayar uang pendaftaran perkara Rp 1,5 juta.

”Menurut undang-undang, selaku pihak tergugat Bambang Wisudo tidak dikenakan biaya apa pun,” tegasnya.

Seperti diketahui, gugatan permohonan PHK di PHI memang diajukan oleh manajemen Kompas. Sementara, Bambang Wisudo adalah pihak tergugat. Dalam putusannya, hakim PHI mengabulkan permohonan Kompas. Padahal Dinas Tenaga Kerja justru menolak perhonan Kompas tersebut.

Hakim PHI juga memutuskan agar Kompas membayar pesangon bagi wartawan yang sudah bekerja selama 11 tahun itu sebesar Rp 32 juta.

Nah, kata Ali, Pasal 58 UU PPHI menyebut: ”Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).”

Sikap Komite itu menurut Ali juga dibenarkan oleh hakim PHI. Tapi pihak panitera MA tetap ngotot. Akhirnya Komite memilih mengalah. Dan, memutuskan membayar uang perkara itu ke MA melalui Ketua Panitera PHI, Tri Widodo.

Alasan Soleh Ali, kliennya membutuhkan kepastian hukum.

”Tapi kami akan melayangkan surat pengaduan atas biaya perkara ini ke KPK, BPK, dan Ketua MA sekaligus,” tegasnya. (E3/Tom)

Baca juga:

Surga Bernama Kompas

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Film Perjuangan Wisudo Diluncurkan di Youtube

Manajemen Kompas Hentikan Gaji Wisudo

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Diakui, Tim Legal Kompas Minta Bantuan Hakim PHI

2008-02-27T00:44:00.000-08:00

Jakarta, Kompas Inside. Teka-teki siapa manajemen Kompas yang berhubungan dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di PN Jakarta Pusat, Tri Endro Budianto, terjawab sudah. Menurut Tri Endro dalam penjelasan tertulisnya kepada Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas, orang tersebut tak lain adalah Untung Herminanto (bagian legal Kompas).

Dalam pertemuan di PN Jakarta Pusat—yang disebut Tri Endro tidak disengaja—itu, Untung meminta bantuannya untuk menyampaikan pesan "perdamaian" kepada kuasa hukum Bambang Wisudo. Manajemen Kompas, terang Tri Endro, akan memberikan penawaran yang lebih baik yakni uang pesangon dua kali dari putusan majelis hakim. "Menurut logika saya tawaran perdamaian tersebut lebih menguntungkan pekerja," kata Tri Endro memberi alasan.

Selanjutnya Tri Endro menghubungi Sholeh Ali, salah satu kuasa hukum Wisudo, untuk menyampaikan amanat tersebut. "Di antara saya dengan Sholeh Ali sering berhubungan via telepon untuk berdiskusi tentang seminar atau pelatihan ketenagakerjaan yang kadang kala saya menjadi narasumbernya," akunya.

Bagi Komite, tindak-tanduk hakim Tri Endro ini jelas kurang etis dan telah melampaui kewenangannya. Apalagi ia juga membawa pesan agar Wisudo tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung begitu menerima dua kali pesangon dari manajemen Kompas. Atas laporan Komite, Komisi Yudisial pun melayangkan panggilan kepada Tri Endro. Tapi pak hakim ad hoc dari unsur serikat buruh itu tak nongol di Kantor KY, di Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat.

Pada 3 Desember silam ia cuma mengirimkan surat penjelasan kepada Ketua KY, Busro Muqoddas tentang kasus yang membelitnya itu. "Ini tergolong lumayan mau mengirimkan surat penjelasan. Hakim-hakim lain yang akan kami periksa biasanya malah tidak ada kabarnya sama sekali," terang Busro.

Atas tindakannya itu melalui sambungan telepon Selasa (19/2) lalu Tri Endro meminta maaf kepada Wisudo. Khawatir laporan Komite ke Komisi Yudisial akan berdampak pada kariernya, Tri Endro meminta agar laporan tersebut dicabut. “Secara personal saya bisa memaafkan, tapi permintaan mencabut laporan saya serahkan kepada Komite,” kata Wisudo.

Komite sendiri tetap berpegang pada sikapnya: KY harus menuntaskan masalah ini, bahkan kalau perlu Untung Herminanto dihadirkan untuk dimintai klarifikasi. Pasalnya, 25 September lalu kepada Hukumonline.com, Untung Herminanto pernah menampik jika pihaknya dianggap meminta jasa Tri Endro. “Saya tidak kenal beliau secara pribadi. Pak Tri Endro sendiri bukan anggota majelis kasus Bambang. Kami tak pernah memintanya, apalagi itu sudah keluar dari etika,” katanya.

Saat itu Untung juga menjelaskan jika pun pihaknya mengusahakan upaya damai, ia sendiri yang bakal mengontak langsung kubu Wisudo. “Lebih baik saya menemui langsung kuasa hukum Bambang atau dia sendiri. Tak perlu perantara seorang hakim,” ujarnya. (AE1/Teng)

Pemred Kompas Suryopratomo Mendadak Dicopot

2008-02-11T20:11:00.000-08:00

(Sepekan setelah film perjuangan Bambang Wisudo diluncurkan ke Youtube, terdengar kabar Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo alias Tommy mendadak dicopot dari jabatannya. Tidak pernah sebelumnya terdengar kabar bahwa Tommy akan diganti. Bahkan kabarnya jabatan Tommy baru berakhir setelah pemilu 2009 selesai. Pergantian ini sendiri terasa mengejutkan. Banyak awak redaksi Kompas tak tahu undangan rapat tanggal 11 Februari 2008, Senin siang, bertujuan melengserkan otak penandatangan surat pemecatan Bambang Wisudo ini. Berikut sejumlah media yang memuat pencopotan Tommy tersebut)

Kompas: Dari Tomi ke Bambang

Ditulis pada Februari 11, 2008

Senin (11 Februari 2008) manajemen harian Kompas dikabarkan mengganti secara mendadak jajaran puncak redaksinya. Suryopratomo yang menjabat Pemimpin Redaksi Kompas diganti dengan Bambang Sukartiono, wartawan senior Kompas. Kabarnya Bambang sudah lama dipromosikan untuk menjadi Pemimpin Redaksi Kompas ketika Bambang Harimurti menjabat Pemimpin Redaksi Tempo tapi tak jadi. Loh apa hubungannya?

Oleh Rusdi Mathari

SEBUAH pesan pendek dari seorang sekretaris redaksi media di Jakarta masuk ke ponsel saya menjelang magrib, Senin (8 Februari 2008). Isinya menyebutkan bahwa Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo yang akrab dipanggil Tomi diganti oleh Bambang SK. Saya tak terkejut karena sekitar dua jam sebelumnya kabar pergantian petinggi koran Kompas itu sudah saya dengar dari seorang wartawan Tempo. Dalam pikiran saya, pergantian pimpinan sebuah lembaga termasuk Kompas adalah sesuatu yang biasa dan lumrah.

Saya mulai menjadi “terusik” dengan pergantian bos Kompas itu ketika seorang wartawan senior yang bertemu saya di sebuah kantor di Menteng, Jakarta Pusat, bercerita bahwa pergantian itu dilakukan mendadak. Penyebabnya adalah akumulasi persoalan di Kompas semasa dipimpin oleh Tomi; Mulai dari soal PHK terhadap Bambang Wisudo, tulisan obituari Soeharto di Kompas yang ditulis oleh Jacob Oetama hingga isu Tomi yang “dekat” dengan Sukanto Tanoto, bos Raja Garuda Mas. Saya tak tahu soal yang dua terakhir kecuali soal pemecatan Bambang Wisudo, karena setelah di-PHK, saya bertemu berapa kali dengannya di kantor AJI Jakarta di Pancoran, Jakarta.

Wisudo adalah wartawan Kompas yang diberhentikan pada 9 Desember 2006 karena dianggap menimbulkan keresahan karyawan dengan memutarbalikkan fakta (lihat “Perjuangkan Hak, Karyawan Kompas Akhirnya Dipecat,” detikcom, 8 Desember 2006). Namun oleh Wisudo pemecatan itu dinilai berhubungan dengan aktivitasnya di Perkumpulan Karyawan Kompas atau PKK.

Ketika pengurus PKK dan jajaran pemimpin Kompas bertemu, Wisudo yang menjabat Sekretaris PKK antara lain mempertanyakan soal 20 persen saham karyawan seperti yang tercantum dalam UU Pers yang belum direvisi. Dikabarkan, perundingan itu tak membuahkan kesepakatan selain hanya soal pembagian 20 persen dividen yang dikantongi oleh Kompas. Gugatan Wisudo seperti itulah yang lantas membuat gerah pimpinan Kompas. Wisudo lalu diberikan surat tugas penempatan sebagai wartawan di Ambon tapi ditolak oleh yang bersangkutan dan akhirnya berbuah pemecatan itu (lihat “Wartawan Kompas Ditahan Satpam,” detikcom, 8 Desember 2006).

Tomi sebagai Pemimpin Redaksi Kompas disebut-sebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pemecatan tersebut. Namun kepada detikcom, Tomi mengatakan bahwa pemecatan atas Wisudo adalah hubungan kekaryawanan biasa yang terkait dengan indisipliner. Pemecatan atas Wisudo lalu menjadi pembicaraan ramai di kalangan wartawan karena Wisudo memang tidak menerima pemecatan itu dan terus berusaha mendapatkan hak-haknya kembali sebagai karyawan dan wartawan Kompas. Didukung AJI dan beberapa organisasi guru, Wisudo beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa antara lain di rumah Jacoeb Otama, bos besar Kelompok Kompas Gramedia. Akhir Januari lalu, Wisudo meluncurkan video perjuangannya yang lalu disebarkan melalui situs YouTube.

Dari beberapa informasi, Jacoeb Otama konon bersedia berdamai dengan Wisudo tapi sebaliknya dengan Tomi dan beberapa wartawan Kompas yang lain yang katanya lebih memilih keluar dari Kompas daripada harus berdamai dengan Wisudo. Kasus Wisudo saat ini masih terus berlanjut di pengadilan perburuhan. Benarkah hanya soal kasus PHK Wisudo, Tomi akhirnya diganti? Nanti dulu.

Wartawan senior itu lalu menunjukkan SMS di ponselnya, isinya: Raja Garuda Mas. Foto Tomi dan Sukanto Tanoto. Saya tanya, “Apa ini?” “Ini jawaban dari pertanyaan saya mengapa Tomi diganti?” kata dia. Saya mencoba mengerti dan mencari hubungan antara foto Tomi dengan Sukanto Tanoto jika itu memang benar ada dengan pemberhentiannya sebagai Pemimpin Redaksi Kompas tapi tak menemukan jawabannya. Ketika menelusuri di google, saya juga tak menemukan jawaban soal foto ataupun artikel tentang Tomi dan Sukanto Tanoto itu.

Satu hal yang menarik dari pergantian itu adalah sosok Bambang SK, pengganti Tomi. Dia adalah wartawan senior Kompas yang pernah membidangi desk ekonomi, dipindahtugaskan ke TV7 (sekarang bernama Trans7), dan terakhir menjabat sebagai Direktur PSDM Kompas. Bambang pula yang mengonsep SK PHK terhadap Wisudo pada 9 Desember 2006.

“Bambang ini sebenarnya sudah dipromosikan menjadi Pemred Kompas sejak lama ketika Bambang Harimurti menjabat Pemimpin Redaksi Tempo tapi tak jadi,” kata seorang wartawan yang lain. Ketika saya tanya kenapa, dia menjawab, “Sesama Bambang dilarang mendahului,” kata dia.

Sebagai koran terbesar dan berpengaruh di Indonesia, apa yang terjadi di Kompas pada Senin (11 Februari 2008) memang terlalu menarik untuk dilewatkan dan tidak diketahui oleh para pembacanya. Andai benar telah terjadi pergantian pimpinan itu, Kompas karena itu patut menjelaskan kepada khalayak pembacanya bahwa pergantian itu sebenarnya sebagai sesuatu yang biasa saja dan lazim terjadi di sebuah perusahaan dan bukan sesuatu yang luar biasa apalagi sekadar karena sesama “pemimpin redaksi” dilarang mendahului.

****

'Kompas' daily replaces its editor in chief

Replacement of Suryopratomo follows Kompas' internal policy, which limits chief editors to two four-year terms

The Jakarta Post
Tuesday, February 12, 2008

By Adianto P. Simamora

Jakarta --- The country's leading daily newspaper Kompas has appointed deputy chief editor Bambang Sukartiono its new editor in chief, replacing Suryopratomo, who had been at helm for eight years.

Kompas' public relations general manager Nugroho F. Yudho said Monday the change of guard was approved during a meeting of the daily's board of directors last week.

The reshuffle will come into effect Tuesday.

As part of the reshuffle, Kompas directors named Taufik H. Mihardja one of Bambang's three deputies, in addition to existing deputies Rikard Bagun and Trias Kuncahyono.

Taufik is currently the daily's managing editor.

Suryopratomo, better known as Tommy, is set to continue his career at the daily as director of communication affairs and one of Kompas deputy CEOs.

"The replacement was made as Tommy's term as the chief editor has ended," Nugroho told The Jakarta Post.

"The replacement is in line with Kompas' internal policy."

Nugroho said Kompas had limited the service of its chief editor to two four-year terms.

Tommy joined Kompas daily in February 1987, after obtaining a Masters degree from the Bogor Agriculture of Institute in 1986.

He replaced Kompas co-founder Jakob Oetama in January 2000, marking a regeneration in the daily.

During Tommy's tenure, Kompas redesigned its format. The newspaper narrowed its page, restructured its contents in an attempt to win more young readers, introduced a separate classified section and implemented computer-to-plate technology.

Kompas has since January this year started to publish a daily afternoon issue.

Nugroho said Tommy would be at the Kompas' corporate unit.

Bambang was also the news director of the TV7 television channel before the Kompas-controlled station was acquired by the TransTV.

TransTV bought in 2006 a controlling 49 percent stake in TV7, which is now called Trans7.

Kompas was first published in June 1965 and has a daily circulation of more than 500,000 copies on weekdays and some 620,000 copies on weekends.

Date Posted: 2/12/2008

Film Perjuangan Wisudo Diluncurkan di Youtube

2008-01-30T18:20:00.000-08:00

Film perjuangan Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), Bambang Wisudo, pekan ini mulai bisa diakses di www.youtube.com. Alamat URLnya ada di:

http://youtube.com/watch?v=4iIXbJw43cc&feature=related

Di film dokumenter ini, Bambang Wisudo menegaskan sikapnya menolak berkompromi atas kekerasan dan peristiwa pemberangusan dirinya sebagai pengurus serikat pekerja yang sah di harian Kompas.

Ini merupakan film dokumenter saat usia konflik berlangsung baru tiga bulan. Film berdurasi 10 menit dengan sutradara Hari Nugroho pertama kali diputar tanggal 10 Maret 2007 di Sekretariat AJI Jakarta.

Sementara, sekarang usia konflik itu sudah setahun lebih. Gambar-gambar aksi solidaritas, rapat dan testimoni atas kasus ini terekam dengan baik oleh pembuat film dengan dukungan penuh Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta.

Di film ini Bambang juga memaparkan bahwa motif pemecatannya dari harian Kompas karena ia, selaku pengurus serikat pekerja, menanyakan soal saham 20 % milik karyawan.

Perlu diketahui pembaca, bahwa hingga saat ini sudah lebih empat bulan gaji Bambang Wisudo dihentikan manajemen Kompas.

Penghentian gaji --yang menjadi hak anak dan istri Wisudo-- adalah sebuah trik licik manajemen/kapitalis untuk melemahkan perjuangan Bambang/buruh. Namun hingga hari ini, Bambang tetap tegar dan melawan.

Seperti kata-kata Nyai Ontosoroh pada Mingke yang kerap dikutip Bambang: "Persoalannya bukan kalah dan menang, namun bagaimana melawan sebaik-baiknya..."
***

Surga Bernama Kompas

2007-12-10T19:31:00.000-08:00

Surga Bernama Kompas
Oleh: P. Bambang Wisudo

Banyak orang luar melihat Kompas dari jauh tidak ubahnya sebuah surga. Setahun lalu saya ditendang dari surga itu. Saya dibawa paksa ke pos satpam, disekap selama dua jam, lalu dipecat. Ketika Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan rekomendasi agar saya dipekerjakan kembali, seorang budayawan Kompas Putu Fajar Arcana mengancam akan melempar saya keluar dari jendela bila saya balik ke Kompas.

Saya tidak pernah bermasalah dengan wartawan, cerpenis, budayawan berinisial Can itu. Tapi kalau saya ingat-ingat, mungkin dia ikut tersinggung ketika saya mengirim sms ke lima wartawan senior Kompas berbunyi “Hidup Bob Hasan”. Pagi itu saya melihat Kompas. Sebagai wartawan Kompas saya begitu frustrasi ketika melihat di halaman satu Kompas ada sebuah feature dengan foto Bob Hassan dengan pemimpin redaksi saya, Suryopratomo. Salah satu penulisnya adalah Can. Belakangan sms itu bocor ke Suryopratomo.

Kalau saya melihat kembali foto peristiwa 8 Desember 2006 sore, ketika saya mengucapkan kata-kata terakhir sebelum meninggalkan halaman Palmerah, saya melihat sejumlah wartawan Kompas menangis. Termasuk Efix Mulyadi dan Maria Hartiningsih (MH). Isteri saya ketika memperoleh kabar saya disekap, datang ke Palmerah, berusaha menemui saya tetapi gagal. Ia bisa masuk ke halaman Kompas karena mengaku teman MH. Menurut cerita isteri saya, MH terus menangis selama menemui isteri saya. Saya juga hampir menangis karena MH menangis. Saya agak kaget ketika mendengar kabar bahwa MH dan Efix menjadi pelopor penandatanganan ”Seruan Wartawan Kompas”. Mereka kawan-kawan saya yang baik, termasuk Bre Redana. Akan tetapi saya sangat memahami posisi MH meski isteri saya bilang, tidak bisa seseorang memiliki dua sikap yang bertentangan sekaligus. Saya secara pribadi pernah bertemu dengan MH dan ia menjelaskan posisinya dalam seruan itu.

Efix adalah guru saya dalam menulis. Ia penulis yang bagus. Bre saya ingat ketika saya iseng-iseng mengusulkan untuk mewawancarai Arbi Sanit beberapa saat sebelum gerakan anti Soeharto muncul. Waktu itu saya mengusulkan untuk menyentil mahasiswa yang adem ayem dengan membuat wawancara dengan Arbi Sanit yang tentang keberhasilan depolitisasi kampus melalui NKK/BKK. Setelah berita itu dimuat saya didatangi ST Sularto, sekarang wakil pemimpin umum Kompas. Sts menanyakan kenapa saya mewawancara Arbi Sanit karena Arbi dicekal Kompas. Saya bilang tidak tahu, karena Arbi pernah muncul di Kompas. Saya dan Bre tersenyum-senyum setelah Sts pergi.

Bre yang saya kenal adalah tokoh kiri di Kompas. Mungkin lebih dari sekedar sosialis. Ia pernah diselamatkan dengan ditugaskan ke Aceh dan disekolahkan ke Inggris. Namanya pun diganti alias. Bre Redana tidak lain adalah Don Sabdono. Tapi biasalah orang berubah. Kompas punya sejarah sosialis. Akan tetapi ada joke tentang ideologi-ideologi: kepala sosialis, perut kapitalis, bawah perut liberalis. Mungkin Bre orang yang bertipe kepala sosialis, kantong kapitalis. Ia banyak berubah setelah kawin.

Kalau melihat foto-foto setelah saya menerima surat pemecatan, jelas tangisan para wartawan Kompas tidaklah dibuat-buat. Jelas bukan air mata buaya. Jadi reaksi pertama itu lebih murni daripada seruan yang dibuat kemudian.

Saya pernah mempunyai hubungan yang unik, baik dengan Kompas maupun Jakob Oetama. Saya menginjakkan kaki pertama kali di Kompas ketika mencari klipping di Pusat Informasi Kompas. Saya tidak kenal siapa-siapa, tapi satpam pada waktu itu ramah-ramah. Saya disapa seorang satpam, ngobrol-ngobrol, dan ia bilang siapa tahu suatu saat saya kerja di Kompas. Saya memang kemudian kerja di Kompas. Dan di tangan satpam-satpam pula saya dihina dan ditendang dari Kompas.

Baru dua bulan diangkat jadi karyawan Kompas, Soeharto membredel mingguan Tempo, Detik, dan Editor. Waktu itu saya masih wartawan culun dan penurut di Kompas. Saya tidak punya latar belakang aktivis. Akan tetapi saya merasa harus berbuat sesuatu. Teman saya waktu itu adalah Salomo. Satrio dan Yudha bagi saya waktu itu sudah jauh di awang-awang. Saya waktu itu hanya dapat kontak Santoso. Ia datang ke Palmerah, lalu kami ngobrol-ngobrol. Dari situlah saya terlibat dalam aksi-aksi antipembredelan. Saya berusaha membujuk wartawan Kompas untuk ikut aksi tetapi itu tidak mudah. Mereka bilang, apakah bila Kompas yang dibredel, wartawan Tempo akan turun ke jalan. Mereka bilang ketika Kompas dapat musibah Monitor dibredel, Tempo justru menghabisi KKG. Ternyata wartawan Kompas akhirnya ikut solidaritas turun ke jalan.

Saya ikut mengedarkan petisi antipembredelan di Kompas. Yang tandatangan lumayan banyak. Kalau tidak salah sekitar 120 tanda tangan. Dari KKG total ada sekitar 260 tanda tangan. Mayoritas dari keseluruhan penandatangan. Ketika ada yang menempel list tanda tangan di meja absen lantai tiga, kami sempat khawatir. Benar saja, Harmoko menelpon pemred. Apa maksud Kompas?

Kejadian sesudahnya, kami dikumpulkan untuk mendengar wejangan Pak Jakob. Satu hal yang saya ingat waktu itu, JO bilang bahwa tugas wartawan adalah menulis, bukan aksi. Ini larangan halus dari JO. Saya sempat bingung juga, karena kesepakatan malam sebelumnya. Di kos-kosan Andreas Harsono, di perkampungan kumuh di belakang Kompas, kami sepakat bahwa semua yang hadir dalam rapat harus datang dalam aksi dua hari berikutnya di Dewan Pers. Aksi tagih janji. Karena sudah duluan ada kesepakatan, saya memutuskan tetap ikut aksi.

Saat aksi tagih janji ke Dewan Pers, beberapa wartawan Kompas ikut. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil BMW keluar. Wah, JO. Kata saya dalam hati. Tidak lama kemudian lampu mobil BMW JO ditendang Jopie Lasut. Pecah. Sore harinya JO menelpon Mas Nugroho (setelah gagal di TV7, sekarang direktur humas KKG). Ia bertanya mengapa saya ada di situ. Mas Nug jawab bahwa dia juga ada di situ. Selamatlah saya sebagai seorang wartawan baru.

Peristiwa pembredelan dan rangkaian sesudahnya mengubah saya dari wartawan pekerja, penurut, menjadi wartawan yang ingin memperjuangkan sesuatu. Tapi di titik itulah perlahan tapi pasti membedakan nilai-nilai yang wajar sebagai kebenaran berlawanan dengan “kultur” Kompas. Saya pernah dikucilkan ketika wawancara Coen Husein Pontoh dengan saya dikutip di Pantau. Dan sejak saya merencanakan mendirikan serikat pekerja sampai keluar dari halaman Palmerah, sering saya berkonflik dengan JO dan bos-bos Kompas.

Saya punya banyak musuh tetapi sekaligus banyak teman di Kompas. Saya dimusuhi oleh seorang wartawan yang jadi juragan, suka berbaik-baik dengan konglomerat dan pejabat dengan tulisan-tulisan propertinya. Saya dimusuhi oleh wartawan yang bekerja juga sebagai aparat intel. Dan itu dilindungi oleh JO. Pada waktu peristiwa 27 Juli, intel itu mau memaksa JO agar ia menggantikan posisi kepala desk politik. Almarhum Sjafei (Iie), pernah menggugat itu dalam rapat besar dengan JO, jawabnya kira-kira ”You tahulah ...”.

Saya juga dimusuhi oleh seorang yang diadukan karena dugaan korupsi dana kemanusiaan Kompas. Saya dimusuhi oleh seorang wakil kepala biro yang dilaporkan melakukan sexual assault terhadap seorang reporter perempuan. Justru reporter perempuan itulah yang dipindah duluan, bukan wakil kepala biro itu. Sekarang dia menjadi salah satu pengurus kunci Perkumpulan Karyawan Kompas boneka Suryopratomo.

Saya dan JO ibarat ”benci tapi rindu”. Hubungan saya dengan JO baik-baik saja. Lama saya menghindar ketemu JO setelah saham karyawan Kompas diambil sepihak oleh perusahaan. Tiba-tiba suatu minggu sore saya ditelepon St Sularto. Ia bilang JO menanggap saya berprestasi sehingga saya mendapat kenaikan gaji khusus dan jatah mobil kantor. Saya menanggapi dingin-dingin saja. Hadiah itu justru membuat saya gelisah karena ini berarti penaklukan. Kediaman saya mungkin diartikan oleh JO sebagai ”pertobatan”. Sejak itulah saya bergerak lagi, ada agenda saham karyawan yang belum terselesaikan.

Ketika pengurus PKK mensomasi JO, mulai saat itu pula hubungan pribadi saya dengan JO retak. Bagi saya tidak soal, karena ini bukan urusan personal. JO sangat sakit hati karena somasi itu. Ia menangis. Ia merasa kami ini penumpang bus, kok macam-macam. Ketika akhirnya pengurus bisa bertemu dengan JO, suasananya tegang. JO bilang bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan antara ”bapak dan anak”. Syahnan Rangkuti, ketua PKK, orang Batak. Ia langsung memotong, ”Maaf Pak, tidak ada kesepakatan pertemuan ini merupakan pertemuan antara anak dan bapak.”

JO merah padam. Ia menjawab, ”Jadi bung tidak mau disebut anak. Kalau begitu maaf ... maaf ... maaf." Pertemuan itu diakhiri jabat tangan. Dingin. Sularto lalu mendekati Syahnan. Ia bilang bahwa jawaban Syahnan sangat kasar bagi orang Jawa. ”Tapi saya bukan orang Jawa ...,” kata Syahnan.

Sebelum ontran-ontran itu, sebenarnya di kalangan pimpinan Kompas-Gramedia mulai ada perpecahan. Editor saya, Agnes, dipromosikan jadi manajer Diklat. Dalam suatu rapat diklat, semua pimpinan Kompas hadir, termasuk JO. Setelah JO pergi, rapat dipimpin P Swantoro. Rapat itu menyimpulkan perlu ada perubahan struktural di Kompas. Swantoro menghadap JO, ia bilang bahwa Suryopratomo harus diganti. Jawaban JO kira-kira begini, Suryopratomo kan saya yang milih. Kalau saya yang nyopot, saya sendiri yang malu.

Ketika Suryopratomo ulangtahun, Myrna mengirim ucapan ulangtahun pada Suryopratomo. Akan tetapi malah dijawab oleh Suryopratomo, kalau mengganti orang jangan di tengah masa jabatan.

Agung Adiprasetyo, CEO yang baru, berusaha memotong geng Suryopratomo di KKG. Beberapa majalah ditutup. Beberapa jabatan suami Myrna dicopot. Kabar yang sempat beredar Suryopratomo sempat tidak boleh berhubungan langsung dengan JO kecuali melalui Agung. Swantoro, Agung, August Parengkuan berusaha membentengi gerakan Suryopratomo. Peta itu berubah ketika PKK mensomasi JO. Mereka bersatu kembali seolah-olah mau menghadapi ”musuh dari luar”.

Pada waktu PKK mau bertemu JO, setelah kami mensomasi, ada seorang pengurus mengusulkan agar mengajukan syarat suryopratomo dicopot dari pemimpin redaksi. Saya tidak setuju. Menurut pendapat saya, itu tidak proporsional. Saya mengusulkan agar PKK mengajukan syarat, perundingan tidak melibatkan Suryopratomo. Dan itu disetujui JO. Itulah mengapa Suryopratomo getol mau membalas dendam kepada pengurus PKK. Salah satu hal yang mendorong kami berunding damai adalah harapan bahwa bila kesepakatan tercapai, ada peluang Suryopratomo tergeser. Ternyata tidak.

Jaringan Suryopratomo memang sangat kuat. Di redaksi ia mempunyai teman-teman seperti Myrna Ratna, Diah Marsidi, dll yang disatukan dalam geng makan siang. Lalu di lapis lain ada Agus Hermawan, Abun Sanda, Andi Suruji, Nugroho. Jaringan ini tidak bisa dipisahkan dalam kategorisasi agama. Kader-kader Katolik-Kristen umumnya memilih bersikap oportunis. Tri Agung Kristanto dalam krisis tiba-tiba saja jadi mesin Suryopratomo. Sampai sekarang saya belum paham mengapa JO membela Suryopratomo? Ada kabar JO punya hutang budi personal pada Suryopratomo.

Ketika saya ditendang keluar dari Kompas, PKK dijinakkan, boleh saja saya dibilang gagal dalam membangun serikat buruh di Kompas. Kegagalan dan sukses merupakan bagian dari gerakan. Kegagalan boleh jadi mengawali sukses yang lebih besar. Gerakan buruh di Kompas tidak mati. Suatu saat akan bangkit lagi. Di tengah oportunisme, masih ada saja kritisisme. Kritisisme itu memang tidak datang dari orang-orang seperti Hariadi Saptono atau Banu Astono yang pernah membentuk dewan jenderal ketika krisis tengah terjadi. Saya pernah ngobrol berempat dengan Hariadi Saptono di sebuah cafe di Senayan. Ia melontarkan semua kekesalan, termasuk mempertanyakan mengapa JO sangat percaya pada Sularto yang ia bilang bodoh. Ia bercerita ditelepon JO, dikerjai Suryopratomo. Tapi ia pula yang tidak melakukan pembelaan apapun, bahkan tidak memberi tahu saya, ketika saya akan dibuang ke Ambon.

Hariadi Saptono pernah bermusuhan dengan Tri Agung, ketika ia jadi koresponden Surya dan berkantor di Kompas Yogya. Ketika Tri Agung sedang mengetik di komputer, listrik dimatikan dari meteran. Lama setelah itu saya ketemu dengan seorang wartawan muda Kompas Semarang di Gramedia Matraman. Ia bercerita, ia harus jongkok ketika Hariadi Saptono mengedit beritanya. Wartawan tidak boleh pulang sebelum editor selesai mengedit. Tidak ada libur, tujuh hari kerja. Saya bercerita kepada seorang wartawan di Jakarta dan akhirnya kabar itu meluas ke mana-mana. Hariadi sempat diinterogasi di Jakarta, ia ganti naik pitam pada wartawan bersangkutan. Tiba-tiba ia diangkat jadi editor humaniora. Saya tidak setuju ketika sejumlah anggota desk Humaniora mau membuat petisi menuntut pencopotan Hariadi Saptono. Ia tidak pernah akur dengan wakil editor saya, Kennedy Nurhan. Sekarang Desk humaniora dipimpin oleh orang yang tidak punya pengalaman reportasi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sains yang menjadi tanggung jawab desk itu.

Ada banyak cerita tentang Kompas dan orang-orangnya. Kompas bukanlah surga. JO bagi yang menjadi dewa di kerajaan Kompas-Gramedia, bagi saya adalah orang biasa. Hanya dua orang yang tidak mau berebut salaman ketika JO datang ke redaksi. Saya dan Salomo. Kami berdua hanya mendatangi JO kalau dipanggil. Biasanya JO justru yang datang ke meja saya. Bagi saya itu tidak ada istimewanya. JO mungkin pada awalnya orang baik yang mempunyai cita-cita baik. Akan tetapi ia menciptakan monster yang bernama kapitalisme media. Concern Kompas saat ini bukanlah mengibarkan bendera jurnalisme yang baik tetapi bagaimana terus menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Kesejahteraan karyawan Kompas terus merosot. Lima tahun lagi, saya perkirakan, gaji wartawan menengah Kompas akan berada di bawah pendapatan guru SD negeri di Jakarta.

Saya tidak lagi digaji oleh Kompas. Akan tetapi saya bisa survive meski saya belum kembali ke dunia jurnalistik. Saya masih bisa hidup dengan melakukan sesuatu bersama orang-orang yang ingat pada saya. Saya tetap bisa memainkan peran dalam dunia pendidikan, sekalipun itu kecil, meskipun tidak melalui tulisan-tulisan di Kompas. Saya berkali-kali ditawari untuk bertemu JO. Semua rencana itu mental karena saya tidak mau berbicara angka. Saya hanya minta bahwa JO minta maaf secara pribadi. Lisan, pertelepon juga cukup. Lain-lainnya belakangan. Namun syarat itu rupanya begitu berat bagi JO.

Saya berharap kasasi saya menang dan saya akan bekerja lagi di Kompas, membangun kembali serikat buruh di Kompas-Gramedia sebelum badai datang. Kalaupun saya dikalahkan, itu juga tidak apa-apa. Seperti Ontosoroh bilang, kalah-menang tidak masalah yang penting melawan dengan sebaik-baiknya.

Saya berterima kasih pada kawan-kawan. Saya akan sangat berterima kasih apabila dalam peringatan setahun penyekapan dan pemecatan saya, kawan-kawan bisa ikut mengantarkan saya menyerahkan surat ke Pak Jakob di rumahnya, Jl Sriwijaya 40 Jakarta Selatan, Senin 10 Desember jam 14.00.

Salam Perjuangan
P. Bambang Wisudo

Baca juga:

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

KY Periksa Hakim PHI

2007-11-28T22:33:00.000-08:00

KY Periksa Hakim PHI

Jakarta, Kompas Inside. Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas menegaskan akan memeriksa Tri Endro Budianto, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di PN Jakarta Pusat.

Pemeriksaan itu terkait tindakan kurang etis Tri Endro yang meminta kuasa hukum Bambang Wisudo, Sholeh Ali, agar tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pemeriksaan tersebut, “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” tegas Busyro.

KY, menurut Busyro, secara resmi telah melayangkan panggilan kepada Tri Endro, 21 November lalu. Hakim ad hoc PHI dari unsur serikat buruh itu, oleh KY diultimatum untuk segera menghadap dalam waktu 14 hari sejak panggilan itu dilayangkan.

Sebulan setelah menerima pengaduan Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas), KY akhirnya mengambil sikap. “Kami telah membahas masalah ini dalam rapat pleno KY,” urai Busyro.

Kepada Winuranto Adhi, Koordinator Komite, Busyro menyatakan ada indikasi Tri Endro telah bertindak di luar kewenangannya. Sehingga untuk mengklarifikasinya, KY memanggil hakim PHI tersebut.

Kasus hakim PHI ini cukup membuat banyak kalangan geleng-geleng kepala. Di saat lembaga peradilan disorot —karena independensinya lemah— Tri Endro, yang turut menjadi hakim pengganti dalam kasus PT Kompas Media Nusantara melawan Bambang Wisudo, justru menawarkan jalan damai.

Dia meminta agar Bambang Wisudo tidak maju kasasi, dengan kompensasi akan menerima dua kali pesangon dari putusan hakim.

Sabarudin, anggota Komite yang sehari-hari ngepos di Kantor AJI Jakarta di kawasan Pancoran, meminta KY mengusut tuntas masalah ini.

“KY harus bisa menyelidiki secara tuntas ada hubungan apa antara Tri Endro dengan manajemen PT Kompas,” tandas Sabarudin yang akrab disapa Udin ini.

Adapun berkas kasasi yang diajukan Komite telah dikirimkan ke MA oleh panitera PN Jakarta Pusat, 19 November lalu. Masalahnya, selama ini MA sangat lamban memutus perkara perburuhan yang ditanganinya.

Tentu saja hal semacam ini sangat merugikan kaum buruh yang sedang berperkara—apalagi banyak perusahaan, termasuk PT Kompas, yang lantas tidak mau membayar upah buruhnya. (Teng/A2)

Tak Bayar Upah, Jakob Oetama Dilaporkan ke Polda

2007-10-08T20:20:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Gara-gara tidak membayar upah, Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, Jumat (5/10/2007), dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Jakob Oetama dan General Manager SDM-Umum Kompas Bambang Sukartiono dilaporkan setelah menolak peringatan tim advokasi Komite Anti Pemberangusan Serkat Pekerja (KOMPAS). Tim advokasi Komite sebelumnya telah memperingatkan agar Kompas tetap membayar upah P Bambang Wisudo sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap menyangkut status kekaryawanan wartawan senior Kompas itu.

Saat datang ke Polda Metro Jaya, Bambang Wisudo didampingi oleh pengacara Sholeh Ali dan Endar Sumarsono dari LBH Pers dan Abdul Haris dari LBH Jakarta.

Seperti diketahui, Jakob Oetama selaku Pimpinan Umum surat kabar terkemuka itu mendadak menghentikan gaji dan menolak memberikan tunjangan hari raya (THR) terhadap Bambang Wisudo setelah mantan sekretaris serikat pekerja Harian Kompas itu menolak keinginan manajemen Kompas agar ia tidak mengajukan kasasi.

Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada 30 Agustus 2007 mengabulkan permohonan Kompas untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Bambang Wisudo. Karena keputusan itu dinilai aneh, maka Bambang Wisudo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya lobi dari Hakim PHI untuk menghentikan upaya kasasi itu tak digubris.

Pemecatan terhadap Bambang Wisudo itu sendiri merupakan kasus pemecatan yang pertama kali terjadi pada surat kabar yang berdiri sejak 1965 itu. Pada tanggal 8 Desember 2006, Bambang Wisudo menerima surat pemecatan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi Suryopratomo, menyusul aksi kekerasan dan penyekapan yang dilakukan oleh satpam KKG terhadap aktivis serikat pekerja itu.

Setelah melakukan kasasi dan membongkar tingkah laku tidak etis dari Hakim PHI ke Komisi Yudisial, pada tanggal 24 September 2007 malam, Bambang Wisudo menerima surat yang ditandatangani oleh GM SDM-Umum Bambang Sukartiono. Surat itu menyebutkan bahwa Kompas mulai bulan itu juga menghentikan gaji Bambang Wisudo.

Atas dasar itulah Bambang Wisudo bersama Komite mengadukan Jakob Oetama dan Bambang Sukartiono ke pihak kepolisian.

Sholeh Ali, pengacara LBH Pers yang tergabung dalam tim advokasi komite mengatakan, penghentian gaji itu bertentangan dengan pasal 93 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal itu menyebutkan perusahaan wajib memberikan upah selama belum ada ketetapan hukum tetap tentang sengketa pemutusan hubungan kerja. Putusan PHI Jakarta yang menyetujui permohonan PHK yang diajukan Kompas belum bersifat tetap, karena itu perusahaan itu tetap berkewajiban membayarkan upah terhadap Bambang Wisudo.

Menurut Ali, pelanggaran terhadap pasal itu merupakan pelanggaran yang bersifat pidana. Dan, pelakunya diancam hukuman maksimal 400 juta atau penjara kurungan selama satu tahun.

Laporan Bambang Wisudo itu diterima oleh Brigadir Polisi Ida Farida dengan nomor LP/4228/K/X/2007/SPK Unit I. (Tra/E5)

Baca juga:

Manajemen Kompas Hentikan Gaji Wisudo

Rekaman Hakim PHI dan Tim Litigasi Komite

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Manajemen Kompas Hentikan Gaji Wisudo

2007-09-27T01:22:00.000-07:00

Pengantar Redaksi: Kendati belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari pengadilan --karena Bambang Wisudo masih mengajukan Kasasi ke MA--PT Kompas Media Nusantara nekat menghentikan upah Bambang Wisudo per September 2007. Sebuah sikap yang sangat patut disayangkan. Inilah salinan surat PT KMN yang ditandatangani oleh Bambang Sukartiono, General Manager SDM-Umum. Diduga, terbongkarnya keterlibatan Hakim PHI dalam upaya penghentian Kasasi dan anehnya jalan persidangan PHI yang memutus kemenangan Kompas menjadi pemicu utama keluarnya surat penghentian upah ini. Padahal menurut UU Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar upah pekerja selama belum ada putusan tetap.
====================

Jakarta, 21 September 2007

No. 082/SDM-U/IX/2007
Hal: Pemberitahuan

Kepada Yth.
Sdr. Paulus Bambang Wisudo
Villa Pamulang Mas
Jalan Palem Mas Blok D7 N0. 12 A
Pamulang-Ciputat 15415

Dengan hormat,

Sehubungan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 158/PHI.G/2007/PN.JKT.PST yang diucapkan oleh majelis hakim tersebut pada tanggal 30 Agustus 2007, dimana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili
Dalam Konpensi
- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat yang terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali pasal 156 ayat (2) uang penggantian hak sesuai 1 kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil yang seluruhnya berjumlah Rp 167.408.150;
- Menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Tergugat hingga putusan ini diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperuh yang seluruhnya berjumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah nihil;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PT Kompas Media Nusantara menghentikan pembayaran Upah Saudara terhitung untuk dan sejak bulan September 2007 serta untuk selanjutnya;

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi maklum.

Hormat kami,
PT Kompas Media Nusantara

Bambang Sukartiono
General manager SDM-Umum

Tembusan:
- Yth. Bp. Agung Adiprasetyo, Direktur/CEO KKG;
- Yth. Bp Suryopratomo, Direktur/Pemimpin Redaksi;
- Yth. Bp. St. Sularto, Wakil Pemimpin Umum;
- Yth. Bp. T. Sumardji, Manajer Remkes SDM-Umum;
- Yth. Pihak-pihak yang berkepentingan;
- Arsip

Baca juga:
Rekaman Hakim PHI dan Tim Litigasi Komite

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Transkrip Rekaman Hakim PHI dan Tim Litigasi Komite

2007-09-25T23:43:00.000-07:00

KOMITE ANTI PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA
( K O M P A S )
Jl. Dr. Soepomo No.1A Komplek BIER Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870
Tlp. 021-8295372/ 83702660 Fax. 021-8295701/83702660
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transkrip Rekaman Percakapan
Sholeh Ali (Koorninator Litigasi Komite) dengan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Tri Endro Budianto yang menawarkan penghentian kasasi kasus Bambang Wisudo ke MA, pada hari Selasa, 11 September 2007.

Tri Endro: Halo Pak Sholeh
Sholeh Ali: Halo pak, apa kabar pak…?

Tri Endro: Ya… baik-baik…
Sholeh Ali: Maaf mengganggu….

Tri Endro: Ya, gimana…
Sholeh Ali: Mengganggu gak pak?

Tri Endro: Nggak, nggak papa….
Sholeh Ali: Enggak ya..

Tri Endro: Nggak..
Sholeh Ali: Ini, tentang pembicaraan yang kemarin dengan bapak itu, saya sudah sampaikan ke klien kami, tapi klien kami kok bingung itu…maksudnya bagaimana ya kira-kira…?

Tri Endro: Maksudnya gimana?
Sholeh Ali: Em… saya sudah sampaikan ke klien kami Mas Bambang yang kemarin bicara sama aku itu, jadi klien kami itu bingung, bisa nggak dijelaskan lagi gitu?

Tri Endro: O.. gitu..
Sholeh Ali: he….em..

Tri Endro: Teman saya itu kemarin kan menawarkan damai atau dading untuk Kasasi ya…masalah itu kan bisa dinego lagi…

Sholeh Ali: Jadi Kompas menawarkan ke bapak gitu ya..
Tri Endro: Ha…?

Sholeh Ali: Kompas bertemu bapak gitu ya…?
Tri Endro: Iya…

Sholeh Ali: Itu kapan pak ya….
Tri Endro: A.. itu dari teman saya juga…

Sholeh Ali: Dari teman bapak ya…
Tri Endro: Mereka itu teman-teman saya..

Sholeh Ali: O…. manajemennya teman bapak ya…
Tri Endro: Iya…

Sholeh Ali: O.. siapa pak ya….
Tri Endro: Saya tidak tahu manajemennya itu siapa…pokoknya manajemennya itu ketemu teman saya gitu…mereka ketemu teman saya..

Sholeh Ali: Kapan itu pak ya…
Tri Endro: Kemarin…

Sholeh Ali: O… kemarin
Tri Endro: Kemarin, iya…

Sholeh Ali: Ketemunya dimana pak…
Tri Endro: Biasa lewat telepon..

Sholeh Ali: O… lewat telepon
Tri Endro: Lewat telepon, iya…kan dia bilang saya dari SP, kalau saya dari SP kan mungkin saya lebih dekat, “Kamu kenalkan sama Pak Ali?” oya saya kenal dengan Pak Sholeh, “mungkin lewat pak Tri lah… mungkin bisa bantu saya…”

Sholeh Ali: Kenapa tidak ke Majelis Hakim gitu pak ya… bapak kan bukan majelis hakimnya, itu kira-kira apa pandangan Kompas? Karena kedekatan bapak atau kenapa ngga lewat majelis hakim gitulah kira-kira?
Tri Endro: Ya itu kan perkara sudah diputus…. Ini hanya upaya perdamaian aja, upaya perdamaian, kan maksudnya Kompas dari pada itu lama, kemudian kasasinya juga mungkin belum tentu, ya kan kita tidak bisa mengira menang atau kalah, putusan itu dikuatkan hakim atau tidak dikuatkan, nah… daripada menunggu lama, dari manajemen kompas itu.. kan kenal sama teman-teman saya…kebetulan saya dari SP “kenal Pak ali” lho saya kenal Pak Sholeh Ali, “Mbok saya dibantu, ditawarkan perdamaian”, lha kemarin saya bilang ke Pak Sholeh Ali kan? Gimana baiknya, terserah gimana baiknya… gitu kan…ngga ada masalah apa-apa, kan memang itu dari pada itu belum tentu di Mahkamah Agung.., ya kita juga tidak berandai-andai, ya itu kan lama… belum tentu juga dikabulkan…, rugi semua kan? Lha ini ditawarkan .. sudahlah … ga usah mlalui proses kasasi…tapi diclearkan untuk uang pesangonnya ditambah 2 kali lipat…. Itu pun kalau mau…

Sholeh Ali: Pak, kalau boleh tahu, putusan yang anti union itu, pertimbangannya seperti apa pak ya kalau boleh saya tahu…? Atau bagaimana pertimbangan majelis hakim yang mengalahkan Bambang Wisudo dalam tanda kutip, kira-kira bapak tahu penjelasannya secara hukum?
Tri Endro: Saya ini kan ndak ngikuti pak….saya kan ga’ ngikuti putusan majelis lainnya kan….lagian itu kan ada kode etiknya kan…jadi saya tidak mau mencampuri urusan lain untuk itu…. Cuma ini kan sudah putus…saya juga belum tahu putusannya seperti apa pak.. saya belum tahu kan masih difile-in… cuman dari salah satu pihak itu, kemarin kan majelisnya Pak Heru, Pak Saut sama Anton ya? Mungkin itu juga dari majelis itu yang nawarin, nelpon saya

Sholeh Ali: Oh…majelis itu ngomong sama bapak juga ya…
Tri Endro: Iya…iya yang nelpon saya…tapi bukan Pak Heru ya… bukan Pak Heru… tapi dari salah satu majelisnya…itu dari majelisnya sendiri yang ngomong saya..

Sholeh Ali: Itu ngomongnya sejak Kompas telepon atao sebelumnya pak….?
Tri Endro: O Saya tidak tahu…itu sudah putus itu, putus minggu kemarin, baru minggu kemarin hubungi saya…itu teman saya sesama mejelis juga

Sholeh Ali: Tapi sempat minta pertimbangan ke bapak juga majelis hakim?
Tri Endro: Tidak… saya juga tidak mau… saya juga tidak mau ikut campur… itu mutlak kewenangan majelis… saya gak mau ikut campur…Cuma saya seperti itu.. kalo bisa itu Bantu saya pak untuk itu, dan saya juga ga’ tau manajemennya siapa, saya dapetin dari majelisnya juga…

Sholeh Ali: Mungkin gini pak ya … mungkin dari Kompas nelpon ke majelis terus suruh menyampaikan ke bapak terus untuk jadi mediator?
Tri Endro: O saya tidak tahu juga itu

Sholeh Ali: Tapi bapak dari Kompas kira-kira seperti itu?
Tri Endro: Iya betul… dari Kompas ditawarkan untuk apa namanya membantu menyelesaiakan masalah ini… kalo dari Pak Bambang ga’ mau ya ga papa…

Sholeh Ali: Baik pak saya terima kasih banyak bapak sudah memberikan alternatif dan tawaran dan saya sudah sampaikan biar ini jelas aja pertanyaan dari klien terus saya sampaikan lagi ke beliau kan begitu… untuk kemarin itu masih bingung mikir-mikir, kira-kira seperti itu… jadi saya terima kasih … terus sudah mengganggu ngobrol-ngobrol gitu ya… bapak sebagai guru saya lah… bagaimanapun saya harus berkoordinasi sama bapak..
Tri Endro: Iya, ngga papa…

Sholeh Ali: Terima kasih Pak Endro…
Tri Endro: Jadi gimana belum ada itu.. dari Pak Bambang-nya belum ada informasi pikir-pikir…?

Sholeh Ali: Dari Pak Bambang masih pikir-pikir bapak… dan apa…dalam menyatakan kasasi ini masih mikir-mikir dan kayaknya mau langsung… ga tau deh apa keputusannya mo kasasi atau belum itu belum jelas… jadi masih mikir-mikir.. ini harus bertanya dulu ke Pak Indro biar jelas gitu…
Tri Endro: Iya.. jadi ini masih bisa…terbuka untuk bernegosiasi lagi… jadi terbuka menghubungi lagi… kalo bisa berunding ya berunding lagi…soal PHK

Sholeh Ali: Kalo klien kami dari dulu ingin bertemu dengan “dedengkot” Kompas yang namanya Jakob Oetama selama sampai gugatan ini masuk (saat ini) tidak bisa bertemu, pinginnya ketemu juga sama Pak Jakob Oetama itu… mungkin… , tapi ga juga mungkin jalan keluar nanti akan ketemu juga … mungkin… dari dulu dia pengen ketemu ngobrol sama Pak Jakob Oetama, pemilik uatama (kompas) pak…
Tri Endro: Begitu ya…

Sholeh Ali: Iya…kira-kira seperti itu, dan ini saya terima kasih sudah mengganggu bapak.. dan saya terima kasih sekali…
Tri Endro: Iya…sama-sama saya ga papa kok…ini untuk kedua belah pihak…dan memang, memang ini dari sana, saya Cuma perantara saja, karena mungkinkan (pertimbangnnya) saya dari SP, nah… dan kebetulan kenal Pak Soleh Ali juga.. maka dari itu saya diminta mendamaikan… terus terang saya tidak ada kepentingan, kalau dari Pak Bambang menolak ya ga papa, tidak ada pemaksaan, semua kembali pada Pak Bambang sendiri, dan Pak Sholeh Ali sebagai kuasa hukmnya untuk menerangkan mengenai upaya perdamaian atau dading…cuman selama ini… upaya ke MA kan lama waktunya… terus kemudian dari segi menang kalahnya kan belum tentu…bisa juga dikuatkan bisa dilemahkan putusan PHI…kalau begitu kan akhirnya dirugikan semua… itu aja, pertimbangan saya itu saja…

Sholeh Ali: Iya pak terima kasih banyak pak…
Tri Endro: Iya…

Sholeh Ali: Assalamualaikum..
Tri Endro: Pak Ali, ada lagi… tolong saya dikabari lagi kalau ada perkembangan baru saya dikabari lagi….

Sholeh Ali: Baik pak… ini kan keputusan bukan ke kami…. Kita hanya penyambung lidah, seperti saya bilang kita hanya melayani klien saja…
Tri Endro: Oke yang penting ada koordinasi saja..kalo ada perkembangan hubungi saya lagi…

Sholeh Ali: Baik-baik… saya sama Kompas juga cukup punya apa….kita punya kedekatan asal dalam hal yang prinsip kita tetap saja ada garis-garis tertentu kan pak…
Tri Endro: Oke…

Sholeh Ali: Terima kasih banyak, wassalamualaikum…
Tri Endro: Waalaikum salam… sama-sama Pak Ali ya…

Baca juga:

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Bambang Wisudo Adukan Hakim PHI ke KY

2007-09-25T02:39:00.000-07:00

www.hukumonline.com
[24/9/07]

"Saya hanya berniat baik, saya tidak menerima imbalan apapun."

Jika kita punya niat baik, belum tentu bakal berbuah manis seperti yang diharapkan. Nampaknya tamsil itulah yang bisa dipetik oleh Tri Endro Budianto. Lantaran 'inisiatifnya' mendamaikan dua kubu yang tengah berperkara inilah, dia diadukan salah satu pihak ke Komisi Yudisial (KY).

Loh kok bisa? Begini ceritanya. Ini masih kisah tentang pemecatan wartawan Harian Kompas, Bambang Wisudo. Kasus ini sudah bergulir ke meja Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta (PHI). Per 30 Agustus lalu, PHI memenangkan Kompas yang mem-PHK Bambang. Kala itu, majelis hakim dilakoni oleh Heru Pramono (ketua), Anton Sumartono, dan Saut Manalu (anggota).

Seusai ketuk palu, selama 14 hari, kedua pihak beroleh kesempatan menimbang; apakah menerima putusan tersebut, atau kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Rupanya, dalam 'masa tenang' tersebut, Tri Endro, salah satu hakim PHI dari unsur serikat pekerja, mengontak kuasa hukum Bambang, Sholeh Ali. "Dia mengaku dihubungi seorang dari manajemen Kompas yang juga temannya," tutur Sholeh yang dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dari sambungan telepon, Senin (24/9).

Sholeh mengaku tiga kali berhubungan dengan Tri Endro. Senin (10/9) lalu, Tri Endro bercakap dengan Sholeh lewat saluran telepon. Intinya, Tri Endro menyampaikan pesan dari manajemen Kompas, supaya Bambang tak perlu mengajukan kasasi. Masalah cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Esok harinya (11/9), giliran Sholeh yang menghubungi Tri Endro untuk mengklarifikasi maksud tersebut. Kamis (13/9), kembali Tri Endro menelepon Sholeh. Pembicaraan masih pada hal yang sama. "Saya hanya berniat baik, saya tidak menerima imbalan apapun," aku Tri Endro kepada hukumonline, via saluran telepon seluler (24/9).

Tri Endro emoh dituding merecoki proses hukum. "Saya tidak mengintervensi. Saya mengontak Pak Sholeh Ali setelah adanya putusan PHI," tuturnya. Menurut Tri Endro, semuanya demi kebaikan dua belah pihak. "Saya hanya ingin mendamaikan. Lagipula jalan ke MA (kasasi) butuh waktu berapa lama lagi?" timpalnya.

Tidak memaksa
Tri Endro menegaskan, dari sejumlah hubungan telepon tersebut, tak ada satu pun unsur paksaan kepada pihak Bambang untuk menerima tawarannya. "Semua kembali kepada Pak Bambang. Kalau mau lanjut mencari keadilan ke MA, yah silakan."

Dalam percakapan tersebut Sholeh pun tak merasa dalam keadaan dipaksa. "Kalau memaksa sih enggak. Tapi ini tetaplah menjadi hal yang aneh. Seorang hakim seolah-olah mewakili salah satu pihak untuk mendamaikan. Kalau dia kuasa hukum Kompas masih wajar," sambung Sholeh.

Meski tidak ada paksaan, tetap saja Bambang kurang terima. Mengadulah Bambang ke KY, Jumat silam (21/9). Bambang saat itu didampingi oleh beberapa aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), advokat publik LBH Jakarta Resta Hutabarat, serta kuasa hukum Johnson Panjaitan dari PBHI dan Endar Sumarsono dari LBH Pers. Rombongan Bambang diterima oleh Ketua KY Busyro Muqoddas dan Anggota KY Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat Zainal Arifin.

Johnson menengarai adanya pelanggaran atas perilaku Tri Endro itu. "Ini adalah tindakan hakim yang menjadi broker atau kurir. Tentu tidak ada yang gratis," tandasnya. Kecurigaan senada juga dilontarkan Resta.

Dalam laporan tertulisnya kepada KY, Bambang mengaku dalam hubungan telepon Tri Endro-Sholeh tersebut, Kompas menawari kompensasi materiil dua kali lipat dari apa yang diputuskan PHI. Majelis hakim waktu itu memutuskan satu kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak dengan total Rp167.408.150 untuk Bambang.

KY bakal menangani aduan ini. "Laporan yang kami terima ini akan kami telaah lebih lanjut. Menyelidiki seorang hakim tidak sulit kok. Tanyakan saja satu per satu, mulai dari panitera hingga koleganya sesama hakim. Pasti semua tahu mana hakim yang baik mana yang buruk," timpal Zainal yang pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bukittinggi ini.

Busyro menjamin KY sangat serius menyorot tingkah laku hakim. "Kami punya jaringan di 30 provinsi. Kami selalu menginvestigasi perilaku hakim serta meneliti putusan-putusan para hakim," ungkapnya.

Bambang menegaskan, meski ditawari damai, dia tetap melangkah ke MA. "Memori kasasi kami ajukan ke MA melalui PHI DKI Jakarta pada 19 September. Anehnya, sore itu juga tim legal Kompas Saudara Deni mengontak kami agar mencabut kasasi. Kami menanyakan dari mana Deni tahu bahwa hari itu kami mengajukan kasasi, dia tidak mau menjawab," tuturnya. Sebelumnya, 6 September, Bambang sudah mengajukan permohonan kasasinya.

Kompas menampik
Sementara itu, kuasa hukum Kompas Untung Herminanto menolak jika pihaknya meminta jasa Tri Endro. "Saya tidak kenal beliau secara pribadi. Pak Tri Endro sendiri bukan anggota majelis kasus Bambang. Kami tak pernah memintanya, apalagi itu sudah keluar dari etika," tuturnya dari balik telepon (24/9).

Untung menjelaskan, mekanisme 'kekeluargaan' memang corak warna Kelompok Kompas Gramedia (KKG). "Kami menganggap karyawan adalah anak sendiri. Jalur hukum adalah upaya terakhir. Meski demikian, akan tetap kita layani jika pihak Bambang meneruskan ke kasasi MA."

Untung menambahkan, kalaupun mengusahakan jembatan damai, dia bakal mengontak langsung kubu lawan. "Lebih baik saya menemui langsung kuasa hukum Bambang atau dia sendiri. Tak perlu perantara seorang hakim," tukasnya. (Ycb)

Baca juga:

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Bambang Wisudo Adukan Hakim PHI

2007-09-23T23:05:00.000-07:00

21 September 2007 - 17:49 WIB
sumber: www.vhr.com

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Komisi Yudisial akan segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Tri Endro Budiyanto. Hakim itu diduga melakukan intervensi terhadap rencana pengajuan kasasi yang akan dilakukan Bambang Wisudo, wartawan yang dipecat manajemen PT Kompas Media Nusantara, penerbit harian Kompas.

Bambang Wisudo mengatakan, tidak lama setelah PHI memberikan putusan, Tri Endro Budiyanto tiga kali menghubungi kuasa hukumnya, Soleh Ali, untuk menyampaikan tawaran pemberian kompensasi dua kali lipat dari Kompas Media Nusantara jika bersedia membatalkan kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal, Tri Endro bukan majelis hakim PHI yang menangani perkara pemecatan Bambang Wisudho.

"Hakim yang bukan anggota hakim majelis tersebut telah menelepon Sholeh Ali, salah satu kuasa hukum. Intinya saya akan diberi dua kali kompensasi jika tidak mengajukan kasasi ke M,A" kata Bambang saat melaporkan pelanggaran kode etik hakim tersebut ke Komisi Yudisial, Jumat (21/9).

Johnson Panjaitan, anggota tim kuasa hukum Bambang, menyatakan perilaku hakim Tri Endro Budiyanto sudah melebihi kewenangannya. Apalagi Tri Endro bukan anggota majelis hakim yang menangani perkara gugatan pemecatan antara PT Kompas Media Nusantara dan Bambang Wisudo.

Menurut Johnson, pengaduan pelanggaran kode etik Tri Endro Budiyanto juga dimaksudkan agar Komisi Yudisial menyelidiki serta membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan. "Sama saja hakim itu menjadi broker dan jaringan apa di belakangnya harus diungkap."

Koordinator pelayananan masyarakat Komisi Yudisial Zainal Arifin berjanji memprioritaskan kasus ini setelah bukti-bukti pelanggaran hakim tersebut diserahkan oleh pelapor. Ketua KY Busyro Muqoddas menyatakan akan membawa kasus ini ke sidang pleno yang rencananya digelar Selasa depan. "Hasil sidang pleno itu akan kami beri tahukan kepada pelapor secara tertulis," ujarnya.

Dalam laporan itu Bambang Wisudo juga memperdengarkan bukti rekaman pembicaraan telepon Tri Endro dengan Sholeh Ali. Dalam rekaman percakapan itu Tri Endro menyatakan dia diminta manajemen PT Kompas Media Nusantara untuk menyampaikan kepada kuasa hukum Bambang Wisudo agar tidak mengajukan kasasi. Sebagai imbalan Bambang Wisudo akan diberi kompensasi materiil dua kali lipat dari besar kompensasi yang diputuskan majelis hakim PHI.

Pada 30 Agustus lalu Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta memenangkan gugatan PT Kompas Media Nusantara terhadap Bambang Wisudo. Akibat putusan tersebut, wartawan senior harian Kompas itu gagal memperjuangkan haknya untuk kembali dipekerjakan dan hanya mendapatkan kompensasi Rp 167 juta. (E1)

Baca juga:

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Sikap Komite soal Penawaran Damai Hakim PHI

2007-09-23T22:59:00.000-07:00

Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Sekretariat: Jl Prof Dr Soepomo, Komplek BIER No 1A, Menteng Dalam, Jakarta
CP: 081585160177 (Sholeh Ali), 08155517333 (Winuranto Adhi),
0811932683 (Bambang Wisudo)
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, Aliansi Buruh Menggugat (ABM), LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, PPR, Somasi-Unas, Arus Pelangi, IKOHI, Kontras, STN, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praxis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Sanggar Ciliwung, FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup
---------------------------------------------------------------------------------

Pernyataan Sikap:
Usut Hakim PHI "Penghubung"
PT Kompas Media Nusantara

Integritas dan profesionalitas hakim di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, patut dipertanyakan. Seorang hakim ad hoc di pengadilan ini, Senin, 10 September lalu tiba-tiba menelepon Sholeh Ali SH, Koordinator Litigasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS). Kepada Ali, hakim tersebut menyampaikan tawaran dari manajemen Kompas agar Bambang Wisudo—jurnalis harian Kompas yang dipecat karena aktivitasnya di serikat pekerja—tidak mengajukan kasasi atas putusan majelis hakim PHI DKI yang telah memenangkan gugatan PT Kompas Media Nusantara. Sebagai kompensasinya, menurut hakim tersebut, manajemen Kompas akan memberikan dua kali nilai pesangon dari putusan majelis PHI, atau total sekitar Rp 335 juta, kepada Bambang Wisudo.

Keesokan harinya, Selasa, 12 September, atas permintaan Bambang Wisudo dan Winuranto Adhi, Ali mencoba menanyakan kembali maksud sebenarnya dari pesan hakim itu. Terkonfirmasi, hakim mengulangi tawaran dari manajemen Kompas tersebut. Jumat, 14 September, sang hakim kembali menelepon Ali yang saat itu sedang berada di Semarang, untuk menanyakan tentang keputusan Bambang Wisudo.

Sikap hakim ini jelas mengejutkan. Di tengah sorotan atas lemahnya independensi lembaga peradilan, justru muncul sikap yang tidak etis dari aparat penegak hukumnya sendiri. Atas dasar moral hukum apa hakim ini bisa menjadi "penyambung" manajemen Kompas?

Jika yang menjadi pertimbangan hakim tersebut adalah dua kali nilai pesangon yang akan diterima Wisudo, sungguh, perjuangan serikat buruh di negeri ini masih harus meretas jalan panjang nan terjal. Serikat buruh tidak hanya berhadapan dengan manajemen perusahaan yang antiunion, tapi juga dihadapkan pada mentalitas aparat penegak hukum yang masih berpikir ekonomis dan pragmatis. Padahal, perjuangan serikat buruh adalah perjuangan berbasis politik. Perjuangan menegakkan martabat kelas pekerja di hadapan pemilik modal. Dan itulah yang dilakukan Wisudo. Ia menolak mutasi sepihak terhadap para pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang telah berhasil memaksa manajemen PT Kompas untuk memberikan deviden saham kepada karyawan.

Di luar itu, yang paling membahayakan adalah jika terjadi perselingkuhan antara aparat penegak hukum dengan kaum pemodal. Bila ini yang terjadi, dapat dipastikan, pengadilan hanya akan menjadi pintu gerbang kematian bagi pencari keadilan. Tentunya hal semacam ini harus dilawan bersama-sama.

Berdasarkan Pedoman dan Etika Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial, setidaknya ada 11 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Prinsip itu antara lain: adil, menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, jujur, arif dan bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, rendah hati, mandiri, dan profesional.

Karena itulah, kami yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas), meminta Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, untuk mengusut secara tuntas masalah ini.

Bersatu, Lawan Pemberangusan Serikat Pekerja!

Jakarta, 21 September 2007

Winuranto Adhi
Koordinator

Baca juga:

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Undangan Peliputan Komite Soal Skandal Hakim PHI

2007-09-23T22:55:00.000-07:00

Kepada:
Yth. Kawan-kawan wartawan
di Jakarta

Menyikapi tawaran yang disampaikan salah seorang hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta kepada pengacara Bambang Wisudo yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), terkait upaya penghentian kasasi dengan kompensasi pesangon dua kali lipat dari putusan majelis hakim PHI yang menangani kasus Bambang Wisudo melawan PT Kompas Media Nusantara (PT. KMN), maka Komite akan mengadukan permasalahan ini kepada Komisi Yudisial, pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 21 September 2007
Pukul : 10.00-selesai
Tempat : Kantor Komisi Yudisial,
Wisma ITC Lt. 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat

Komite menilai sangat tidak etis bagi seorang hakim melakukan tindakan seperti ini, apalagi menurut pengakuannya, upaya ini disampaikan berdasarkan tawaran dari manajemen Kompas.

Besar harapan kami kawan-kawan dapat hadir meliput pengaduan tersebut. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 20 September 2007

Wiwin
Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja

Baca juga:

Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Ada apa di Balik Pengadilan Kompas?

2007-09-20T03:50:00.000-07:00

Kawan-kawan seperjuangan,

Seperti kawan-kawan telah ketahui, gugatan Kompas melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk memecat saya dikabulkan. Dengan kata lain saya dikalahkan oleh hakim PHI. Putusan ini di luar prediksi, terutama bila melihat performance para pengacara yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) selama persidangan maupun logika-logika yang dipakai dalam penyusunan jawaban dan kesimpulan.

Seminggu kemudian, hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan putusan sela Kompas sehingga pemeriksaan gugatan perdata antiunion terhadap Kompas tidak dilanjutkan.

Kepolisian juga menghentikan penyidikan terhadap laporan kekerasan dan penyekapan yang dilakukan satpam Kompas-Gramedia dan laporan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo terhadap diri saya pada 8 Desember 2006.

"Kekalahan" itu tidak membuat saya risau. Sejak awal saya menyadari bahwa tidak mudah bagi seorang buruh menghadapi kekuatan raksasa bisnis media yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh politik yang kuat, serta berhasil membangun kesan di masyarakat sebagai sebuah institusi yang murah hati terhaap karyawannya, terdepan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Saya hanya bisa meraba-raba bahwa ada tangan-tangan tidak kelihatan yang mungkin menjadi penentu utama "kemenangan-kemenangan" Kompas. Dugaan makin kuat ketika seorang hakim PHI menelepon seorang pengacara Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), Senin 10 September 2007. Intinya hakim itu mengatakan, ia ditelpon oleh manajemen Kompas yang minta agar saya tidak mengajukan kasasi. Sebagai kompensasi Kompas menawarkan kompensasi uang dua kali putusan PHI.

Saya agak terkejut dengan tawaran tersebut. Ini jelas cara-cara tidak etis yang dilakukan oleh manajemen Kompas. Mengapa manajemen Kompas meminta saya tidak mengajukan kasasi? Sebagai kompensasi manajemen Kompas akan melibatkan hakim PHI.

Saat itu jelas saya masih harus berusan dengan PHI karena saya masih menunggu berkas putusan yang saya perlukan untuk mengajukan kasasi dan memori banding juga harus didaftarkan melalui PHI. Apakah manajemen Kompas ingin menunjukkan kepada saya dan kepada tim pengacara saya bahwa ia mempunyai orang di mana-mana sehingga saya tidak perlu lagi kasasi? Saya jadi bertanya-tanya apakah yang dilakukan Kompas dibalik dua kemenangannya, baik di PHI maupun dalam putusan sela di PN Jakarta Pusat?

Selasa (11/9/2007) sore saya dan Koordinator KOMPAS Wiwin meminta kepada pengacara saya untuk menghubungi hakim tersebut, menanyakan apa maksud sebenarnya dari pesan pertelepon yang disampaikan Kamis. Di situ terkonfirmasi bahwa hakim tersebut memang diminta oleh manajemen Kompas menyampaikan pesan agar saya tidak mengajukan kasasi. Sebagai kompensasi Kompas menawari saya uang dua kali dari putusan PHI.

Sebelum putusan sela di PN Jakarta Pusat, tiba-tiba saja ketua majelis hakim PHI yang mengadili perkara saya menjadi hakim pengganti dalam pengadilan gugatan perkara perdata antiunion yang saya ajukan.

Saya kira ini hanya puncak gunung es dari persoalan yang ada. Sebelumnya, pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) mendapat pengakuan dari seorang karyawan bagian umum yang mengaku membawa tas untuk diserahkan ke polisi. (Saya belum bisa mengungkapkan detail pengakuan ini demi melindungi yang bersangkutan).

Kebetulan pula, sewaktu acara 17-an di RT saya Minggu 19 Agustus siang, saya mendapat cerita dari tetangga di belakang rumah saya yang mengaku salah satu pengurus asosiasi manajemen sekuriti Indonesia. Ia mengaku ikut melobi Polda agar menghentikan penyidikan laporan penyekapan terhadap seorang wartawan Kompas. Asosiasi itu, menurut dia, diminta satpam Kompas Gramedia agar penyidikan kasus kekerasan dan penyekapan yang menimpa diri saya dihentikan (semula tetangga saya tidak tahu bahwa sayalah korban kekerasan dan penyekapan itu).

Semakin hari saya semakin bertanya-tanya, beginikah kelakuan Kompas – sebuah institusi yang pernah saya impikan, sebuah institusi yang selalu mengajarkan pada saya untuk berlaku jujur, dan sebuah surat kabar yang selalu berteriak-teriak tentang supremasi hukum dan pengadilan yang bersih. Saya kira tidak ada alasan moral bagi Kompas untuk melakukan tindakan-tindakan tidak etis dan membujuk para penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Apakah ini nilai-nilai PK Ojong dan Jakob Oetama yang diwariskan kepada manajemen Kompas saat ini.

Kalau sekarang terkesan saya sendirian, sebagian besar kasus yang saya laporkan dikalahkan atau ditutup, itu tidak mengurangi kebenaran –setidak-tidaknya yang ada di depan mata saya. Kalau kekerasan dan penyekapan tidak pernah ada, lalu mengapa ada belasan wartawan dan karyawan Kompas yang menangis atau sembab matanya pada menit-menit terakhir saya menginjakkan kaki di Palmerah? Yang air mata mereka bukanlah air mata buaya sekalipun belakangan mereka membuat "Seruan Wartawan Kompas" yang diajukan sebagai bukti pengadilan bahwa saya tidak dikehendaki oleh sebagian wartawan Kompas terhormat untuk duduk bersama mereka.

Saya ingin agar perselingkuhan antara Kompas dengan hakim PHI ini dibongkar.

Sekali lagi saya minta dukungan kawan-kawan, setidak-tidaknya dukungan moral, agar saya dapat melanjutkan perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saya, sekali lagi, kalah-menang bukan perkara besar. Jauh lebih penting dari itu adalah melawan dengan sebaik-baiknya.

Soal masa depan, saya tidak khawatir dengan masa depan saya karena masa depan bukan sepenuhnya milik saya. Sekalipun tinggal sedikit harapan, saya berharap dalam kasus saya melawan Kompas pada akhirnya keadilan berpihak pada kebenaran.

Pamulang, 18 September 2007

P. Bambang Wisudo

Baca juga:

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo

Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo

Kompas: Amanat Hati Nurani Karyawan?

Pernyataan Sikap FSP soal Putusan PHI Kasus Wisudo

2007-09-20T03:41:00.000-07:00

Sumber: Blog AJI
http://blogaji.wordpress.com/

FORUM SERIKAT PEKERJA MEDIA JAKARTA
Sekretariat: Jl. Prof. Dr. Soepomo Kompleks BIER No. 1A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Telepon 021- 83702660

Pernyataan Sikap
Putusan PHI DKI Jakarta akan Menyuburkan Union Busting

Kembali perjuangan serikat pekerja terbungkam. Kali ini giliran serikat pekerja media diempas melalui ketukan palu hakim. Inilah yang dialami Bambang Wisudo, Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas—serikat pekerja di Harian Kompas. Karena aktivitasnya, Bambang di-PHK oleh Pemimpin Harian Kompas Suryopratomo, 9 Desember 2006 silam.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta yang terdiri dari Heru Pramono (ketua), Anton Sumartono (ad hoc perwakilan pengusaha), serta Saut Christian Manalu (ad hoc perwakilan buruh dari IUF Indonesia) telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh PT Kompas Media Nusantara. Putusan tersebut turun pada Kamis, 30 Agustus 2007 lalu.

Dasar putusan majelis hakim ini sangat sulit diterima secara logis. Hakim menyetujui PHK tersebut dan mengabaikan fakta bahwa Bambang adalah aktivis serikat pekerja yang memperjuangkan kepemilikan karyawan atas 20% saham.

Hakim berdalih Bambang menolak dimutasi ke Ambon. Alasannya, dalam kontrak kerja, setiap karyawan bersedia ditugaskan di mana pun. Padahal, sangat jelas tertulis dalam UU 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja, seorang pengurus serikat pekerja tidak boleh di-PHK. Jangankan di-PHK, dimutasi pun tak boleh. Hakim bersembunyi di balik alasan, klausul pengecualian mutasi bagi aktivis serikat pekerja tidak diatur dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT Kompas.

Padahal, 9 Maret silam, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah mengeluarkan sikap (anjuran) agar Kompas mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. Disnakertrans menilai, pada saat terjadi mutasi dan pemecatan, PT Kompas tidak mempunyai peraturan perusahaan. Disnaker juga menengarai pemecatan tersebut juga terkait dengan aktivitas Bambang Wisudo sebagai pengurus serikat pekerja.

Putusan ini jelas akan menjadi preseden buruk. Ke depan, bisa jadi putusan semacam ini bakal marak menjegal perjuangan aktivis serikat pekerja. Majelis hakim telah menutup mata dari masalah pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting). Pengadilan Hubungan Industrial yang menjadi harapan penegakan hak kaum buruh, rupanya masih belum berpihak pada kelas pekerja.

Karena itulah, kami yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Media Jakarta menyatakan sikap:
1. Menyesalkan putusan majelis hakim PHI DKI Jakarta yang mengabaikan UU 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.
2. Mendukung upaya kasasi yang diajukan oleh Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja—kuasa hukum Bambang Wisudo.
3. Menyerukan kepada seluruh pekerja media untuk bersatu melawan pemberangusan serikat pekerja.
4. Menyerukan kepada seluruh pekerja media untuk menyatukan diri dalam serikat pekerja guna memperjuangkan hak dan kesejahteraan.

Jakarta, 1 September 2007

Persatuan bagi Pekerja Media!

Forum Serikat Pekerja Media Jakarta:
1. Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen Jakarta
(Koordinator, Winuranto Adhi)
2. Forum Karyawan SWA (Ketua, Busyra Q Yoga)
3. Perkumpulan Karyawan Smart FM (Ketua, Jay Waluyo)
4. WorkerHOLic, serikat pekerja Hukumonline (Ketua, Yacob Yahya)
5. Dewan Karyawan Tempo (Presidium, Maria Hasugian)
6. Jekson Simanjuntak (Trans TV)
7. Bina Karos (Fotografer)

Gugatan Wartawan Kompas Kalah di PHI

2007-09-20T03:34:00.000-07:00

(catatan redaksi: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini seperti petir di siang bolong. Bagaimana tidak. Manajemen Kompas tak mengajukan seorang pun saksi dalam persidangan. Sementara tim pengacara Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) mengajukan seabrek saksi. Tambah lagi Bambang Wisudo sebelumnya sudah menang di Disnaker Jakarta Pusat. Namun ternyata hakim memilih memenangkan Kompas. Ada apa gerangan?)

Kamis, 30/08/2007 19:23 WIB

Desy Afrianti - Okezone

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dipimpin Heru Pramono menyetujui pemutusan hubungan kerja PT Kompas Media Nusantara terhadap wartawan senior Kompas Paulus Bambang Wisudo.

Putusan dibacakan secara bergantian oleh hakim ketua Heru Pramono, dengan anggota Anton Sumartono dan Saut Christian Manalu di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jalan MT Haryono, Jakarta, Kamis (30/8/2007).

Majelis hakim menyetujui pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Wisudo dengan alasan mutasi karyawan adalah hak mutlak perusahaan.

Alasan lain yang disampaikan majelis hakim, keputusan tersebut diambil hakim karena antara PT Kompas dengan Wisudo tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang menjabarkan UU nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja, bahwa pengurus serikat tidak boleh dimutasi atau di PHK.

Menanggapi putusan ini, Pengacara Paulus Bambang Wisudo mengatakan banyak kejanggalan putusan hakim. “Keterangan sebelumnya hakim menyebutkan mutasi tidak dijelaskan dalam perjanjian kerja bersama. Bahkan PKB sendiri tidak ada. Jadi tidak ada landasan hukum perusahaan untuk memutasi karyawan,” kata Soleh Ali

Atas kalahnya Wisudo pada putusan ini, Soleh Ali akan melakukan kasasi ke MA. Rencana kasasi akan diajukan dalam dua minggu ini sesuai dengan ketentuan kasasi dapat diajukan 2 minggu setelah sidang diputuskan.

Senada dengan Soleh Ali, Wisudo mengatakan, tidak dapat menerima keputusan ini. “Untuk itu saya akan melakukan kasasi,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa sebelum mendengarkan sidang putusan, dia sudah optimis akan menang dalam persidangan gugatan ini. Sebab, menurutnya, selama persidangan berlangsung pihaknya sudah berada di atas angin dan memiliki performance yang baik.

“Walaupun hari ini saya kalah, tapi saya sudah berbuat semaksimal mungkin dan membuat yang terbaik. Saya akan terus perjuangkan kasus ini,” katanya.

Hakim Ketua Heru Pramono saat ditemui di ruanganya menjelaskan, landasan majelis untuk memenangkan Kompas terhadap Bambang Wisudo karena dia menimbang gugatan Kompas yang mem-PHK Wisudo karena yang bersangkutan menolak dimutasi ke Ambon, membuat selebaran serta provokasi.

Dalam posisi ini, lanjut Heru Pramono, perusahaan memiliki hak mutlak untuk melakukan mutasi karena sudah diatur dalam kontrak kerja anatara PT Kompas dan Wisudo.

Bukannya dalam UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja tidak bisa dipindah? Seandaianya UU dijabarkan dalam PKB, mungkin menguntungkan Wisudo. “Namun kenyataan tidak. Untuk itu UU nomor 21 berbenturan dengan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Karena tidak adanya PKB yang mengatur serikat pekerja dalam kasus Kompas dengan Wisudo, hakim mengacu ke UU 13 diatur perusahaan dapat melakukan mutasi karyawannya, dan karyawan bersedia di tempatkan di mana saja.

Soal alasan Wisudo menjadi pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas ( PKK) sehingga seharusnya tidak bisa dimutasi, Heru Pramono berpendapat lain. “Itu diluar yuridis. Itu diluar kewenangan hakim. Segala hal yang diluar hukum di luar kewenangan kami. Kami bertindak hanya berdasarkan fakta,” katanya.

Heru Pramono menjelaskan bahwa sebelum diberi PHK, sudah melayangkan skorsing kepada Bambang yang dilayangkan 8 Desember 2006. “Jadi PT Kompas telah melakukan sesuai prosedur melakukan skorsing dahulu dan PHK,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Kompas Media Nusantara menolak memberikan keterangan saat diminta komentarnya. (sjn)

Resensi Buku: Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat

2007-07-17T04:19:00.000-07:00

Home › VHR Corner › Cakrawala
13 Juli 2007 - 14:40 WIB
Rosmi Julitasari S

Buku Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat
Jurnalisme Kepiting Mulai Menjepit

Jurnalisme kepiting! itulah strategi harian Kompas agar tetap eksis bertahan. Kepribadian Kompas yang bergerak ala kepiting, mencoba langkah satu demi satu untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi pada kebebasan pers. Jika aman, akan maju beberapa langkah. Jika kondisi tidak memungkinkan, kaki kepiting pun bisa mundur.

Sebutan jurnalisme kepiting ini kali pertama dicetuskan wartawan senior Rosihan Anwar. Selanjutnya, Ignatius Haryanto dalam situs pantau.or.id menyebutkan, awalnya Jakob Oetama, pendiri dan pemilik Kompas, tak senang dengan istilah tersebut. Namun, sejalan dengan berlalunya waktu, strategi ini yang membuat harian ini bertahan, melalui beberapa dekade dan rezim pemerintahan di Indonesia.

Sejak kali pertama terbit pada 28 Juni 1965, Kompas telah mengalami berbagai hambatan, termasuk tindakan represif terhadap dunia pers di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Namun hambatan tersebut tidak menghentikan harian ini meraih sukses. Hingga saat ini Kompas masih dikenal sebagai koran berskala nasional terbesar dengan oplah lebih dari 550.000 per hari.

Kesuksesan Kompas kemudian diikuti berbagai anak perusahaan yang dibangun di bawah atap Kelompok Kompas Gramedia. Majalah, stasiun radio, penerbitan, percetakan, hingga hotel dibangun untuk mendukung usaha inti, yaitu Kompas. Keberhasilan ini juga berdampak pada para pegawai yang bekerja pada Kelompok Kompas Gramedia. Kelompok perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang memanjakan pegawainya. Mulai tunjangan kesehatan, pendidikan untuk anak-anak karyawan, bonus lebih dari tiga kali dalam satu tahun, piknik keluarga, pesta ulang tahun perusahaan secara besar-besaran, hingga tunjangan pensiun, membuat kelompok ini menjadi salah satu perusahaan yang dilirik para lulusan perguruan tinggi.

Kenyamanan yang diberikan perusahaan bisa jadi membuat para petinggi perusahaan, terutama Kompas Media Nusantara sebagai tulang punggung kelompok raksasa ini, menafikan perlunya serikat pekerja di perusahaan. Sudah beberapa kasus mencuat akibat niatan segelintir karyawan untuk mendirikan serikat pekerja.

-------------------------------------------------------------------------
Judul : Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat, Kompas VS Kompas
Penulis : Stanley, Satrio Arismunandar, dkk
190 Halaman
Cetakan Pertama Mei 2007
Penerbit: Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
----------------------------------------------------------------------------

Kasus pertama terjadi pada 1986, menimpa wartawan muda Kompas Albert Kuhon, Maruli Tobing, Irwan Julianto, dan Rikard Bagun. Mereka berniat membangun serikat pekerja di kalangan karyawan harian Kompas. Namun, sesuai dengan falsafah kepiting yang berhati-hati, keempat wartawan tersebut tidak dipecat. Mereka dikucilkan, tetap digaji namun tidak diberi tugas jurnalistik. Kuhon akhirnya mengundurkan diri setelah dua tahun dikucilkan, sedangkan tiga rekannya tetap bisa bekerja di Kompas.

Pemberangusan embrio serikat pekerja ini seakan-akan terkubur begitu saja. Praktik senada menimpa wartawan Satrio Arismunandar dan Dhea Perkasha Yuda. Kedua wartawan yang ikut menandatangani Deklarasi Sirnagalih dan menjadi pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) ini dipaksa mengundurkan diri. Namun pemberangusan ini juga tidak bergema.

Suasana adem ayem itu mendadak buyar. Desember tahun lalu, mencuat kasus serupa di harian Kompas. P Bambang Wisudo, wartawan senior yang telah bekerja di harian itu sejak 1990, dipecat akibat berinisiatif mendirikan Perkumpulan Karyawan Kompas yang kemudian menuntut 20% saham perusahaan untuk karyawan. Pengucilan seperti menimpa Albert Kuhon dan Satrio Arismunandar pun dialami Bambang Wisudo. Bahkan, pihak perusahaan menyekap Bambang Wisudo selama beberapa jam, hingga kemudian dibebaskan.

Kasus yang menimpa Bambang Wisudo ini mengejutkan banyak pihak. Sebab, PT Kompas Media Nusantara termasuk perusahaan yang jarang sekali memecat karyawan. Seandainya terjadi, yang dilakukan adalah pemecatan secara halus, dilakukan dengan golden shake hands. Karyawan yang dipecat diminta mengundurkan diri dengan pesangon yang cukup besar.

Perjuangan Bambang Wisudo dan gugatan melawan harian Kompas ini kemudian dituangkan dalam buku Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat. "Ketika Kompas Tak Peduli Lagi Pada Citranya" adalah kalimat pertama buku yang diterbitkan Komite Anti-Pemberangusan Serikat Pekerja (disingkat Kompas) ini.

Gugatan Bambang Wisudo tidak tanggung-tanggung: Rp 500 miliar! Nilai gugatan sebesar itu tentu saja membuat kebat-kebit pemilik Kompas, karena bisa menyita seluruh aset harian beroplah besar ini. Namun, Kompas telah mempersiapkan strategi menghadapi gugatan ini. Saat diwawancarai VHR Senin 9 Juli 2007, Bambang Wisudo mengatakan, PT Kompas Media Nusantara telah mengajukan gugatan balik untuk menyita aset dia berupa rumah di kawasan Pamulang dan rekening pribadinya.

Buku Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat tidak hanya menyajikan gugatan Bambang Wisudo. Beberapa tulisan mengupas kasus ini dan seluruhnya berpihak pada Bambang Wisudo. Surya Tjandra, Satrio Arismunandar, Liston P Siregar, Ignatius Haryanto, Stanley, Coen Husain Pontoh, dan Bambang Wisudo sendiri memberikan komentar.

Terlepas dari beratnya membaca buku ini (karena terlalu banyak salah ketik), ada banyak hal yang bisa dipetik. Kesadaran perlunya serikat pekerja dan terkuaknya sisi gelap institusi media terbesar di Indonesia, memberikan wawasan tersendiri. Mungkin PT Kompas Media Nusantara akan menerbitkan buku menjawab gugatan ini, sama seperti kepiting yang membalas dengan capitan saat merasa disakiti. (E4)

Kurang Solidaritas, Pekerja Media Kian Ditindas

2007-07-12T20:29:00.000-07:00

Home > VHR News > Berita
4 JULI 2007 - 10:28 WIB
Tri Wibowo Santoso

Jakarta - Lemahnya posisi tawar serikat pekerja media menghadapi pemecatan sepihak oleh pengusaha disebabkan minimnya rasa solidaritas sesama pekerja. Eksklusivitas profesi jurnalis dengan posisi pekerja lain pada perusahaan media sudah saatnya dipangkas.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Institut Arus Studi Informasi, Yoseph Adi Prasetyo, dalam acara bedah buku Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat, Selasa (3/7).

Nasib pekerja media saat ini semakin memprihatinkan. "Serikat pekerja media yang mampu mengakomodir kepentingan karyawaan saat ini tidak ada. Karena tidak ada semangat solidaritas," kata Stanley, panggilan akrab Yoseph Adi Prasetyo.

Menurut komisioner Komnas HAM yang baru ini, ketidakmampuan karyawan membentuk serikat pekerja juga disebabkan tekanan dari pemilik modal dalam menghambat aspirasi pekerja dengan ancaman pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon.

Hambatan menyejahterakan pekerja media juga terletak pada eksklusivitas jurnalis yang memisahkan kepentingan dengan bagian percetakan, sehingga hal itu kerap membuat ketidakharmonisan di antara para pekerja.

Stanley yang juga pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengakui organisasi profesi kewartawanan itu sekarang tidak memilki kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemecatan sepihak yang melibatkan para jurnalis. Dia mencontohkan kasus pemecatan tanpa pesangon wartawan Kompas Bambang Wisudo. (E1)

Kompas Dituntut Pulihkan Status Bambang

2007-07-02T22:58:00.000-07:00

Home › VHR News › Berita
25 Juni 2007 - 18:4 WIB
Indah Nurmasari

Jakarta - PT Kompas Media Nusantara diminta memulihkan kembali status Bambang Wisudo sebagai wartawan. Bambang dipecat karena keterlibatannya dalam serikat pekerja di perusahaan itu.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Bambang Wisudo, Hendrayana, dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/6).

Dalam pembacaan gugatan itu Hendrayana meminta manajeman Kompas mengembalikan posisi Bambang Wisudo sebagai wartawan bidang pendidikan dan meminta maaf secara terbuka melalui media massa selama satu minggu berturut-turut, untuk merehabilitasi nama baik Bambang Wisudo sebagai wartawan.

"Memohon pada majelis hakim untuk memerintahkan para tergugat memulihkan kembali status penggugat seperti semula sebagai wartawan untuk posisi reporter utama bidang pendidikan. Dan menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka," kata Hendrayana.

Hendrayana mengatakan, PT Kompas Media Nusantara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Bambang Wisudo. Kerugian itu terjadi sejak dikeluarkannya surat pemecatan pada 9 Desember 2006, berupa larangan melakukan kegiatan organisasi serikat pekerja serta tidak dapat melakukan tugas-tugas kewartawanan.

Menurut Hendrayana, surat pemecatan itu bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan apabila dalam melakukan pekerjaan pekerja membuat kesalahan baik dengan sengaja maupun karena kealpaan. Sedangkan Bambang Wisudo tidak melakukan kesalahan apa pun dalam menjalankan pekerjaannya.

Para tergugat dalam kasus ini adalah PT Kompas Media Nusantara, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Suryo Pratomo.

Sebelum sidang dimulai puluhan pendukung Bambang Wisudo berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarat Pusat dan meluncurkan buku Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat. Dalam peluncuran buku itu digelar diskusi dengan tema menolak upaya pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media. (E1)

Sulitnya Membuktikan PHK Akibat Aktivitas di Serikat Pekerja

2007-06-27T23:39:00.000-07:00

Peraturan perusahaan yang digunakan sebagai dasar hukum berlaku surut.

Tidak mudah membuktikan apakah PHK atau mutasi disebabkan karena aktivitas buruh di Serikat Pekerja. Menurut Yogo Pamungkas, Dosen Hukum Perburuhan Trisakti, dalam perkara perdata berlaku asas siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Memang harus dilihat apakah ada kaitan aktivitas di Serikat Pekerja dengan terjadinya PHK. Untuk membuktikannya, dapat dipakai saksi, surat (kalau ada), atau bisa juga dipakai rentetan peristiwa, hubungan sebab akibat. Pandangan Yogo berkaitan dengan perseteruan Kompas dengan wartawannya, Bambang Wisudo yang masih berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta.

Dalam jawabannya, Bambang menolak keras dalil Kompas yang menyatakan mutasi dirinya tidak berhubungan dengan aktivitasnya sebagai Pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang juga mengajukan gugatan union busting, atau pemberangusan serikat pekerja.

Kompas mengajukan gugatan PHK kepada Bambang di PHI, untuk mendapatkan pengesahan lembaga Perselisihan Industrial. Sebelumnya Bambang di PHK oleh Kompas dengan alasan menolak mutasi dan melakukan anarki. Karena Bambang Wisudo dinilai melanggar Peraturan Perusahaan (PP) akibat menolak di mutasi dan melakukan pembangkangan. Di PP tersebut disebutkan Kompas dapat memPHK secara langsung bila pekerja menolak perintah yang layak walaupun sudah diperingatkan.

Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang didaftarkan 23 Mei lalu, Kompas menganggap Bambang berlebihan bila mengira PHK tersebut berkaitan dengan tindakannya sebagai pengurus PKK, sesuai Pasal 28 Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Menurut penggugat mutasi karyawan merupakan hal yang biasa, sebagian bertujuan memperluas pengetahuan pekerjanya. Dan saat itu Bambang tidak sendiri, karena selain dirinya ada sekitar 51 pekerja yang dimutasi bersama-sama dirinya.

------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 28 UU Serikat Pekerja

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
-------------------------------------------------------------------------------------

Dalil Kompas ditepis Bambang. Menurut dia, mutasi yang berujung PHK terkait erat dengan aktivitasnya sebagai sekretaris PKK. Astuti Liestianingrum, pengacara Bambang, mengaku bisa membuktikan pandangan kliennya. “Mutasi terjadi karena dia aktif dalam urusan saham,” ujar Lies, panggilan akrabnya.

Lies melanjutkan, walaupun tidak ada bukti langsung, pembuktian dilakukan dengan penyampaian kronologi negosiasi kepemilikan 20 persen saham Kompas oleh karyawan dengan dokumen yang terkait negosiasi. Dari pengakuan Bambang, Ketua PKK dan beberapa anggotanya juga termasuk dalam rombongan yang dimutasi.

“Kesimpulan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja-red) saat itu juga menyatakan ada kaitan antara aktivitas di SP dengan mutasi dan PHK” tutur Lies. Singkat cerita, Bambang sebagai Sekretaris PKK meminta hak karyawan atas 20 persen saham, kemudian Bambang yang terlibat dalam negosiasi soal saham dimutasi. Untuk membuktikan hal tersebut, akan diberikan kronologi serta surat-surat.

Memang, Bambang pernah mengaku dirinya agak kecewa terhadap anjuran Disnaker. "Surat ini tak menyinggung sama sekali upaya manajemen membungkam aktivitas serikat pekerja. Di balik tindakan manajemen memutasi dan memecat saya, ada upaya anti union atau union busting," ujarnya beberapa waktu lalu.

Kompas juga mendasarkan gugatan PHK pada Peraturan Perusahaannya. Padahal, PP ini baru disahkan tanggal 5 Maret 2007, dan berlaku sejak 1 November 2006 hingga Oktober 2008. Padahal PHK terhadap Bambang telah dilakukan sejak 8 Desember 2006.

PP yang berlaku surut ini, juga dipermasalahkan Bambang dalam eksepsinya. Dalam jawaban dipermasalahkan pemberlakuan PP yang tidak sesuai dengan Pasal 108 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. UU ini menyatakan Perusahaan dengan sepuluh karyawan harus memiliki PP yang mulai berlaku sejak disahkan Meneteri atau pejabat yang ditunjuk.

Memang, dalam sidang mediasi di Disnaker, Kompas gagal menunjukkan PP yang digunakan untuk PHK. Sayang Kuasa Hukum Kompas Denny Wijaya, menolak berkomentar soal perkara ini, dengan berbagai alasan.

Selain berdasarkan PP, gugatan PHK Kompas juga didasarkan Pasal 1603 huruf o angka 3, 5 dan 10 Kitab Undang Undang-Hukum Perdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanpa menyebut pasal secara spesifik.(KML)

sumber: www.hukumonline.com

Kompas: Tak Ada Damai Buat Aktivis Serikat Buruh

2007-06-12T21:37:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Kompas akhirnya menolak semua opsi dari Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), Bambang Wisudo. Melalui kuasa hukumnya, Kompas seperti menegaskan tidak ada kata damai bagi aktivis serikat buruh.

Penegasan sikap manajemen Kompas itu didapatkan saat kuasa hukum Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja dan kuasa hukum Kompas, untuk kesekiankalinya bertemu di ruang hakim mediator, Selasa (12/6/2007).

Permintaan Bambang Wisudo agar pimpinan Kompas meminta maaf dan mempekerjakan dia kembali ke posisi semula, dalam pertemuan itu, ditolak mentah-mentah. Menurut kuasa hukum Kompas dari kantor pengacara Soenardi Richard Sekutu, manajemen Kompas sudah menegaskan tidak akan meminta maaf.

Seperti diberitakan sebelumnya, sesuai kebiasaan, hakim ketua menawarkan pada kedua pihak untuk melakukan mediasi. Karena kedua pihak tidak keberatan, maka hakim ketua langsung menunjuk satu hakim anggota, Pasudewi SH, untuk menjadi mediator.

Hakim ketua memberi waktu pada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perundingan selama 22 hari kerja. Bila tidak dicapai kesepakatan, maka sidang gugatan perdata akan kembali digelar dalam waktu dekat ini dengan agenda pembacaan gugatan.

Komite mendaftarkan gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/4/2007) lalu dan dicatat oleh panitera dengan No.149/PDT.G/2007/PN Jakarta Pusat.

Manajemen Kompas dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan mutasi, dan kemudian memberhentikan Wisudo, agar wartawan itu tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Akibat perbuatan manajemen Kompas itu, Wisudo mengklaim, menderita kerugian materiil senilai Rp7,84 juta yang di antaranya adalah biaya komunikasi seluler yang dikeluarkan sejak Desember 2006, biaya pengajuan gugatan dan biaya transportasi untuk mengurus perkaranya.

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita, di antaranya adalah ketidakpastian masa depan keluarga dan tercemarnya nama baik sebagai wartawan senior Kompas.

Dalam gugatannya, Wisudo menyatakan ganti rugi imateriil yang dituntutnya sebesar Rp500 miliar itu tidak akan membuat bangkrut Kompas, karena nilai itu hanya setara dengan keuntungan Kompas selama satu tahun.

Wisudo juga menjanjikan apabila gugatannya dikabulkan, ganti rugi imateriil itu akan dihibahkan untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas dan anak-anak Kompas yang akan dikelola oleh Serikat Pekerja Independen di Harian Kompas.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi serikat-serikat pekerja dan lembaga advokasi serikat pekerja di Indonesia.(*)

Ketika 'Lidah' Demokrasi Tak Lagi Demokratis

2007-06-08T03:21:00.000-07:00

Kopi susu seadanya kami hidangkan lengkap dengan beberapa gorengan. Tak ada sambutan berlebih seperti kunjungan Bush. Layaknya seorang kawan bertandang, kami pun senang. Tak kami sambut ia dengan jasa membawa tas bawaannya.

Bukan, ia bukan presiden mahasiswa kampus kami yang butuh sekretaris dan uluran tangan penjinjing tas bak presiden sesungguhnya. Kawan kami pun lebih dari sekedar teman bicara. Tak terhitung berapa jasa yang ia berikan pada media tempatnya bernaung, apalagi sampai turun ke masyarakat untuk membantu.

Ia cuma seorang wartawan ‘biasa’. Dalam arti, biasa melebihi yang lain dalam mengembangkan profesionalisme jurnalistik. Bukan menambah pundi dari narasumber.

Bernama lengkap Phillipus Bambang Wisudo. Mas Bambang akrabnya disapa kawan – kawan. Perihal kedatangannya pun bukan membicarakan “soft power” dan “hidden agenda”. Hanya berusaha jujur atas apa yang ia terima.

Beberapa hari lalu, perilaku kekerasan sempat diterimanya oleh media terbesar di Indonesia; harian Kompas. Berujung pada pemecatan memang harga yang harus dibayarnya.

Ini adalah puncak akumulasi dari ketidakadilan terhadap wartawan Kompas yang berlangsung sejak puluhan tahun berdiri. Sebagian mungkin menganggap ini adalah problem internal media itu sendiri. Berbicara harian Kompas, media yang mempunyai kelompok pembacanya sendiri, sudah berbicara kepentingan orang banyak.

Banyak orang sudah berlangganan harian Kompas. Dengan alasan berita yang analitis, masyarakat pun rela merogoh kocek. Slogan Kompas "Amanat Hati Nurani Rakyat" kembali dipertanyakan perihal kejadian yang menimpa Bambang dan tiga rekannya yang lain.

Kompas pun menjadi dasar pijakan dari berbagai opini yang berkembang di masyarakat dan di media massa. Suara demokrasi begitu kuat terdengar. Fakta kemudian berbicara lain tatkala perilaku manajemen yang semena-mena bahkan cenderung ke arah intimidasi dan kekerasan pada wartawannya sendiri.

Saham. Menteri Penerangan era Soeharto pun sudah mewajibkan saham sebesar 20 persen kepada karyawan perusahaan pers. Lama tak berkabar khususnya sejak 1998, saham ini mulai diperbincangkan oleh Persatuan Karyawan Kompas (PKK). Kesepakatan pun tercapai. Selang beberapa minggu, pengurus kunci PKK dipindahkan, termasuk Bambang.

Perpindahannya pun tak tanggung-tanggung, ke Ambon. Tak puas, perlawanan pun dilakukan dengan pegangan UU No. 21/2000 tentang pelanggaran serikat pekerja. Tak ada yang boleh mengganggu aktivitas serikat pekerja apalagi dengan jalan mutasi, deportasi maupun intimidasi.

Usahanya menyebarkan informasi pada karyawan mendapat perilaku tidak menyenangkan dari manajemennya sendiri. Kekerasan dengan pitingan, penyeretan dan penyekapan pun dilakukan. Kisruh di tubuh internal ternyata merembet hingga jalur hukum. Atas nama pelanggaran UU No. 21/2000 dan perilaku kekerasan terhadap wartawan, Bambang melawan bersama rekan–rekan seprofesi.

Bambang sebenanya tidak berniat melawan Kompas dengan hegemoninya di masyarakat. Hanya menagih janji Kompas pada masyarakat. Apa mau dikata perlakuan kekerasan yang didapat membuatnya melawan medianya sendiri. Kompas mau tak mau disebut "lidah" demokrasi lantaran liputannya. Sang pemilik "lidah" nampaknya harus menelan ludahnya sendiri.

Banyak media tidak mem-blow up hal ini. “Karena seperti menunjuk muka sendiri!”, ujar Bambang. Perusahaan pers ternyata paling bermasalah dalam mengelola serikat pekerjanya sendiri. Saham 20 persen hanya mimpi dan tanpa adanya serikat pekerja hanya akan menambah rentetan masalah ketenagakerjaan.

Ironis, karena masalah tersebut sering tertimpa pada wartawan yang harusnya menyuarakan hak kaum tertindas. Hingga akhinya hak mereka sendiri tercabut oleh korporasi media raksasa tanpa payung hukum yang jelas.

Konsep Paulo Freire tentang memanusiakan manusia sedang dijalankan oleh Bambang. Ia sedang berusaha memanusiakan korporat media akan hak karyawan sekaligus menyadarkan bahwa wartawan dan karyawan adalah bagian dari sebuah perusahaan media.

Tanpa mereka, perusahaan tiada apa-apa.

sumber: http://pengukuraspal.multiply.com/

Rayakan HUT ke-42, Kompas Ajukan PHK Pertama

2007-06-05T06:29:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Pada tanggal 28 Juni depan, harian Kompas akan merayakan hari ulang tahun ke-42. Pada saat yang sama, manajemen Kompas merayakan dengan cara yang unik: mengajukan pemecatan pertama terhadap wartawannya, Bambang Wisudo.

Seperti diketahui, selama 42 tahun Kompas berdiri, baru kali inilah seorang wartawan dipecat.

Pengajuan pemecatan pertama terhadap wartawan Kompas itu dilakukan kedua kalinya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Rencananya gugatan kedua pemecatan terhadap Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas itu akan digelar di PHI pada hari Kamis (7/6/2007) depan.

Bambang Wisudo mengaku menerima surat panggilan sidang itu melalui titipan kilat pekan lalu. Dalam gugatan itu, yang berubah adalah kuasa hukum. Kini kuasa hukum yang mengajukan gugatan pemecatan itu adalah Arie Lukman, SH dan Deny G Wijaya, SH. Keduanya berasal dari kantor hukum Soenardi Richard Sekutu.

Dalam gugatannya itu, manajemen Kompas lagi-lagi mengajukan argumentasi usang. Bambang, kata gugatan itu, dipecat karena menolak mutasi. Padahal, Dinas Tenaga Kerja DKI dalam surat anjuran yang dikeluarkan beberapa waktu lalu sudah menegaskan, mutasi itu tidak sah. Dan Bambang harus dipekerjakan kembali.

Sebab, saat dimutasi, Bambang Wisudo masih menjabat Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). Sementara UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah menyatakan dengan tegas, bagi pengurus serikat pekerja dilarang dimutasi. Apalagi sampai dipecat.

Terlebih, sebelum keluar surat mutasi, Bambang dan pengurus PKK sempat mempertanyakan saham kolektif 20 persen karyawan Kompas.

Selain itu, mutasi terhadap Bambang Wisudo juga tidak punya landasan hukum. Sebab, mutasi itu keluar saat Peraturan Perusahaan yang dimiliki Kompas sudah kadaularsa. Maka, Disnaker DKI menganjurkan manajemen Kompas agar mempekerjakan kembali Bambang Wisudo.

Komisi IX DPR RI pun juga menyarankan hal serupa. Namun manajemen menolak anjuran Disnaker DKI dan Komisi IX DPR dan memilih maju ke PHI. Lucunya lagi, salah satu alasan pengajuan pemecatan ke PHI yang baru itu dilakukan atas dasar pengaduan Bambang ke Komisi IX DPR RI.

Hanya saja, ada yang tidak berubah dalam gugatan Kompas ke PHI. Kompas tetap mengajukan uang pesangon Rp 28,4 juta plus uang pergantian cuti sebesar Rp 4,1 juta. Jadi, manajemen Kompas cuma menyiapkan 'uang kerohiman' Rp 32,5 juta.

Bagi manajemen harian terbesar di negeri ini, barangkali inilah harga yang pantas bagi seorang pekerja pers seperti Bambang Wisudo yang sudah mengabdikan diri selama 14 tahun lebih.

Dan keputusan ini dilakukan manajemen di sela kesibukan perayaan ulang tahun Kompas ke-42. (tra/E3)

Sidang Union Busting Kompas, Hakim Beri Waktu Mediasi

2007-05-24T23:25:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Sidang pemberangusan serikat pekerja (union busting) ke pimpinan harian Kompas dengan ganti rugi immaterial Rp 500 miliar, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2007).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum itu, Bambang Wisudo hadir dengan didampingi tim pengacara Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja. Mereka antara lain Jhonson Panjaitan (PBHI), Hendrayana dan Sholeh Ali (LBH Pers) dan Erick Cristofel (YLBHI).

Namun sidang yang dibuka pada pukul 12.10 WIB itu hanya berlangsung sepuluh menit. Saat dibuka, hakim ketua langsung mengecek kuasa hukum tergugat II, Jakob Oetama, dan tergugat III, Suryopratomo, yang pekan lalu belum memberi surat kuasa.

Namun, kuasa hukum PT Kompas Media Nusantara yang diwakili kantor pengacara Soenardi Richard Sekutu, menuturkan bahwa JO dan Suryopratomo alias Tommy sudah memberi kuasa pada mereka. Maka, sidang pun dilanjutkan.

JO dan Tommy sendiri tidak hadir. Tim pengacara internal Kompas seperti Untung, Frans Lakaseru, juga tidak kelihatan batang hidungnya. Pengacara Soenardi Richard Sekutu hanya didampingi beberapa orang yang berbaju safari hitam-hitam.

22 Hari
Saat sidang dimulai, sesuai kebiasaan, hakim ketua menawarkan pada kedua pihak untuk melakukan mediasi. Karena kedua pihak tidak keberatan, maka hakim ketua langsung menunjuk satu hakim anggota, Pasudewi SH, untuk menjadi mediator.

Hakim ketua memberi waktu pada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perundingan selama 22 hari kerja. Bila tidak dicapai kesepakatan, maka sidang gugatan perdata akan kembali digelar pada tanggal 25 Juni 2007.

Sesudah sidang ditutup, maka Bambang Wisudo beserta tim pengacara Komite dan PT Media Nusantara, pindah ke ruang hakim Pasudewi, SH.

Mediasi
Hakim Pasudewi, SH, memulai sidang mediasi itu dengan melontarkan bahwa untuk melakukan penyelesaian di luar sidang, maka penggugat harus menurunkan gugatannya.

Saat itu Bambang Wisudo menjawab, ia bersedia mencabut kembali gugatan itu dengan dua syarat sederhana. Sebab, gugatan perdata yang dia masukkan, sesungguhnya hanya reaksi dari gugatan manajemen Kompas ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Gugatan manajemen Kompas jelas tidak menunjukkan adanya itikad baik Kompas. Sebab, Disnaker DKI dan Komisi IX DPR RI sudah menyatakan pemecatan yang ditanda-tangani Suryopratomo melanggar hukum sehingga harus dicabut.

Namun, dalam pertemuan dengan Komisi IX, Pemred Kompas Suryopratomo berkeras akan melanjutkan permohonan pemecatan terhadap Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas ini, ke PHI.

Dan belakangan, pernyataan untuk meneruskan permohonan pemecatan itu diwujudkan Tommy. Meski demikian, gugatan PHI itu mendadak dicabut kembali oleh manajemen Kompas setelah tim Komite memasukkan gugatan perdata.

Permintaan Maaf
Dalam mediasi pertama itu, Bambang sendiri menuturkan keinginannya tidak muluk-muluk. Pertama, dia minta dipekerjakan kembali. Kedua, dia ingin manajemen meminta maaf atas peristiwa kekerasan dan pemecatan yang dia alami.

Hakim Pasudewi lalu bertanya, apakah permintaan maaf itu harus tertulis. "Tidak perlu. Bila mereka meminta maaf saja secara lisan, saya sudah menerima. Asalkan mereka mengakui kesalahan mereka," ujarnya.

Mendengar itu, mediator merasa optimis persoalan ini akan selesai. Apalagi dia setuju, permintaan Bambang Wisudo sangat sederhana.

Mediator juga menyarankan sebaiknya Bambang bertemu langsung dengan para tergugat tanpa melibatkan pengacara untuk mempermudah penyelesaian di luar persidangan.

Namun saat mediator bertanya ke pengacara manajemen Kompas, tim pengacara tak bisa menjawab permintaan sederhana itu. "Kami harus konsultasi terlebih dahulu," ujarnya.

Maka, sidang mediasi pertama pun diakhiri untuk menunggu jawaban dari para tergugat. (tra/E3)

Dimulai, Gugatan 'Union Busting' Rp 500 Miliar

2007-05-11T19:25:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Gugatan ganti rugi immaterial Rp 500 miliar karena tindak pemberangusan serikat pekerja manajemen Kompas, Kamis (10/5/2007), mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Walau kasus pemberangusan serikat pekerja Kompas sudah berjalan hampir enam bulan, stamina anggota Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), belum terlihat menurun.

Kamis pagi lalu, Bambang Wisudo didampingi sedikitnya 50 anggota Komite dari 36 organisasi yang tergabung. Di antaranya dari AJI, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), dan elemen lainnya.

Sekjen AJI Abdul Manan juga terlihat hadir untuk memberi dukungan moral pada Wisudo.

Selain itu, di meja persidangan Wisudo juga didampingi pengacara tim litigasi Komite. Di antaranya Jhonson Panjaitan (Wakil Direktur PBHI), Asfinawati (Direktur LBH Jakarta), Ori Rahman (Ketua Badan Presidium Kontras), Rita Olivia (TURC), Liestyaningrum (YLBHI), Sholeh Ali (LBH Pers).

Sebelum persidangan dimulai, sebuah spanduk bertulis 'Stop Pemberangusan Serikat Pekerja' sempat dibentangkan di ruang tunggu lantai II. Aksi pembentangan spanduk itu tak urung mengundang perhatian pengunjung sidang.

Semula, aparat kepolisian dan petugas pengamanan PN Jakarta Pusat meminta agar spanduk digulung. Namun Kordinator Non Litigasi Komite, Winuranto Adhi, beserta anggota Komite lainnya menolak.

Sebab, mereka tidak melakukan orasi, dan tidak menggelar spanduk di dalam ruang sidang sehingga tidak bisa dikategorikan 'contempt of court.'

Alhasil, polisi dan aparat keamanan internal hanya bisa mengawasi aksi yang berlangsung tertib itu. Aksi spanduk yang dimulai sejak pukul 10.000 WIB itu baru berakhir saat sidang dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Namun, dalam persidangan pertama itu, ternyata hanya kuasa hukum tergugat PT Kompas Media Nusantara yang hadir. Sementara, Tergugat II dan Tergugat III, yakni Jakob Oetama dan Suryopratomo, belum menunjuk kuasa hukum.

Alhasil, hakim memutuskan untuk menunda sidang dua pekan lagi. Sidang akan kembali dibuka untuk umum pada hari Kamis (24/5/2007) dengan waktu yang sama.

Seperti pernah diberitakan, Bambang Wisudo menggugat PT Kompas Media Nusantara, Jakob Oetama (Pimpinan Umum Kompas) dan Suryopratomo (Pemimpin Redaksi Kompas) karena telah melakukan pemberangusan serikat pekerja.

Namun yang unik dari gugatan ini, Bambang hanya meminta ganti rugi material Rp 7 juta. Sementara untuk gugatan ganti rugi immaterial besarnya Rp 500 miliar.

Apabila dikabulkan hakim, gugatan ganti rugi immaterial Rp 500 Miliar itu sendiri akan dialokasikan ke karyawan dan keluarga Kompas melalui Perkumpulan Karyawan Kompas. Sementara sisanya akan digunakan untuk membantu memberdayakan serikat buruh dan organisasi advokasi serikat buruh di luar Kompas.

Sejauh ini, sikap manajemen Kompas masih tetap kukuh. Walau Disnaker DKI dan Komisi IX DPR RI sudah mendesak Kompas agar Bambang dipekerjakan kembali, manajemen memilih mengajukan permohonan PHK Bambang Wisudo selaku Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas, ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam gugatan ke PHI itu, manajemen cuma menawarkan pesangon ke Wisudo sebesar Rp 28 juta untuk masa kerja 16 tahun. Akibat gugatan manajemen ke PHI inilah maka Bambang Wisudo kemudian memilih memasukkan gugatan perdata union busting ke PN Jakpus. (tra/E5)

Surat Protes soal Kudeta Pengurus PKK

2007-05-11T18:34:00.000-07:00

Jakarta, 7 Mei 2007

Kepada Yth.

Sdr. Arbain Rambey
Redaksi Harian Kompas
di Jakarta

Hal : Protes terhadap Penyelengaraan Pemilihan Pengurus

Dengan hormat,

Sebagaimana informasi yang telah saya dengar, Saudara secara sepihak telah mengangkat diri Anda sebagai panitia pemilihan pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas dan telah menyelenggarakan pemilihan tanpa seizin dan tanpa melibatkan pengurus yang sah. Tindakan Anda bersama tim maupun para calon yang maju dalam pemilihan merupakan sebuah tindak sesuai kelaziman berorganisasi dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Karyawan Kompas.

Seperti telah Anda ketahui, kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas baru berakhir pada 31 Juli 2007, sebagaimana telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Tindakan Anda bersama kawan-kawan mengadakan pemilihan pengurus secara liar telah menyebabkan hak memilih dan hak dipilih yang masih saya miliki, seperti juga diatur dalam AD-ART Perkumpulan Karyawan Kompas, juga diabaikan. Seharusnya Anda bersabar, karena perusahaan telah mengajukan gugatan pemecatan terhadap saya di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang seharusnya mulai digelar Kamis 3 Mei. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pengadilan akan memutuskan kasus ini maksimal selama 50 hari. Pemilihan pengurus secara liar ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penghalang-halangan berserikat (union busting) yang diancam hukuman pidana kurungan maksimal lima tahun. Tindakan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Apabila pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan perusahaan, saya persilahkan pemilihan diadakan sekalipun belum ada putusan tetap pengadilan demi kepentingan yang lebih besar. Melihat peluang saya untuk memenangkan pengadilan PHI sangat besar, tindakan Anda dan kawan-kawan jelas merugikan dan melanggar hak-hak saya sebagai karyawan yang berhak memilih dan dipilih. Tindakan Anda melakukan pemilihan pengurus secara liar juga akan membahayakan keberadaan Perkumpulan Karyawan Kompas sebagai serikat pekerja yang independen.

Oleh karena itu saya minta agar pemilihan pengurus yang telah Anda selenggarakan segera dinyatakan dibatalkan. Selambat-lambatnya tiga hari setelah surat ini saya sampaikan, jika tuntutan saya tidak dilaksanakan saya akan memperkarakan kasus ini secara hukum, termasuk pimpinan Kompas yang telah mendorong pemilihan liar ini diselenggarakan.

Hormat Saya,

Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas

(P. Bambang Wisudo)

Tembusan:
- Pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas
- Aliansi Jurnalis Independen
- Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat
- Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta

Kompas Mendadak Tarik Gugatan di PHI

2007-05-07T22:43:00.000-07:00

Luar biasa. Dalam gugatan ke PHI, Jakob Oetama cs cuma menawarkan pesangon 28 juta ke Bambang Wisudo untuk masa kerja selama 16 tahun.

Jakarta, Kompasinside. Sidang perkara permohonan pemecatan terhadap wartawan dan pengurus serikat pekerja Kompas P Bambang Wisudo di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Kamis (3/5/2007) pekan lalu, mendadak dibatalkan.

Alasannya, manajemen PT Kompas Media Nusantara melalui kuasa hukumnya yang baru dari Lawfirm Sunardi Richard, tiba-tiba menarik gugatan. Hal itu dilakukan hanya beberapa saat sebelum sidang pertama dimulai.

Manajemen Kompas kabarnya kurang percaya diri terhadap gugatan yang dibuat oleh pengacara PT Kompas seperti Frans Lakaseru, Untung Herminanto, dan Agung Yuwono.

Panitera
Beberapa saat sebelum sidang dimulai, panitera Pengadilan Hubungan Industrial PN Jakarta Pusat memberitahu ke tim pengacara Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) bahwa manajemen Kompas telah menarik gugatannya.

Penarikan itu secara resmi disampaikan oleh Majelis Hakim Heru Pramono, Anton Sumartono, dan Saut Christianus Manalu di hadapan tim pengacara KOMPAS dan kuasa hukum manajemen Kompas yang baru.

Penarikan tiba-tiba itu membuat kecewa pengacara komite yang sudah siap mendengarkan pembacaan gugatan.

Tim pengacara komite yang hadir antara lain Sholeh Ali, Irsan Pardosi, Nadya, Bachtiar Yusuf, dan Erick Christoffel. Tidak ada penjelasan mengapa manajemen Kompas tiba-tiba menarik gugatannya.

Menurut tim pengacara komite, penarikan gugatan itu menunjukkan kepanikan dan ketidaksiapan manajemen Kompas menghadapi pengadilan. Sebab, alasan-alasan yang dipergunakan manajemen Kompas untuk memecat Bambang Wisudo sangat lemah.

Pesangon 28 Juta
Dalam gugatan yang dicabut tersebut, PT Kompas Media Nusantara meminta majelis hakim untuk menetapkan PHK terhadap Bambang Wisudo.

Manajemen Kompas dalam gugatan itu juga berjanji akan memberikan pesangon sebesar Rp 28 juta. Jumlah ini jelas-jelas menunjukkan sebuah teror dari manajemen Kompas. Sebab, nilai itu jelas tidak sebanding dengan fakta bahwa Bambang Wisudo yang telah 16 tahun bekerja sebagai wartawan.

Dalam gugatan yang dicabut itu, Jakob Oetama cs hanya membatasi alasan-alasan pemecatan Bambang Wisudo berdasarkan peristiwa-peristiwa mutasi hingga pemutusan hubungan kerja.

Jakob Oetama cs sama sekali tidak menyinggung-nyinggung perkara negosiasi kepemilikan saham kolektif karyawan Kompas yang dilakukan Bambang Wisudo dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas.

Apalagi sampai menyinggung peristiwa kekerasan dan penyanderaan Bambang Wisudo. Seperti diketahui, peristiwa kekerasan itu dilakukan Satpam Kompas yang mengaku menerima perintah dari atasan, beberapa saat sebelum surat keputusan pemecatan dikeluarkan Pemred Kompas Suryopratomo.

Lucunya, dalam gugatan tersebut, kuasa hukum manajemen Kompas mencoba membuat akibat menjadi sebab. Soalnya, Mereka menggunakan aksi-aksi solidaritas terhadap Bambang Wisudo sebagai dasar permintaan pengukuhan pemecatan.

Dengan demikian, tak mengejutkan bila Kompas akan mengajukan gugatan baru. Dan hampir bisa dipastikan, manajemen Kompas akan kembali ke PHI melalui pengacara profesional yang tarifnya 400 sampai 600 dollar perjam. (tra/E1)

Journalist Says No To Bribery, Increase Wage

2007-05-07T22:32:00.000-07:00

source: http://maverickid.com

Hundreds of people from different organizations and labor unions joined a one-day-strike in front of presidential palace in Jakarta over wage issues. Maverick was invited by our journalist friend to capture the moment.

Aliansi Jurnalis Independen (Independent Journalist Alliance) – AJI collaborated with Aliansi Buruh Menggugat enthusiastically expressed their stand- points with regard to labor issues.

Head of AJI Jakarta Jajang Jamaluddin says, "Lots of people have expressed their disappointment over Indonesian journalists’ professionalism. Some people see journalists as people who are easily bribed and give positive publicity in return."

This is a sad phenomenon. AJI sees that the standard of salary of Indonesian journalists is very low. It's only one-quarter of those fellow journalist's salary in Malaysia and Thailand. "Because of the low salary, while there are so many basic needs to be fulfilled, saying NO to bribery is not an easy task," Jajang says.

AJI encourage the media organizations to raise the salary of their employees to avoid bribery. "Some journalists think that it's acceptable to receive 'envelope' (money, red) from the news source. In fact, this has strong influence on journalist's independency", Coordinator of Labor Union AJI Jakarta Winuranto Adhi says.

Acccording to the survey conducted by AJI in 2006, the minimum wage for a journalist in Jakarta should be of Rp3.1 million. Of course the number should be adjustable in line with the inflation rate. "We can make it happens through solidarity, fight for it and by forming a union," Winuranto adds.

Winuranto also mentions that there are lots of media organizations that suppressing its employees to form a labor union. The organizations/corporations are afraid that the employees might criticize the management and/or able to fight for their rights. AJI picks Bambang Wisudo case as an example.

Bambang Wisudo was the secretary of Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) and the fact that he got sacked was very much reflected the union busting in the media. Wisudo was mutated to Ambon – while Syahnan Rangkuti (Head of PKK) was mutated to Padang – after PKK succeeded to persuade the management to give away 20% of employees' shares devident.

On that sunny afternoon, Jajang told me and my colleague – Hanny - that AJI would keep encouraging Indonesian journalists to improve their skills, professionalism and to follow the code of ethics in journalism (see our previous post on journo's code of ethics here).

“Say NO to bribery, increase the wage!”, he says at the end of the interview.(Nila T)

Kediri Aksi Solidaritas buat Wisudo

2007-05-07T03:09:00.000-07:00

Sumber: http://ajikediriraya.blogspot.com

KEDIRI –RADAR- Puluhan wartawan yang tergabung di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri dari berbagai daerah liputan se-Eks Karesidenan Kediri, Selasa (1/5) turun jalan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei di alun alun Kota Kediri.

Menurut Dwijo Utomo Maksum Ketua AJI Kediri turunya wartawan di AJI dalam rangka hari buruh internasional ini merupakan saat yang tepat untuk mengingatkan negara dan pengusaha agar selalu memperhatikan hak dan kepentingan pekerja.

"Jurnalis adalah buruh. Itulah kenyataannya. Sayang, hingga kini, nasib jurnalis masih belum secerah yang diharapkan. Upah jurnalis masih jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan upah jurnalis Malaysia ataupun Thailand, gaji jurnalis Indonesia hanya seperempatnya," kata Dwijo dalam orasinya.

Ditambahkan Dwijo berdasarkan survey Dewan Pers, saat ini tersebar 829 media cetak, 2.000-an stasiun radio, dan 65 stasiun televisi. Namun, perusahaan media cetak yang berkualitas hanya 249 perusahaan atau 30%, sementara media elektronik yang layak bisnis cuma 10.

"Dari survey tersebut jelas begitu mudah pemodal mendirikan perusahaan media, tapi tak memperhitungkan kelayakan kesejahteraan pekerjanya. Pengusaha media kerap berlindung di balik rendahnya tiras, iklan yang minim, dan lain-lain, untuk tidak menaikkan upah dan kesejahteraan pekerjanya.

Celakanya pula, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang kelayakan modal sebuah perusahaan media bisa berdiri, termasuk berapa besar perusahaan media minimal harus mengupah pekerjanya," tambahnya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan Fadli Rahmawan Kontributor Trans TV di wilayah Kediri yang beberapa kali mengkuti pelatihan serikat pekerja yang dilakukan AJI Indonesia.

Menurutnya berdasarkan survei AJI Indonesia pada 2005, masih ada media yang menggaji jurnalisnya Rp 200 ribu sebulan. Sebuah angka yang masih sangat jauh dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, mutu liputan jadi asal-asalan, dan banyak jurnalis yang terjebak di dalam pusaran amplop.

"Padahal menurut survei AJI Jakarta tahun 2006, upah layak minimum jurnalis Jakarta sebesar Rp 3,1 juta. Tentu jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi inflasioner saat ini. Angka ini bukanlah angka yang muluk. Jurnalis bisa meraihnya dengan cara perjuangan bersama. Solidaritas, berorganisasi, berserikat adalah kuncinya," katanya.

Dari catatan AJI Kediri perjuangan jurnalis melalui serikat pekerja, harus diakui, membutuhkan stamina yang panjang. Tak jarang terjadi manajemen menghalangi sikap kritis jurnalisnya.

Tindakan anti-serikat masih kental terasa di beberapa media. Padahal hak berserikat dilindungi oleh Undang-Undang 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.

Contoh telanjang yang bisa kita lihat adalah pemecatan jurnalis Kompas, Bambang Wisudo, Desember silam. Pendepakan Wisudo yang tak lain adalah sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), sangat kental beraroma pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting). Wisudo dimutasi ke Ambon—sementara Syahnan Rangkuti (ketua PKK) dimutasi ke Padang—setelahbeberapa waktu sebelumnya PKK berhasil mendesak manajemen Kompas untuk memberikan deviden saham karyawan sebesar 20%.

Dalam aksi yang digelar pukul 07.00 WIB dan diikuti oleh 50 wartawan AJI Kediri tersebut dikawal puluhan aparat keamanan ini juga mengeluarkan 7 pernyataan sikap.

Antara lain: Menolak segala bentuk penindasan dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh seperti dijamin dalam kesepakatan ILO (International Labour Organization). Kedua, negara dan pengusaha menjamin buruh menyampaikan aspirasi dalam koridor hukum.

Ketiga, mendukung semua perjuangan kaum buruh menuntut kehidupan yang lebih baik. Keempat, kebebasan berserikat di media. Kelima mengecam segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk memberangus keberadaan Serikat Pekerja Pers.

Keenam menghimbau agar media memberi upah layak kepada jurnalis agar jurnalis bisa profesional dan tidak terjebak menjadi wartawan amplop dan yang terakhir menghimbau seluruh pekerja media bersatu. (aro)

JO dan Tommy Tersangka Union Busting

2007-05-02T20:26:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Hari ini, Kamis (3/5/2007), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, akan memulai sidang pertama gugatan PHK yang diajukan manajemen Kompas ke Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo.

Sementara, Disnaker DKI kabarnya telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Jakob Oetama dan Suryopratomo (Tommy) dikabarkan menjadi tersangka utama union busting di Kompas.

Dengan dimulainya persidangan PHI hari ini, manajemen Kompas memang telah menolak semua anjuran dan saran. Baik anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI tanggal 9 Maret yang menolak PHK Bambang Wisudo, maupun desakan Komisi IX DPR RI yang membawahi masalah ketenagakerjaan untuk mempekerjakan kembali Wisudo.

Sementara itu, surat peringatan yang dikeluarkan oleh Disnaker DKI tanggal 16 Maret 2007 atas aksi pemberangusan serikat pekerja (union busting), agaknya juga tidak diindahkan manajemen Kompas.

Seperti pernah diberitakan, Dinas Tenaga Kerja DKI yang menerima pengaduan Komite atas union busting yang dilakukan manajemen Kompas, telah mengeluarkan surat peringatan. Surat bernomer 1142/1.880 itu ditanda-tangani oleh Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumanto, SH.

Surat peringatan Disnaker DKI itu menegaskan, Bambang Wisudo harus dipekerjakan kembali. Sebab, saat menerima surat pemecatan dari Pemred Kompas Suryopratomo, Bambang Wisudo masih menjabat sebagai Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Surat Disnaker DKI itu mengingatkan manajemen, bahwa dalam UU No 21/2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, secara tegas melarang aktivis serikat pekerja untuk dimutasi apalagi sampai disandera dan dipecat oleh manajemen.

Karena surat peringatan itu tak diindahkan, Disnaker DKI mulai melakukan penyidikan intensif berkaitan dengan laporan pelanggaran UU 21/2000 tentang serikat buruh/serikat pekerja.

Penyidikan itu kabarnya mengarah pada dua tersangka utama, yakni Suryopratomo selaku Pemimpin Redaksi dan Jakob Oetama selaku Pemimpin Umum Harian Kompas.

Minggu lalu, tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta telah memeriksa Bambang Wisudo selaku saksi pelapor.

Selain Wisudo, pada saat bersamaan, Redaktur Pelaksana Kompas Trias Kuncahyono dan Tri Agung Kristanto yang mengaku sebagai bagian dari manajemen Kompas, ikut dimintai keterangan.

Kabarnya, penyidik Disnaker DKI juga akan memeriksa Wakil Kepala Desk Humaniora Kompas, Kenedi Nurhan, yang pernah berkomentar pada saksi pelapor bahwa penempatan Bambang ke Ambon merupakan pembuangan. (arb/E4)

Manajemen Kudeta Serikat Pekerja Kompas

2007-05-01T19:54:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Tragis. Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Mayday, manajemen Kompas memperingatinya dengan cara keterlaluan: melakukan kudeta terhadap pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang sah.

Caranya, sejumlah karyawan yang didukung manajemen Kompas dan di bawah kendali Pemred Kompas Suryopratomo, menyelenggarakan pemilihan pengurus PKK secara liar. Salah satu tokoh penggagas pemilu tersebut adalah fotografer Kompas, Arbain Rambey.

Ironisnya, pemilihan pengurus PKK rekayasa yang digelar dalam rangkaian pemberangusan serikat pekerja yang sejati (union busting) itu, dilaksanakan pada 1 Mei pada saat ribuan buruh di tanah air merayakan Hari Buruh Internasional.

Padahal, pengurus PKK yang lama, Syahnan Rangkuti dkk sudah menyatakan memperpanjang kepengurusan serikat pekerja yang dia pimpin hingga Agustus 2007.

Perpanjangan masa kepengurusan itu dilakukan menyusul pemecatan sepihak Sekretaris PKK Bambang Wisudo oleh Pemred Kompas tanggal 8 Desember 2006. Untuk itu PKK sudah mengirim surat pemberitahuan resmi ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ludruk
Pemilihan pengurus PKK secara liar yang dilakukan Arbain dan kawan-kawan tidak ditanggapi antusias oleh karyawan Kompas.

Sebagian karyawan mempertanyakan mengapa calon-calon yang diajukan tidak ada yang punya jejak rekam cukup vokal menyuarakan kepentingan karyawan. Yang muncul hanya sejumlah calon yang berorientasi mobilitas vertikal belaka.

Lucunya, kudeta terhadap pengurus serikat pekerja yang sah dan sejati (genuine) itu, tak ubahnya seperti panggung ludruk. Calon-calon yang diajukan merupakan orang-orang yang direstui manajemen.

Setidaknya, hingga kemarin ada lima calon yang sudah diajukan. Yakni Rivanto, Frans Muntasir, Jannes Eudes Wawa, Tjahja Gunawan, dan Adhi Kusumaputra.

Rivan dan Frans merupakan calon berpasangan. Tapi belakangan Rivan mengundurkan diri dari pencalonan. Jadi yang tinggal hanya Jannes Eudes Wawa, Tjahja Gunawan, dan Robert Adhi Kusumaputra.

Balon Manajemen
Meskipun ketiga bakal calon (balon) direstui, tetapi tetap ada friksi di kalangan manajemen terhadap orang-orang yang didukung.

Semula Jannes merupakan bakal calon (balon) terkuat. Ia didukung Redpel Kompas Trias Kuncahyono dan kawan-kawannya. Akan tetapi Suryopratomo tidak begitu cocok dengan Jannes. Ia lebih cenderung pada Tjahya Gunawan.

Tjahya Gunawan sendiri hadir dalam pertemuan Siranagalih saat pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Akan tetapi setelah dipromosikan Pemred Kompas Suropratomo sebagai Wakil Kepala Biro Kompas Surabaya, ia tidak terlibat lagi dalam kegiatan AJI.

Selain didukung oleh Suryopratomo, Tjahya Gunawan kabarnya juga mendapat dukungan dari sejumlah redaktur dan wartawan desk ekonomi.

Sedangkan Adi Kusuma Putra justru didukung oleh General Manajer SDM Kompas, Bambang Sukartiono.

Ia berpeluang besar karena program-programnya yang berpihak pada perempuan. Adhi KSP tidak diragukan lagi merupakan calon terfavorit di kalangan pekerja perempuan. Adi KSP pernah menjabat sebagai wakil kepala biro di Semarang tetapi dicopot dari jabatannya karena tersandung kasus.

Selama kampanye pemilihan, Adi paling antusias. Kabarnya ia sangat royal membelikan gorengan dan membagi-baikan makanan ke setiap desk di lantai tiga gedung Kompas Gramedia.

Insiden Kiraman
Untuk menyemarakkan pemilihan, Trias Kuncahyono menginstruksikan pada tim grafis untuk membuat poster-poster pemilihan.

Lucunya, insiden pun sempat terjadi. Wakil Ketua Satpam Kiraman Sinambela, tersangka kasus penyekapan terhadap sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, sempat mencopoti poster-poster yang banyak ditempel di lantai tiga.

Tindakan Kiraman itu langsung ditegur oleh James Luhulima. Ia membentak Kiraman, “Siapa menyuruh mencopot poster-poster itu?.”

Menurut Kiraman, itu merupakan instruksi GM Humas Kompas Nugroho F Yudho. Akan tetapi Kiraman kemudian urung mencopoti poster-poster itu setelah diyakinkan oleh James.

Dalam insiden kecil itu, tidak ada orang yang ditangkap, diseret-seret dan disekap di pos satpam dalam kasus penempelan poster-poster tersebut.

Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas yang sah dan sejati, Syahnan Rangkuti, kabarnya masih bersikap diam terhadap pemilihan liar itu. Akan tetapi Bambang Wisudo kabarnya akan menyampaikan protes terhadap Arbain dan kawan-kawannya. (tra/E3)

Mayday: AJI Kecam Pemberangusan SP Kompas

2007-05-01T03:51:00.000-07:00

Press Release

Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007:
JURNALIS TOLAK AMPLOP, PERJUANGKAN UPAH LAYAK!

Jurnalis adalah buruh. Itulah kenyataannya. Sayang, hingga kini, nasib jurnalis masih belum secerah yang diharapkan. Upah jurnalis masih jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan upah jurnalis Malaysia ataupun Thailand , gaji jurnalis Indonesia hanya seperempatnya.

Menurut Dewan Pers, saat ini tersebar 829 media cetak, 2.000-an stasiun radio, dan 65 stasiun televisi. Namun, perusahaan media cetak yang berkualitas hanya 249 perusahaan atau 30%, sementara media elektronik yang layak bisnis cuma 10%.

Artinya, begitu mudah pemodal mendirikan perusahaan media, tapi tak memperhitungkan kelayakan kesejahteraan pekerjanya. Pengusaha media kerap berlindung di balik rendahnya tiras, iklan yang minim, dan lain-lain, untuk tidak menaikkan upah dan kesejahteraan pekerjanya.

Celakanya pula, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang kelayakan modal sebuah perusahaan media bisa berdiri, termasuk berapa besar perusahaan media minimal harus mengupah pekerjanya. Menurut survei AJI Indonesia pada 2005, masih ada media yang menggaji jurnalisnya Rp 200 ribu sebulan. Sebuah angka yang masih sangat jauh dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, jelas. Mutu liputan jadi asal-asalan, dan banyak jurnalis yang terjebak di dalam pusaran amplop.

Padahal amplop makin mengaburkan jurnalis dari independensi dan objektivitas. AJI memang sejak awal berdiri dengan tegas menolak amplop. Solusinya, apalagi jika bukan upah layak bagi jurnalis.

Menurut survei AJI Jakarta tahun 2006, upah layak minimum jurnalis Jakarta sebesar Rp 3,1 juta. Tentu jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi inflasioner saat ini. Angka ini bukanlah angka yang muluk. Jurnalis bisa meraihnya dengan cara perjuangan bersama. Solidaritas, berorganisasi, berserikat adalah kuncinya.

Namun, perjuangan jurnalis melalui serikat pekerja, harus diakui, membutuhkan stamina yang panjang. Tak jarang terjadi manajemen menghalangi sikap kritis jurnalisnya. Tindakan anti-serikat masih kental terasa di beberapa media. Padahal hak berserikat dilindungi oleh Undang-Undang 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.

Contoh telanjang yang bisa kita lihat adalah pemecatan jurnalis Kompas, Bambang Wisudo, Desember silam. Pendepakan Wisudo yang tak lain adalah sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), sangat kental beraroma pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting). Wisudo dimutasi ke Ambon—sementara Syahnan Rangkuti (ketua PKK) dimutasi ke Padang —setelah beberapa waktu sebelumnya PKK berhasil mendesak manajemen Kompas untuk memberikan deviden saham karyawan sebesar 20%.

Itulah. Nasib jurnalis memang begitu ironis. Jurnalis galak dan garang mengritik pedas setiap kebijakan pemerintah dan penguasa, tapi tak punya posisi tawar di hadapan manajemennya sendiri. Ibarat kata, besar di luar namun kecil di dalam perusahaannya sendiri. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Jurnalis harus bersatu, berbareng bergerak memperjuangkan hak-haknya.

Oleh karenanya dalam peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007 ini, AJI Jakarta menyerukan kepada seluruh pekerja media (jurnalis, bagian iklan, percetakan, sirkulasi, keuangan, dan lain-lain) untuk bersatu mengorganisasikan diri dalam serikat pekerja. Selain itu, dalam hari kemenangan kaum buruh sedunia ini, AJI Jakarta juga menuntut:

1. Perusahaan media untuk memberikan upah layak bagi jurnalis atau seluruh pekerjanya.
2. Perusahaan media untuk memberikan hak berserikat kepada pekerjanya.
3. Hentikan pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media.

Dengan upah yang layak, integritas jurnalis makin terbangun. Mutu media pun makin terasah.

Jakarta, 30 April 2007

Jurnalis Juga Buruh!
Persatuan bagi Pekerja Media!

Jajang Jamaludin
Ketua AJI Jakarta

Winuranto Adhi
Koordinator Divisi Serikat Pekerja

Suara Karya: Kompas Digugat Rp 500 Miliar

2007-04-26T23:37:00.000-07:00

Rabu, 18 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) mengajukan gugatan perdata "anti union" terhadap PT Kompas Media Nusantara (KMN), penerbit Harian Umum Kompas, sebesar Rp500 miliar, terkait dugaan penghalangan kegiatan serikat pekerja harian itu.

"Tindakan penghalang-halangan kegiatan Serikat Pekerja dilakukan oleh pengusaha dengan tindakan mutasi dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo," kata Koordinator Non-Litigasi Kompas, Winuranto Adi di Jakarta, Rabu.

Kompas, kata Winuranto, mendaftarkan gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/4) dan dicatat oleh panitera dengan No.149/PDT.G/2007/PN Jakarta Pusat.

Dikatakannya, tindakan mutasi dan PHK sepihak kepada Bambang tersebut, merupakan tindakan balas dendam akibat adanya kesepakatan jaminan alokasi 20 persen deviden dari PT Kompas selama perusahaan berdiri.

Ketentuan tersebut akan mengikat pemegang saham saat ini dan di masa akan datang dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT KMN dan perubahan ketentuan itu harus melalui persetujuan karyawan.

"Kesepakatan itu merugikan karyawan karena mereka kehilangan 20 persen saham atas PT KMN yang diwariskan PK Ojong selaku pendiri Kompas," kata Winuranto.

Pada 15 Nopember 2006, rapat redaksi Kompas mengumumkan mutasi terhadap, keduanya adalah Bambang Wisudo dan Syahnan Rangkuti yang merupakan tim perunding perwakilan PKK. Keputusan itu tanpa pemberitahuan.

Dia menambahkan, jika gugatan itu dikabulkan dan Kompas harus membayar Rp500 miliar maka ganti rugi immateriil ini akan dikembalikan untuk gerakan Serikat Pekerja, baik di dalam maupun di luar Kompas.

Kompas antara lain terdiri Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Aliansi Buruh Menggugat, Kontras, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Serikat Mahasiswa Indonesia dan sejumlah forum yang mendukung Serikat Pekerja. (Antara)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=171051

Police Watch: Kompas Digugat Rp 500 Miliar

2007-04-26T23:36:00.000-07:00

Indonesia Police Watch

Indonesia-policewatch.com:Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) mengajukan gugatan perdata "anti union" terhadap PT Kompas Media Nusantara (KMN), penerbit Harian Umum Kompas, sebesar Rp500 miliar, terkait dugaan penghalangan kegiatan serikat pekerja harian itu.

"Tindakan penghalang-halangan kegiatan Serikat Pekerja dilakukan oleh pengusaha dengan tindakan mutasi dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo," kata Koordinator Non-Litigasi Kompas, Winuranto Adi di Jakarta, Rabu (18/4).

Kompas, kata Winuranto, mendaftarkan gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/4) dan dicatat oleh panitera dengan No.149/PDT.G/2007/PN Jakarta Pusat.

Dikatakannya, tindakan mutasi dan PHK sepihak kepada Bambang tersebut, merupakan tindakan balas dendam akibat adanya kesepakatan jaminan alokasi 20 persen deviden dari PT Kompas selama perusahaan berdiri.

Ketentuan tersebut akan mengikat pemegang saham saat ini dan di masa akan datang dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT KMN dan perubahan ketentuan itu harus melalui persetujuan karyawan.

"Kesepakatan itu merugikan karyawan karena mereka kehilangan 20 persen saham atas PT KMN yang diwariskan PK Ojong selaku pendiri Kompas," kata Winuranto.

Pada 15 Nopember 2006, rapat redaksi Kompas mengumumkan mutasi terhadap, keduanya adalah Bambang Wisudo dan Syahnan Rangkuti yang merupakan tim perunding perwakilan PKK. Keputusan itu tanpa pemberitahuan.

Dia menambahkan, jika gugatan itu dikabulkan dan Kompas harus membayar Rp500 miliar maka ganti rugi immateriil ini akan dikembalikan untuk gerakan Serikat Pekerja, baik di dalam maupun di luar Kompas.

Kompas antara lain terdiri Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Aliansi Buruh Menggugat, Kontras, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Serikat Mahasiswa Indonesia dan sejumlah forum yang mendukung Serikat Pekerja. (IPW/ANT)

http://indonesia-policewatch.com/adil/pengadilan.php?act=open&idberita=9977

Wikimu: Kompas Digugat 500 Milyar

2007-04-26T23:33:00.000-07:00

Sumber: Wikimu
Rabu, 18-04-2007
17:31:48
oleh: bajoe
Kanal: Peristiwa

Rabu siang (18/4) , sebuah gugatan “anti union” (union busting) didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak yang tergugat adalah Harian Kompas, dengan besar gugatan Rp 500 milyar.

Pihak penggugat adalah KOMPAS , yang merupakan kependekan dari Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja. Komite ini adalah aliansi dari berbagai organisasi seperti YLBHI, LBH APIK, AJI, ABM (Aliansi Buruh Menggugat) , dan sekian banyak organisasi lainnya. Apa yang melatarbelakangi komite mengajukan gugatan ini adalah buntut dari kasus pemecatan wartawan Kompas Bambang Wisudo. Pemecatan Bambang Wisudo dianggap oleh Komite sebagian dari tindakan anti serikat buruh dari perusahaan, dalam hal ini harian Kompas.

Gugatan anti union ini adalah untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, di mana tindakan sebuah perusahaan yang menghalang-halangi aktivitas serikat buruh adalah masalah pelanggaran hukum yang serius. Harian Kompas dianggap anti union karena memutasikan beberapa pengurus serikat buruh Kompas yang bernama Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). Syahnan Rangkuti selaku ketua PKK dan Bambang Wisuda sebagai sekretaris PKK, pada awal Desember tahun lalu dimutasikan begitu saja ke Padang dan Ambon oleh manajemen Kompas. Padahal sebagai pengurus serikat buruh, mereka mempunyai hak menolak (dilindungi UU) mutasi tersebut, selama masih menjabat dengan alasan dapat mengganggu roda organisasi serikat. Karena Bambang Wisudo menolak mutasi tersebut, maka dia mendapat sanksi berupa pemecatan atau PHK. Hal inilah yang mendorong banyak organisasi, terutama yang bersinggungan dengan masalah perburuhan, bersatu dalam komite untuk membela hak-hak Bambang Wisudo.

Namun karena ini merupakan gugatan “union busting” pertama kalinya di Indonesia, masih menyisakan tanda tanya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengakomodir hal ini? Seperti juga beberapa tahun yang lalu, ketika gugatan “class action” pertama kali di Indonesia diajukan ke pengadilan, hasil akhirnya adalah penolakan majelis hakim dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Apakah gugatan union busting ini akan menjalani cerita yang sama?

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=2104

Halangi Serikat Pekerja, Harian Kompas Digugat

2007-04-24T22:04:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Mantan karyawan Kompas P Bambang Wisudo menggugat manajemen Harian Umum Kompas, Peminpin Umum Kompas, Jakob Oetama, dan Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo, untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp500 miliar.

Gugatan "anti union" akibat perbuatan manajemen Kompas yang dinilai menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja itu didaftarkan pada panitera muda perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu.

Kuasa hukum Wisudo, Sholeh Ali, dari LBH Pers mengatakan gugatan "anti union" merupakan gugatan perdata pertama kali yang diajukan di Indonesia.

"Selama ini serikat pekerja dianggap musuh dari pengusaha. Untuk itu, kami meminta agar PN Jakarta Pusat bersikap adil dalam memutus perkara ini," katanya.

Manajemen Kompas dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan mutasi, dan kemudian memberhentikan Wisudo, agar wartawan itu tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Akibat perbuatan manajemen Kompas itu, Wisudo mengklaim, menderita kerugian materiil senilai Rp7,84 juta yang di antaranya adalah biaya komunikasi seluler yang dikeluarkan sejak Desember 2006, biaya pengajuan gugatan dan biaya transportasi untuk mengurus perkaranya.

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita, di antaranya adalah ketidakpastian masa depan keluarga dan tercemarnya nama baik sebagai wartawan senior Kompas.

Dalam gugatannya, Wisudo menyatakan ganti rugi imateriil yang dituntutnya sebesar Rp500 miliar itu tidak akan membuat bangkrut Kompas, karena nilai itu hanya setara dengan keuntungan Kompas selama satu tahun.

Wisudo juga menjanjikan, apabila gugatannya dikabulkan, ganti rugi imateriil itu akan dihibahkan untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas dan anak-anak Kompas yang akan dikelola oleh Serikat Pekerja Independen di Harian Kompas.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi serikat-serikat pekerja dan lembaga advokasi serikat pekerja di Indonesia. (*/rsd)

http://www.kapanlagi.com/h/0000167529.html

Kabar Dari Koran Analisa Medan

2007-04-24T21:54:00.000-07:00

Bambang Wisudo Gugat ‘Kompas’ Rp500 Miliar

Jakarta, (Analisa) Mantan karyawan Kompas P Bambang Wisudo menggugat manajemen Harian Umum Kompas, Pemimpin Umum Kompas, Jakob Oetama, dan Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo, untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp500 miliar.

Gugatan "anti union" akibat perbuatan manajemen Kompas yang dinilai menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja itu didaftarkan pada panitera muda perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Kuasa hukum Wisudo, Sholeh Ali, dari LBH Pers mengatakan gugatan "anti union" merupakan gugatan perdata pertama kali yang diajukan di Indonesia.

"Selama ini serikat pekerja dianggap musuh dari pengusaha. Untuk itu, kami meminta agar PN Jakarta Pusat bersikap adil dalam memutus perkara ini," katanya.

Manajemen Kompas dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan mutasi, dan kemudian memberhentikan Wisudo, agar wartawan itu tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Akibat perbuatan manajemen Kompas itu, Wisudo mengklaim, menderita kerugian materiil senilai Rp7,84 juta yang di antaranya adalah biaya komunikasi seluler yang dikeluarkan sejak Desember 2006, biaya pengajuan gugatan dan biaya transportasi untuk mengurus perkaranya.

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita, di antaranya adalah ketidakpastian masa depan keluarga dan tercemarnya nama baik sebagai wartawan senior Kompas.

Dalam gugatannya, Wisudo menyatakan ganti rugi imateriil yang dituntutnya sebesar Rp500 miliar itu tidak akan membuat bangkrut Kompas, karena nilai itu hanya setara dengan keuntungan Kompas selama satu tahun.

Wisudo juga menjanjikan, apabila gugatannya dikabulkan, ganti rugi imateriil itu akan dihibahkan untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas dan anak-anak Kompas yang akan dikelola oleh Serikat Pekerja Independen di Harian Kompas.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi serikat-serikat pekerja dan lembaga advokasi serikat pekerja di Indonesia. (Ant)

http://72.14.253.104/search?q=cache:tfoJD8CwcCUJ:www.analisadaily.com/4-2.htm+Bambang+Wisudo&hl=en&ct=clnk&cd=33

Panik Digugat, Tommy Keluarkan Pemecatan Kedua

2007-04-22T19:28:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Di luar dugaan, gugatan Bambang Wisudo sebesar 500 milyar terhadap Kompas mendapat sambutan hangat dari rekan-rekannya di harian tersebut.

Ironisnya karena panik digugat, Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo alias Tommy, malah mengeluarkan surat pemecatan ke Bambang Wisudo untuk kedua kalinya.

Dalam dua hari terakhir, Bambang Wisudo memang banyak memperoleh pesan singkat (SMS) berisi komentar atas gugatan tersebut.

"Malah dengan berseloroh, ada sebagian yang 'meminta bagian' bila saya memenangkan gugatan tersebut," aku Bambang saat dihubungi Senin, (23/4/2007) pagi ini.

Wisudo sendiri dengan tegas kembali menyatakan komitmennya untuk mengembalikan 60 persen gugatan ganti rugi itu ke karyawan Kompas. Ia akan menyerahkan dana itu untuk jaminan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas beserta anak-anaknya.

Sedangkan 40 persen ganti rugi immateriil lainnya, akan dialokasikan Bambang Wisudo untuk pengembangan kapasitas serikat buruh dan lembaga-lembaga advokasi peruburuhan di luar Kompas.

Surat PHK Kedua
Sebaliknya, reaksi Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo alias Tommy terkesan murka dan panik dengan gugatan tersebut.

Lucunya, kepanikan itu malah ditunjukkan Tommy dengan mengeluarkan surat pemecatan kedua kalinya ke Bambang Wisudo, Kamis (19/3/2007) pekan lalu.

Tanggal surat itu memang hanya terpaut sehari setelah tim pengacara Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Wisudo, dalam surat yang diserahkan sekretaris Tommy, Agatha Dei, kali ini, Suryopratomo melakukan sedikit koreksi. Ia tidak lagi memerankan dirinya sebagai Pemimpin Redaksi, tapi sebagai Direktur PT Kompas Media Nusantara.

Berbeda dengan surat pemecatan pertama yang masih bersembunyi dibalik kata-kata 'pemberitahuan,' kali ini surat ini diberi judul "Keputusan tentang Penegasan dan Penguatan Kembali Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Paulus Bambang Wisudo, Wartawan Harian Kompas PT Kompas Meda Nusantara."

Nomer Satu
Ironisnya, surat keputusan yang ditanda-tangani Tommy itu pun mendapatkan kehormatan angka satu. Yakni No. 01/PHK/Dr/KMN/IV/2007.

Maklum, pemecatan terhadap Bambang Wisudo ini memang istimewa. Pemecatan ini merupakan PHK pertama kali selama 41 tahun perjalanan harian Kompas.

Keluarnya surat PHK sebanyak dua kali ini memang semakin menegaskan adanya itikad buruk manajemen untuk memberangus serikat pekerja (union busting) di harian itu.

Pasalnya, orang bodoh pun tahu Bambang Wisudo dipecat dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, sebuah serikat pekerja yang sah dan terdaftar di negara.

Lobi Menaker
Namun, berbeda dengan surat pemecatan yang diterima Wisudo pada 8 Desember 2006, kali ini Suryopratomo mencoba melegitimasi tindakannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam surat PHK edisi 'revisi' itu, Tommy juga mengutip sejumlah Undang-Undang (UU). Antara lain UU KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Penyelesaian Hubungan Industrial. Selain itu ia juga mengutip Surat Edaran Menaker tahun 2005 tentang PHK karena alasan mendesak.

Meski demikian, menghadapi desakan yang makin kuat dari luar, Tommy kabarnya telah melakukan lobi pribadi ke Menaker Erman Suparno.

Bahkan kabarnya, secara khusus Tommy meminta desk Opini Kompas agar memuat tulisan Menaker Erman Suparno. Kabarnya lagi, Tommy juga menempuh segala cara agar penyelidikan kasus kriminal yang sedang ditangani pihak kepolisian dihentikan.

Sementara itu, reaksi tim litigasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) justru tenang-tenang saja saat diberitahu ada surat pemecatan Wisudo untuk kedua kalinya itu.

Tim litigasi Komite menilai surat itu hanya mencerminkan kepanikan Tommy dan manajemen Kompas terhadap gugatan tersebut. (tom/E1)

Kompas Digugat Rp 500 Miliar

2007-04-20T03:40:00.000-07:00

Jum'at, 20 April 2007
sumber: hukum online,

Kompas beserta pemimpin umum dan pemimpin redaksinya dinilai anti serikat pekerja (Anti Union). Inilah gugatan Anti Union pertama di negeri ini.

Sekali bendera dikibarkan, pantang untuk diturunkan. Serupa itulah tekad yang mendiami dada mantan wartawan Kompas Bambang Wisudo. Dengan mengusung bala bantuan dari sejumlah LSM yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), Rabu (18/4), Bambang mendatangi PN Jakarta Pusat.

Kedatangan Bambang tak lain untuk melayangkan gugatan perdata kepada Kompas—perusahaan yang telah mempekerjakannya selama 16 tahun. Sekitar pukul 10.45 WIB, gugatan itu resmi didaftarkan dengan register No. 149/Pdt.G/2007.

PT Kompas Media Nusantara (PT KMN) selaku penerbit harian Kompas menjadi tergugat utama. Tergugat lainnya adalah Jakob Oetama selaku Pemimpin Umum Harian Kompas dan Suryopratomo selaku Pemimpin Redaksi Harian Kompas.

Bambang dan tim advokasinya menamai gugatan itu sebagai gugatan Anti Serikat Pekerja (Anti Union). Disebut demikian karena mereka berpendirian telah terjadi tindakan penghalang-halangan kegiatan Bambang yang tergabung dalam Perkumpulan Karyawan Kompas oleh PT KMN, Jakob Oetama dan Suryopratomo. Tindakan tersebut, bagi Bambang, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 28 UU No. 21/2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a.melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b.tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c.melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d.melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Di berkas gugatan yang diterima Hukumonline dijelaskan, kesalahan Suryopratomo adalah sengaja melakukan intimidasi, mutasi dan PHK terhadap Bambang. Setidaknya, dia mengetahui dan menghendaki tindakannya. Sementara itu, Jakob Oetama bersalah karena membiarkan perbuatan melawan hukum itu terjadi.

Tim advokasi Bambang mendasarkan gugatannya pada Pasal 1367c KUHPerdata. Dalam pasal itu dinyatakan, "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Tanpa ragu, Bambang menuntut ganti rugi Rp 500 miliar. Angka sebesar itu untuk ganti rugi immaterial. Sedangkan ganti rugi material justru hanya sebesar Rp7,8 juta. "Ganti rugi itu nanti dialokasikan untuk pengembangan SDM karyawan Kompas dan beasiswa untuk menjamin karyawan kompas yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi. Selain itu juga untuk pengembangan SDM serikat pekerja dan organisasi advokasi serikat pekerja di tanah air," kata Bambang.

Selain menuntut ganti rugi, Bambang juga meminta para tergugat memulihkan kembali statusnya seperti sedia kala sebagai wartawan untuk posisi reporter utama bidang pendidikan. Bambang juga menuntut agar pada tergugat meminta maaf di sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik. Pada intinya, permintaan maaf itu berisi pengakuan bersalah telah melakukan kekerasan, perampasan kemerdekaan, dan pemecatan secara sepihak kepada Bambang.

Diselesaikan 'Secara Adat'?
Jika segalanya berjalan lancar, dua pekan mendatang gugatan ini akan mulai disidangkan. Baik pihak Bambang maupun Kompas sudah siap beradu argumen dan bukti di persidangan. "Kami sudah tahu adanya gugatan ini. Tentu kami sudah siap," kata Untung Herminanto, Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Industrial Kelompok Kompas Gramedia (KKG).

Lantas, tidak terlalu berlebihan-kah tuntutan ganti rugi Rp500 miliar itu? Bambang sendiri yakin tidak berlebihan, sebab tuntutan sejumlah itu tak akan membuat bangkrut Kompas. "Jumlah itu setara dengan keuntungan Kompas selama satu tahun," ujar Bambang.

Namun Untung berpendapat lain. Meski diakuinya jumlah ganti rugi pada dasarnya unlimited, ganti rugi yang diminta Bambang menurutnya di luar kewajaran. "Jumlah itu tidak realistis. Belum pernah KKG digugat segitu," ungkapnya.

Meski demikian, Untung merasa tak perlu memusingkan soal angka. "Yang penting pokok perkara. Soal angka, itu persoalan kedua," ujarnya sembari menambahkan belum membaca berkas gugatan Bambang.

Pada prinsipnya, imbuh Untung, pihak Kompas akan menempuh jalur musyawarah. Biarpun perkara ini sudah digelar di meja hijau, musyawarah tetap akan ditempuhnya. "Hal itu tidak lain untuk mendapatkan win-win solution," lanjut Untung.

Penyelesaian 'secara adat' itulah yang tampaknya bakal dipilih Kompas. Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Agung Adiprasetyo sudah memberikan sinyal itu. "Kami ingin selesai dengan baik-baik," ujarnya ketika ditemui dalam sebuah acara di Plaza Bank Mandiri pekan silam (10/4).

Bambang sendiri berharap tuntutannya bakal dipenuhi. Bagi dia, gugatan ini punya makna bagi perjuangan buruh, sebab gugatan ini merupakan gugatan Anti Union pertama di Indonesia. (Her/Ycb)

Gugatan Rp 500 M ke Kompas Buat Serikat Buruh

2007-04-18T04:52:00.000-07:00

Sumber: Kantor Berita Antara
8/04/07 18:30

Jakarta (ANTARA News) - Mantan karyawan Kompas P Bambang Wisudo menggugat manajemen Harian Umum Kompas, Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, dan Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo, untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 500 miliar.

Gugatan "anti union" akibat perbuatan manajemen Kompas yang dinilai menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja itu didaftarkan pada panitera muda perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu.

Kuasa hukum Wisudo, Sholeh Ali dari LBH Pers mengatakan gugatan "anti union" merupakan gugatan perdata pertama kali yang diajukan di Indonesia.

"Selama ini serikat pekerja dianggap musuh dari pengusaha. Untuk itu, kami meminta agar PN Jakarta Pusat bersikap adil dalam memutus perkara ini," katanya.

Manajemen Kompas dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan mutasi, dan kemudian memberhentikan Wisudo, agar wartawan itu tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Akibat perbuatan manajemen Kompas itu, Wisudo mengklaim, menderita kerugian materiil senilai Rp7,84 juta yang di antaranya adalah biaya komunikasi seluler yang dikeluarkan sejak Desember 2006, biaya pengajuan gugatan dan biaya transportasi untuk mengurus perkaranya.

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita, di antaranya adalah ketidakpastian masa depan keluarga dan tercemarnya nama baik sebagai wartawan senior Kompas.

Dalam gugatannya, Wisudo menyatakan ganti rugi imateriil yang dituntutnya sebesar Rp500 miliar itu tidak akan membuat bangkrut Kompas, karena nilai itu hanya setara dengan keuntungan Kompas selama satu tahun.

Wisudo juga menjanjikan apabila gugatannya dikabulkan, ganti rugi imateriil itu akan dihibahkan untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas dan anak-anak Kompas yang akan dikelola oleh Serikat Pekerja Independen di Harian Kompas.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi serikat-serikat pekerja dan lembaga advokasi serikat pekerja di Indonesia.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2007/4/18/bambang-wisudo-gugat-kompas-rp500-miliar/

Bambang Wisudo Gugat Kompas Rp 500 Miliar

2007-04-18T04:07:00.000-07:00

Sholahudin Achmad - Okezone

JAKARTA - Bambang Wisudo mendaftarkan gugatan terhadap Kompas, Jacob Oetama, dan Suryopratomo, di PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Rabu (18/4/2007). Tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 500 miliar dicantumkan dalam gugatan ‘anti union’ tersebut.

Wartawan plus pengurus serikat karyawan Kompas ini mengatakan, gugatan hukum itu muncul setelah sebelumnya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja DKI kepada Kompas, untuk mempekerjakan kembali dirinya, tak digubris pihak Kompas.

Dalam siaran persnya, Wisudo mengatakan, ganti rugi immaterial kelak akan dialokasikan untuk keperluan pengembangan SDM karyawan Kompas, dan beasiswa untuk menjamin karyawan Kompas yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.

Dana itu, akan dikelola serikat pekerja independen di Kompas. Selain itu, akan dialokasikan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan SDM serikat pekerja, dan organisasi-organisasi advokasi serikat pekerja di tanah air.

"Gugatan ini untuk mengukur apakah Kompas berat ke nilai uangnya, atau berat untuk mempekerjakan saya kembali," ujar Wisudo, saat dihubungi okezone, usai mendaftarkan gugatan.

Seperti diketahui, Wisudo dipecat akhir tahun lalu, dengan tuduhan menimbulkan keresahan di kalangan karyawan. Sebelum dipecat, wartawan yang sudah bekerja 15 tahun di Kompas itu mengaku sempat disekap oleh satpam perusahaannya.

Sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Wisudo juga menolak mutasi atas dirinya, yang dinilai sebagai upaya membungkam sikap kritis dirinya yang mempertanyakan soal saham kolektif milik karyawan Kompas.

Pemecatan Wisudo menuai kecaman dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri, dikarenakan PHK tersebut berkaitan dengan upaya memberangus keberadaan serikat pekerja perusahaan media. (adi)

http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14426&Itemid=67

Lakukan Union Busting, Jakob Oetama Cs Digugat

2007-04-18T03:41:00.000-07:00

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara a) melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara; b) menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; c ) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; d) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun."

Jakarta, Kompas Inside. Hari ini, Rabu (18/4/2007) pukul 11.00 WIB, Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) atas nama Bambang Wisudo, resmi mengajukan gugatan anti union di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp 500 milyar ke manajemen harian Kompas.

Tuntutan atas nama Bambang Wisudo itu ditujukan terhadap PT. Kompas Media Nusantara (selaku penerbit Harian Umum Kompas), Jakob Oetama (Pemimpin Umum Harian Umum Kompas), dan Suryopratomo (Pemimpin Redaksi Harian Umum Kompas).

Tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 500 Miliar ini kelak akan dikembalikan pada gerakan serikat pekerja baik di dalam maupun di luar Kompas. Sementara, untuk ganti rugi materiil, Bambang cuma meminta Rp 7 jutaan.

Dasar gugatan anti union ini adalah karena telah terjadi pemberangusan dan tindakan penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh terhadap wartawan Kompas/Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo. Tindakan itu dilakukan pengusaha yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Kompas Media Nusantara (PT. KMN), Jakob Oetama dan Suryopratomo.

Tindakan penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh ini dilakukan oleh pengusaha dengan cara melakukan tindakan mutasi. Dan kemudian melakukan PHK secara sepihak terhadap Bambang Wisudo selaku Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), sebuah serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar secara resmi di Disnaker Jakarta Pusat pada November 2001.

Tindakan mutasi dan PHK secara sepihak terhadap sekretaris PKK, Bambang Wisudo merupakan suatu tindakan balas dendam akibat adanya kesepakatan jaminan alokasi 20 persen deviden (keuntungan yang dibagi) dari PT. KMN selama perusahaan berdiri ke seluruh karyawan.

Ketentuan ini akan mengikat pemegang saham PT KMN saat ini dan di masa datang, yang kemudian harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. KMN. Dalam perjanjian itu, ditegaskan perubahan ketentuan itu harus melalui persetujuan karyawan.

Kesepakatan itu sebenarnya merugikan karyawan. Karena, karyawan kehilangan hak 20 persen saham atas PT KMN yang diwariskan oleh almarhum P.K. Ojong, salah satu pendiri Kompas sejak tahun 1980.

Keinginan PK Ojong itu telah diamanatkan jauh hari. Jauh sebelum ada keputusan Menpen Peraturan Menteri Penerangan RI No 1 tahun 1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang mewajibkan perusahaan pers memberikan saham 20 persen kepada karyawannya.

Berawal Dari Mutasi
Setelah menyepakati perjanjian saham antara PKK tersebut, manajemen Kompas memang melakukan aksi balas dendam.

Pada tanggal 15 November 2006, rapat redaksi Kompas mengumumkan mutasi, rotasi, pengalihan tugas di lingkungan redaksi. Beberapa pengurus PKK mengalami mutasi keluar kota dan pindah liputan. Bambang Wisudo dan Syahnan Rangkuti, keduanya tim perunding perwakilan PKK, dimutasikan ke luar kota.

Keputusan mutasi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada para karyawan yang bersangkutan, termasuk Bambang Wisudo. Tindakan diskriminatif ini tampaknya sengaja dilakukan untuk memecah-belah pengurus.

Dari sederet nama yang dimutasi, tampak secara substansial bahwa sekretaris dan ketua PKK dibuang. Bambang Wisudo memang hendak disingkirkan dari Kompas. Dalam hal ini diwakili oleh PT. Kompas Media Nusantara (PT. KMN), Jakob Oetama dan Suryopratomo.

Mutasi itu menegaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Pengusaha karena aktivitas Bambang Wisudo dalam kepengurusan PKK saat mengutak-atik saham karyawan sejak tahun 1998. Sehingga apa yang dilakukan Pengusaha merupakan pemberangusan aktivis serikat pekerja.

Rp 500 M Buat Buruh
Gugatan tentang 'anti union' ini merupakan gugatan perdata pertama kali di Indonesia dalam kasus anti-union (union busting). Oleh karena itu, Komite meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bersikap adil dalam memutuskan perkara ini.

Kordinator tim litigasi Komite Sholeh Ali mengatakan, selama ini serikat pekerja dianggap musuh dari pengusaha. Sekalipun undang-undang menjamin hak dan kebebasan pekerja untuk berserikat, akan tetapi di lapangan hak-hak union para pekerja dengan gampang dilanggar oleh pengusaha.

"Gugatan ini mempunyai arti penting untuk menguji sejauh mana di depan hukum, aktivis dan organisasi serikat pekerja mempunyai kekuatan dalam mempertahankan eksistensinya," kata Sholeh Ali.

Menurut Bambang Wisudo, ganti rugi immaterial sebesar Rp 500 M yang diajukan kelak akan dialokasikan untuk keperluan pengembangan sumber daya manusia karyawan Kompas dan beasiswa untuk menjamin karyawan Kompas yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Dana ini akan dikelola melalui serikat pekerja independent yang ada di suratkabar Kompas.

Ganti rugi imateriil juga akan diberikan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM serikat pekerja dan organisasi-organisasi advokasi serikat pekerja di tanah air. (jan/E7)

Kompas Tak Akui Serikat Pekerja

2007-04-17T04:47:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Satu lagi bukti pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang dilakukan oleh manajemen Kompas, kembali terungkap, Selasa (17/4/2007) petang.

Kali ini aksi pemberangusan itu dilakukan dengan melibatkan sejumlah karyawan yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka kini tengah bersekongkol untuk tidak mengakui keberadaan serikat pekerja maupun pengurus serikat pekerja Kompas yang sah dan diakui negara.

Salah satu aksi mereka adalah dengan memanfaatkan kemelut di kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) akhir-akhir ini. Diam-diam, manajemen Kompas dan sejumlah 'karyawan pilihan' melakukan manuver untuk menggolkan Peraturan Perusahaan (PP) Kompas yang baru, tanpa melibatkan PKK sebagai serikat pekerja yang sah.

Padahal PP tersebut jelas-jelas merugikan karyawan. Salah satu pasal yang kontroversial adalah, bagi karyawan Kompas yang bergaji Rp 3juta ke atas, maka mereka tak akan menerima pesangon saat diberhentikan.

Keruan saja aksi manajemen tersebut mengejutkan karyawan Kompas. Termasuk juga beberapa wartawan yang ikut serta dalam penandatangan 'Seruan Wartawan Kompas.' Mereka merasa telah diperalat segelintir karyawan penjilat untuk memuluskan aturan ngawur tersebut.

Ironisnya, perpanjangan PP itu dilakukan ketika masa kepengurusan PKK belum berakhir. Semula, kepengurusan PKK mestinya berakhir 28 Februari 2007.

Tapi empat hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Februari, General Manajer Sumber Daya Manusia Kompas Bambang Sukartiono diam-diam mengajukan pengesahan PP Kompas ke Departemen Tenaga Kerja pusat.

Celakanya, rencana tersebut tidak pernah diberitahu apalagi didialogkan oleh Direktorat SDM Kompas ke pengurus PKK.

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja, rancangan Peraturan Perusahaan harus dibicarakan dengan serikat pekerja sebelum diajukan pengesahannya pada pemerintah.

Kolom SP Dikosongkan
Dalam dokumen pengesahan PP yang baru itu ke Depnaker, manajemen Kompas malah mengosongkan kolom isian serikat pekerja serta nomor pencatatannya. Sementara manajemen Kompas tahu persis bahwa PKK adalah serikat pekerja resmi yang diakui oleh negara.

Sebaliknya, perusahaan Kompas malah mengundang beberapa wakil karyawan untuk hadir dalam acara sosialisasi ala 'kelompencapir.' Pertemuan itu kemudian dipakai untuk melegitimasi seolah-olah naskah PP itu telah dibicarakan dengan wakil-wakil karyawan.

Dalam bocoran dokumen pendaftaran PP Kompas ke Depnakertrans, terdapat delapan nama 'karyawan pilihan' yang muncul. Yakni Triagung Kristanto, Martinus Rivanto, Widodo Teguh Raharjo, Maria Magdalena, Aghata Modesta, Jannes Endes Wawa, Harjani, dan Wisnuaji.

Manajemen Kompas bahkan tidak segan-segan memanipulasi data yang disampaikan ke Depnaker. Dalam salah satu surat pernyataan tentang hak cuti yang ditandatangani oleh Bambang Sukartiono bahkan disebut bahwa sejumlah wakil-wakil pekerja menyetujui dipilih secara demokratis.

Padahal, jelas tidak mungkin ada demokrasi bila main tunjuk. Ada sejumlah nama karyawan yang dipakai untuk mengesahkan PP tersebut. Lagi-lagi nama Triagung Kristanto, mantan wakil ketua Perkumpulan Karyawan Kompas yang saat ini menjadi jurubicara manajemen Kompas, berada di urutan teratas.

Berikutnya ada nama Lucia Sinta, Aria Magdalena, Arbain Rambey, Jannes Endes Wawa, dan T Suardji.

Kompas Tak Akui PKK
Anehnya, Depnaker tidak menyelidiki prosedur pengajuan peraturan perusahaan yang tidak prosedural itu.

Pada 5 Maret, Peraturan Perusahaan Kompas itu disahkan oleh Depnaker. Tentu saja pengesahan ini disambut suka cita oleh manajemen Kompas yang sebelumnya mendapat teguran dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta karena tidak memiliki peraturan perusahaan sejak 2004.

Karena tahu belakangan, pengurus PKK mengaku terkejut. Pengurus PKK sendiri langsung melayangkan surat protes keras ke Depnakertrans.

Baru sebulan kemudian, pekan pertama bulan April, pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) dipanggil Depnakertrans untuk mengklarifikasi surat protes mereka terhadap pengajuan pengesahan PP tanpa melibatkan mereka sebagai serikat pekerja yang sah.

Dalam pertemuan dengan Kepala Seksi Perjanjian Kerja Bersama John Daniel Saragih dan Kepala Seksi Peraturan Perusahaan Sayono, terungkap bahwa manajemen Kompas memang tidak mengakui keberadaan PKK sebagai serikat pekerja.

Manajemen Kompas pada waktu itu diwakili oleh Frans Lakaseru, Agung Yuwono, dan Untung Herminanto. Hanya Untung yang bicara dalam pertemuan itu.

Untung sempat menyodorkan surat tanda terima draft peraturan perusahaan oleh Ketua Pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas Syahnan Rangkuti pada tahun 2005. Padahal pembicaraan pada tahun itu terputus, setelah tidak satupun dari sekitar 40 butir masukan dari pengurus PKK diterima oleh manajemen. Ternyata draft yang diajukan ke Depnaker setahun tahun kemudian merupakan draft berbeda.

Dalam pertemuan itu, Untung mencoba dalih lain. Ia ngotot bahwa kepengurusan PKK telah berakhir. Padahal kepengurusan PKK sejatinya baru berakhir pada 28 Februari, sementara pendaftaran dilakukan GM SDM tanggal 24 Februari, empat hari sebelum kepengurusan PKK resmi berakhir.

Patah dengan argumen itu, Untung mengatakan Perkumpulan Karyawan Kompas bukan serikat pekerja resmi. Argumen Untung lagi-lagi patah setelah pengurus menunjukkan dokumen pencatatan serikat pekerja dari Kandep Tenaga Kerja dengan nomer 140/I/P/XI/2001.

Masih ngotot lagi, Untung mengatakan perusahaan tidak pernah diberitahu soal pendaftaran itu. Padahal pengurus PKK sudah menyampaikan pemberitahuan soal pendaftaran tersebut tahun 2001.

Perdebatan panas dalam pertemuan itu sampai-sampai membuat petugas Depnakertrans berkali-kali menanyakan apakah hubungan karyawan, serikat pekerja dan manajemen di Kompas tidak harmonis lagi. Akhirnya, Sayono menyarankan agar PP Kompas itu dibicarakan lagi secara internal.

Tak Libatkan Pengurus PKK
Akan tetapi saran Depnaker tetap tak dijalankan manajemen. Niat baik manajemen Kompas terhadap pengurus PKK memang sudah tidak ada lagi.

Pada hari Sabtu dan Minggu 14-15 April lalu, Wakil Pemimpin Umum Kompas St Sularto dan GM SDMU Bambang Sukartiono menginapkan sejumlah "karyawan pilihan" di Hotel Santika. Tidak satupun pengurus serikat pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas diberitahu atau diundang.

Alasan manajemen, kepengurusan PKK sudah berakhir. Padahal pengurus PKK sudah memperpanjang pengurusan sampai bulan Agustus 2007. Malah, perpanjangan ini sudah diberitahu ke seluruh karyawan, termasuk instansi terkait.

Seperti pernah diberitakan, perpanjangan kepengurusan PKK karena adanya situasi darurat yang dihadapi pengurus. Utamanya setelah Ketua dan Sekretarisnya dimutasi. Terlebih lagi disusul penyanderaan dan pemecatan terhadap Bambang Wisudo selaku Sekretaris PKK.

Pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas belum bersikap terhadap aksi anti-serikat dalam kaitan peraturan perusahaan terakhir ini.

Namun, aksi main tunjuk 'karyawan pilihan' memang sudah biasa dilakukan dalam institusi Kelompok Kompas-Gramedia. Baik dalam kepengurus koperasi maupun Yayasan Kompas Sejahtera yang dulu mengelola saham karyawan Kompas.

Aksi main tunjuk itu pula yang membuat penghilangan saham karyawan selama bertahun-tahun bisa berlangsung mulus tanpa perlawanan berarti. (tra/E6)

Kompas Perpanjang Pelanggaran HAM RI

2007-04-11T00:42:00.000-07:00

(catatan redaksi: setiap tahun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan evaluasi tahunan tentang praktek pelanggaran HAM di seluruh negara. Walau telah coba ditutupi oleh pimpinan Kompas dengan cara memblokade pemberitaan media untuk pemberangusan serikat pekerja, namun untuk tahun 2006 Kompas telah memperpanjang daftar pelanggaran HAM RI. Khususnya ketika Pemred Kompas Suryopratomo memecat Sekretaris Serikat Pekerja Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo. Bahan catatan ini merupakan rujukan penting bagi anggota Kongres AS maupun Konfederasi Serikat Buruh Internasional terhadap masalah HAM dan perburuhan Indonesia. Berikut petikan assesment dan penilaian Deplu AS tentang kondisi HAM di Indonesia, khususnya masalah perburuhan, yang dipublikasi tanggal 6 Maret 2007.)

Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
March 6, 2007
sumber: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78774.htm

Indonesia

Country Reports on Human Rights Practices - 2006

Indonesia is a multiparty republic with a population of approximately 245 million. In 2004 Susilo Bambang Yudhoyono became the country's first directly elected president in elections that international observers judged to be free and fair. Voters also chose two national legislative bodies in 2004: the House of Representatives (DPR) and the newly created House of Regional Representatives (DPD). While civilian authorities generally maintained effective control of the security forces, in some instances elements of the security forces acted independently of civilian authority.

The government generally has been unable to adequately address serious human rights abuses committed in the past. Inadequate resources, weak leadership, and limited accountability contributed to continued abuses by security force personnel, although with sharply reduced frequency and gravity than under past governments. The following human rights problems occurred during the year: unlawful killings by security force personnel, terrorists, vigilante groups, and mobs; torture; harsh prison conditions; arbitrary detentions; a corrupt judicial system; warrantless searches; infringements on free speech; restrictions on peaceful assembly; interference with freedom of religion by private parties, sometimes with complicity of local officials; intercommunal religious violence; violence and sexual abuse against women and children; trafficking in persons; failure to enforce labor standards and violations of worker rights, including forced child labor.

During the year the implementation of the Aceh peace accord, signed in 2005, continued to yield substantial legal and judicial improvements. No unlawful disappearances occurred; human rights observers were given open access to the province; and the year marked the election of a former Free Aceh Movement (GAM) leader as governor. Domestic and international observers judged the elections to be free and fair. In the legal area the government added Confucianism to the list of officially recognized faiths; a new law gave important citizenship rights to foreign spouses of citizens and the children of such marriages; court decisions applied the more expansive press law rather than the more punitive criminal law in press freedom cases; and the Constitutional Court declared articles of the penal code criminalizing defamation of the president and vice president unconstitutional.

Section 6 Worker Rights

a. The Right of Association

The law provides broad rights of association for workers, and workers exercised these rights. The law allows workers to form and join unions of their choice without previous authorization or excessive requirements, and workers did so in practice.The law stipulates that 10 or more workers have the right to form a union, with membership open to all workers, regardless of political affiliation, religion, ethnicity, or gender. Private sector workers are by law free to form worker organizations without prior authorization, and unions may draw up their own constitutions and rules and elect representatives. The Ministry of Manpower and Transmigration (the manpower ministry) records, rather than approves, the formation of a union, federation, or confederation and provides it with a registration number. During the year, some unions reported local manpower ministry offices prejudicially recommended denial of registration. During the year one union federation registered with the manpower ministry, bringing the total number of registered federations to 88. Ministry officials noted that only 64 federations recorded by the ministry had verifiable members. The vast majority of union members belonged to one of three union confederations: the All-Indonesia Trade Union Confederation (KSPSI), the Indonesian Prosperity Trade Union Confederation (KSBSI), and the Indonesian Trade Union Congress. In addition more than 11,000 workplace-level units were registered with the manpower ministry, a drop from the 18,000 reported in 2005, which were based on unions' self-reported data.

According to the government, the country's total labor force consisted of approximately 110 million workers, 42 percent of whom worked in the agricultural and forestry sector. From April to September 2005, the manpower ministry conducted a survey of union membership, the results of which indicated a significantly reduced number of union members compared with previous estimates. In the past, the government had relied upon unions' self-reported membership statistics. The manpower ministry estimated total trade union membership at 3.4 million workers, less than 4 percent of the total workforce. However, this figure of 3.4 million union members is 14 percent of the regular, formal sector workforce of 23.8 million (a category that excludes the self-employed, employers, casual workers, and unpaid workers).

The law recognizes civil servants' freedom of association and right to organize, and employees of several ministries formed employee associations; union organizations sought to organize these workers. Unions also sought to organize state-owned enterprise (SOE) employees, although they encountered resistance from enterprise management, and the legal basis for registering unions in SOEs remained unclear.

The law allows the government to petition the courts to dissolve a union if it conflicts with the state ideology of Pancasila or the constitution, or if a union's leaders or members, in the name of the union, commit crimes against the security of the state and are sentenced to at least five years in prison. Once a union is dissolved, its leaders and members may not form another union for at least three years. There were no reports that the government dissolved any unions during the year. The law prohibits anti-union discrimination by employers and others against union organizers and members and provides penalties for violations; however, the government did not effectively enforce the law in many cases. There were frequent, credible reports of employer retribution against union organizers, including dismissals and violence that were not prevented effectively or remedied in practice. Some employers warned employees against contact with union organizers. Some unions claimed that strike leaders were singled out for layoffs when companies downsized. Legal requirements existed for employers to reinstate workers fired for union activity, although in many cases the government did not enforce this effectively.

On May 19, the Supreme Court upheld the decision of the State Administrative High Court and the lower courts that the workers dismissed following an April 2005 strike be reinstated and receive back pay. On July 19, the union and company reached an agreement whereby the company would compensate the workers for back pay and provide a severance payment. In turn the workers renounced their right to be re-hired. The workers at a private security firm in Jakarta, Group4/Securicor, went on strike over the firm's plans to reduce benefits following a merger. According to the NGO Solidarity Center, in May 2005, Jakarta police called in for questioning and intimidated four union leaders. The police reportedly explained that they were investigating the union leaders for possible charges of defamation and asked them to identify other workers from photographs taken at a lawful union demonstration in April 2005. The company terminated 200 workers and refused to rehire them, despite a decision by the local manpower officer that the strike was legal and the strikers should be rehired. In October 2005 a labor dispute resolution committee awarded the workers two months' salary.

On March 13, the independent Indonesian Union Federation (IUF) held a mass rally in Surabaya to demand government intervention against anti-union activities at PTPN X, and to ensure inclusion of the federation's locals in collective bargaining at both state-owned complexes, and to reinstate IUF-affiliated Federation of Sugar Plantation and Mill Workers president Daud Sukamto, who was fired from his job at a plantation in Central Lampung in 2005 for "gross misconduct" after recommending that his union reject a management wage proposal during labor negotiations. In June the ILO's Freedom of Association Committee concluded that Sukamto's termination violated the right to conduct legitimate trade union activity and called on the government to reinstate him.

In August Amnesty International called on the government to release six imprisoned trade union leaders, who were arrested following a strike and demonstration at a palm oil plantation in Riau Province in September 2005.

In September the state-owned workers' insurance company, PT Jamsostek, demoted two Jamsostek union members and transferred twelve others in connection with a union vote of no confidence in company management. More than 40 workers at a branch office in Banten staged a demonstration at the company's main office in Jakarta, demanding the cancellation of the demotions and transfers. In October legislators called on the government to end the labor conflict. All the affected workers sued the company seeking reinstatement. At year's end the cases were still pending.

On October 30, KSBSI filed 20 complaints with the manpower ministry on behalf of workers who claimed they had been denied the right to form unions. Many of them had been reportedly dismissed without severance payment or demoted despite their having cases pending in the labor court.

The Industrial Relations Disputes Settlement Act together with the Trade Union Act and the Manpower Act constitute the revised legal basis for industrial relations and worker rights. The Disputes Settlement Act stipulates a system of tripartite labor courts, replacing the previous tripartite committees. The act also outlines settlement procedures through mediation and arbitration. The ILO provided assistance in the development of the law. By the end of 2005, the government had established the new labor courts in all 33 provinces.

b. The Right to Organize and Bargain Collectively

The law allows unions to conduct their activities without interference; however, the government often did not protect this right in practice. The law provides for collective bargaining and allows workers' organizations that register with the government to conclude legally binding collective labor agreements (CLAs) with employers and to exercise other trade union functions.The law includes some restrictions on collective bargaining, including a requirement that a union or unions represent more than 50 percent of the company workforce to negotiate a CLA. The Manpower Development and Protection Act (Manpower Act), which regulates collective bargaining, the right to strike, and general employment conditions does not apply to SOEs. Although the law was written with ILO technical assistance, some unions claimed that it contains inadequate severance benefits and protection against arbitrary terminations and does not sufficiently restrict against outsourcing and child labor. The government continued to issue implementing decrees for the Manpower Act.

The government planned to revise the 2003 Labor Law to make Indonesia more competitive and attractive to foreign investors. However, labor unions voiced opposition to the plan, and on May 1, international Labor Day, tens of thousands of workers protested peacefully on the streets of Jakarta and other cities against the proposed revisions, which would have made it easier for employers to hire and fire workers by reducing severance payments and allowing companies to employ workers for up to five years without a contract. On May 3, tens of thousands of workers again took to the streets in opposition to modifying the labor law. The rally turned violent when protesters took down the main gate of the parliament compound, set fire to tires and threw stones at the police. In response, police fired tear gas and water cannons. Police also detained 13 members of the KSPSI.

On September 13, the Minister of Manpower and Transmigration announced that the government had dropped its plan to revise the labor law and instead would issue government regulations detailing termination procedures and severance payments for workers to give them more job certainty.

According to the manpower ministry, during the year there were 9,168 CLAs in effect between unions and private companies. Company regulations, allowed for under government regulations, substituted for CLAs in another 36,652 companies, many of which did not have union representation. The Manpower Act requires that employers and workers form joint employer/worker committees in companies with 50 or more workers, a measure to institutionalize communication and consensus building. However, the number of such bodies did not increase significantly after passage of the act. All workers, whether or not union members, have the legal right to strike, except for public sector workers and those involved in public safety activities. The law allows workers in these latter categories to carry out strikes if they are arranged so as not to disrupt public interests or endanger public safety. Private sector workers exercised their right to strike, as did those in state enterprises, although the latter did so with less frequency. The large majority of government-recorded strikes involved nonunion workers. Unions or workers' representatives must provide seven days' notice to carry out a legal strike. The law calls for mediation by local manpower ministry officials but does not require government approval of strikes. Workers and employers rarely followed dispute settlement procedures, and workers rarely gave formal notice of the intent to strike because manpower ministry procedures were slow and had little credibility among workers. The number of government-recorded strikes had declined in recent years, from 220 strikes involving more than 97,000 workers in 2002, to 125 strikes involving some 56,082 workers in 2005. During the year, the number of strikes rose to 282 involving 595,783 workers. According to the manpower ministry, the increase was due to protests of the government's proposed labor law reform.

The underpayment or nonpayment of legally required severance packages precipitated strikes and labor protests. The Solidarity Center documented cases in which foreign employers in the garment and footwear industry, faced with falling orders and plant closures, fled the country to avoid making legally required severance payments. Labor activists also reported that factory managers in some locations employed thugs to intimidate and assault trade union members who attempted to organize legal strike actions.

At times the police intervened inappropriately and with force in labor matters, usually to protect employers' interests. In April 2005 the national police adopted new guidelines for "handling law and order in industrial disputes," developed with the assistance of the ILO.

On July 31, police shot labor leader Samsir Hasibuan during a labor dispute near Medan at P.T. Cipta Mebelindo Lestari, a furniture manufacturer. According to Hasibuan, police dragged him from his house after the demonstration ended. The police maintained he was shot in front of the factory gate after protesters became violent. According to Medan human rights advocates, police later coerced Hasibuan into signing a document accepting representation by a police-provided attorney by police beating on his injured knee. He and two other labor leaders remained in jail but were allowed to have their own attorney. Other strikers whom the company could identify were all fired.

In September 2005 the management of a palm oil plantation in Riau province, P.T. Musim Mas, fired approximately 700 workers for striking in protest of the termination of nine union leaders. In June the Indonesian Union of Wood and Forestry Workers signed an agreement with the company to provide severance pay to strikers, but the workers were not rehired.

On December 8, Kompas newspaper fired union activist Bambang Wisudo. Kompas claimed that Wisudo was fired on grounds that he refused a transfer to Ambon, but the Association of Independent Journalists stated that he was fired for demanding that the newspaper respect the right of employees to profit-sharing.

There are no special laws or exemptions from regular labor laws in special economic zones (SEZs). However, nongovernmental observers, including the Solidarity Center, described stronger antiunion sentiment and actions by employers in SEZs. ***

ILO Prihatinkan 'Union Busting' Kompas

2007-04-10T03:40:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Kasus pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang menimpa wartawan Kompas P. Bambang Wisudo akhirnya dibawa ke International Labour Organization (ILO).

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama-sama pengurus AJI Jakarta dan Bambang Wisudo selaku korban diterima langsung oleh Direktur ILO Jakarta, Alan J. Boulton, Selasa (10/4/2007) pagi.

Dalam pertemuan itu Bambang Wisudo didampingi Jajang Jamaludin (Ketua AJI Jakarta), Margiono (Sekretaris AJI Jakarta), Wirunanto Adhi (Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta), Ulin Niam Yusron (Koordinator Divisi Serikat Kerja AJI Indonesia) dan Eko Maryadi (Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia).

Di pertemuan itu Bambang Wisudo menjelaskan secara singkat kronologi peristiwa yang dialaminya. Termasuk juga peristiwa kekerasan, penahanan, dan pemecatan karena perjuangannya sebagai aktivis serikat kerja Harian Kompas.

Wisudo juga menjelaskan perkembangan terakhir kasusnya, termasuk kemenangannya dalam mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan kasus penyanderaan yang kini masih dalam proses penyelidikan polisi.

Wisudo mengemukakan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah menyampaikan surat peringatan kepada manajemen Kompas perihal tindakan anti-union. Termasuk juga peraturan perusahaan harian Kompas yang kedaluwarsa sebagai dasar pembuangannya ke Ambon.

Boulton yang pernah menjadi hakim dan mediator kasus-kasus ketenagakerjaan di Australia menyatakan simpati sekaligus merasa prihatin melihat union busting di harian Kompas.

Boulton mengakui banyak aktivis serikat pekerja Indonesia menghadapi situasi sulit. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja masih saja terjadi di Indonesia meskipun tidak seburuk sepuluh tahun lalu.

Boulton juga mengingatkan perusahaan media memiliki posisi sangat kuat dalam hubungan industrial. Karena, selain memiliki kekuatan keuangan juga bisa menggunakan pengaruh politik yang dimilikinya.

Wisudo dalam kesempatan itu meminta agar ILO memonitor proses penanganan kasus pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan proses pengadilan industrial maupun pengadilan perdata yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Wisudo menyatakan kekhawatirannya bahwa manajemen Kompas akan menggunakan segala cara untuk memenangkan kasus itu. Kepada Boulton, Wisudo juga mengemukakan bahwa Pemred Kompas Suryopratomo telah menemui Menteri Tenaga Kerja dan memuat tulisannya di halaman opini Kompas untuk melancarkan kasus ini.

Eko Maryadi dan Margiono mengharapkan agar ILO mengawasi proses kasus ini dan membantu kampanye internasional untuk menggalang solidaritas kasus ini.

Boulton berjanji akan merespon kasus ini dan mempersilahkan agar kasus ini dibawa dalam mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran kebebasan berserikat.

Akan tetapi Boulton juga mengingatkan, bahwa mesin ILO biasanya berjalan lambat sehingga tidak bisa diharapkan hasilnya cepat terlihat. (tom/E2)

KKG Instruksikan Seluruh Anak Perusahaan Miliki PP

2007-04-05T02:43:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Vonis Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta yang memenangkan Bambang Wisudo dan membatalkan pemecatan sepihak harian Kompas beberapa waktu lalu, rupanya berbuntut panjang.

CEO Kelompok Kompas Gramedia (KKG) yang baru, Agung Adiprasetyo, kabarnya meminta seluruh perusahaan penerbitan yang ada dalam grup KKG untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang baru.

Kebetulan pula, kebanyakan perusahaan di KKG belum memperpanjang Peraturan Perusahaan. Sehingga banyak perusahaan KKG mempekerjakan karyawannya tanpa peraturan yang sah.

Sayangnya, perpanjangan Peraturan Perusahaan itu dilakukan tanpa melibatkan Serikat Pekerja yang telah berdiri di dalam anak perusahaan.

KKG hanya meminta wakil karyawan dari masing-masing divisi untuk menandatangani sebuah surat persetujuan.

"Ini instruksi langsung dari pusat, pokoknya di perpanjang aja dahulu," kata seorang karyawan menirukan salah satu staf bagian SDM di salah satu anak perusahaan KKG.

Memiliki peraturan perusahaan memang langkah yang baik. Tetapi kalau tak melibatkan karyawan, jelas sebuah langkah yang tidak terpuji.

Apalagi jika tidak melibatkan SP yang telah berdiri, itu bisa dikatakan melawan hukum. Yakni, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja. (tom/E5)

Kompas dan Lorena Air

2007-04-05T01:42:00.000-07:00

SUARA PEMBACA

Saya terkejut sekali melihat Harian KOMPAS minggu, tanggal 25 Maret 2007 lalu. Rubrik Urban edisi hari itu memuat satu halaman penuh Presiden Direktur Lorena Air, Eka Sari Lorena Soerbakti. Lorena Air adalah bagian dari Lorena Group yang terkenal dengan bus super eksekutifnya, Lorena. Tetapi bukan itu yang menyebabkan saya terkejut.

Saya terkejut karena KOMPAS memberi satu halaman penuh kepada pimpinan perusahaan penerbangan yang ketika tulisan itu terbit perusahaannya sedang menghadapi "dispute" dengan pihak otoritas yakni, Departemen Perhubungan. Apalagi judul yang digunakan KOMPAS ialah "Dan Lorena Pun Menyentuh Langit".

Asal tahu saja, saat tulisan tersebut muncul di KOMPAS hingga saat ini, Departemen Perhubungan sebenarnya sedang menagih janji Lorena Air untuk segera menerbangkan pesawat. Surat ijin usaha penerbangan (SIUP) yang telah Lorena kantongi akan hangus jika selama dua tahun tidak digunakan untuk menerbangkan pesawat.

Tarik ulur mengenai izin yang akan habis masa berlakunya itu sudah sering terjadi antara Lorena Air dan Departemen Perhubungan. Minggu ini saya membaca di salah satu media harian (saya berjanji akan mencari nama media dan kapan dimuatnya) bahwa Lorena Air masih kesulitan menyewa pesawat dari Air Buss di Eropa karena kondisi cuaca sedang musim dingin. Pada sisi lain, pihak otoritas pada minggu ini pula mengancam akan mencabut izin Lorena.

Namun, dengan berani Harian KOMPAS memasang judul, "Dan Lorena pun Menyentuh Langit". Coba lihat, apakah Lorena benar-benar sudah terbang dan dapat kita lihat di langit? Tidak ada. Buat yang masih memiliki akal sehat, tentu judul tersebut sangat mengganggu. Bahkan, lebih jauh lagi, tulisan ini tampaknya bertujuan membentuk citra tertentu yang bisa membodohi pembaca KOMPAS. Kecurigaan saya bisa saja salah, tetapi secara pribadi saya sangat kecewa dengan munculnya tulisan satu halaman penuh yang bias. Mengapa KOMPAS tidak menunggu sampai Lorena Air benar-benar terbang.

Kemudian, wartawan yang mewawancarai dan menulis tulisan itu tak menyebut-nyebut "dispute" antara Lorena dan Departemen Perhubungan, walau satu paragraf pun. Tentu saja sangat tidak adil bagi pembaca.

Siapakah wartawannya? Kebetulan ditulis oleh Frans Sartono dan Arbain Rambay. Mengapa di sebut kebetulan, karena saya ingin jujur kepada siapa saja yang membaca blog ini. Kedua wartawan tersebut adalah penandatangan petisi yang mengecam advokasi Komite sebagai cara-cara kaum petualang. Saya menulis komentar ini, jujur, bukan karena artikel itu ditulis oleh orang yang bermasalah dengan Komite. Tulisan itu sendiri memang mengganggu akal sehat pembaca KOMPAS.

Amri
nama dan alamat ada pada redaksi

Di Mana Hati Nurani Kompas?

2007-04-01T21:10:00.000-07:00

SUARA PEMBACA

Salam hangat untuk semua rekan jurnalis,

Rasanya getir membaca kasus Bang Wisudo. Media sekaya dan sementereng Kompas bisa berlaku murahan seperti itu. Sungguh "tak beradab". Kalau media sebesar Kompas saja sudah begitu, apa jadinya kami yang bekerja di koran daerah.

Di mana hati nurani Kompas? Boro-boro mengemban amanat hati nurani rakyat; nurani sendiri tak bisa diurus. Maka memang betul: harus dilawan!

Perlawanan rekan-rekan di Jakarta secara tidak langsung akan berdampak bagi kami di daerah. Minimal, bos-bos media daerah akan berpikir satu setengah kali untuk bersikap sama.

Aku ingin sekali ikut menyebarkan berita perlawanan ini jika pengelola Kompas Inside berkenan mengirimkan informasi terbaru untuk blog BatakNews . Memang sempat ada niat untuk langsung mengutip dari blog Kompas Inside. Atau bagaimana sebaiknya?

Atas nama BatakNews, aku juga menyatakan bersedia ikut ke dalam koalisi ini -- walaupun tidak bisa terlibat secara fisik.

Pada kesempatan ini aku juga mohon dukungan kawan-kawan [sebelumnya aku minta maaf bila keluhanku ini kurang cocok sampai ke forum ini]. Aku seorang jurnalis di Balige, sebuah kampung di tepi Danau Toba. Aku pernah redaktur di Grup Jawa Pos dan anggota AJI Medan.

Sudah 12 tahun menulis untuk koran terbitan Medan dan sering berpindah media -- semuanya karena satu hal; aku tak sanggup bekerja pada media yang korup dan penuh kebohongan.

Kupikir, sama seperti Kompas, semua [sekali lagi: semua] koran daerah lebih mementingkan [media sebagai lembaga] bisnis ketimbang [media sebagai lembaga] demokrasi. Kita wartawan harus memilih: bertahan ikut arus besar yang arahnya keliru [sembari berkhianat pada nurani] atau menelikung mengikuti arus kecil tapi arahnya benar.

Batinku selalu tersiksa selama bekerja di koran. Aku tak sanggup lagi terlalu lama membohongi nuraniku. Aku tak sanggup lagi bekerja dalam sistem yang korup.

Sebab itu, dua hari lalu, tepatnya 20 Maret, kuputuskan menjadi wartawan independen-penuh dengan membuat sebuah blog berita. Dan sejak hari itu kutekadkan: tidak akan pernah kembali bekerja di koran dan media lainnya [walaupun sebenarnya ada tawaran dengan posisi redaktur].

Di sinilah aku butuh bantuan/dukungan kawan-kawan Jakarta. Mungkin hanya dengan "apa kabar" atau menulis catatan pendek di blogku. Itu akan sangat bermakna. Itu akan menjadi suntikan darah segar buat nadiku. Di kampungku ini, AKU KESEPIAN. Betul: aku kesepian. Tak ada satu pun wartawan yang sepaham. Semua adalah pengikut arus besar itu.

Aku tahu, membuat sebuah blog berita dari kampung kecil adalah ide gila. Tapi itu lebih baik daripada harus terus membohongi hati nurani. Aku dan istriku pun sudah sepakat; kami tak berharap uang lagi dari profesi wartawan. Blog ini hanyalah semacam kertas di mana aku bisa menggoreskan pikiranku; karena aku tak bisa lepas dari menulis.

Kini aku bekerja membantu usaha istriku berjualan oli-campur becak [rumahku di samping pom bensin] dan voucher elektrik di depan rumah kami. Inilah profesi yang akan kujalani seterusnya untuk menghidupi dua anakku: berdagang. Menulis [di blog] bukan lagi demi honor yang sangat kecil itu; tapi semata-mata demi hasrat menyampaikan kebenaran.

Ingin rasanya terus menumpahkan isi hati ini. Tapi aku takut menjadi "gila" kembali dan "memaki-maki" banyak bos media.

Setulus hati kuminta dukungan moral dari kawan-kawan di mana pun berada. Kutitipkan salam khusus untuk Bang Wisudo dan keluarga.

Wassalam,

Jarar Siahaan di Balige
http://bataknews.wordpress.com

Disnaker Peringatkan 'Union Busting' Kompas

2007-03-26T06:33:00.000-07:00

(ctt red: Menyusul pengaduan Komite tentang pemberangusan serikat pekerja (union busting) manajemen harian Kompas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI telah melakukan sejumlah pemeriksaan di Harian Kompas. Hasilnya, manajemen Kompas diberi peringatan tentang aksi ‘union busting’ yang dilakukan terhadap pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), termasuk juga pemecatan Sekretaris PKK Bambang Wisudo. Berikut bocoran yang didapat redaksi dari sumber di dalam Kompas. Isi surat disalin sesuai aslinya.)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapatan No 52 Telepon: 3847937, 3520652, 3848303
Fax.: 3847939, 3503623
J A K A R TA Kode Pos 10110
16 Maret 2007

Nomor : 1142/1.880./
Sifat :
Lampiran :
H a l : Nota Pemeriksaan

Kepada Yth.
Sdr Pimpinan Perusahaan
PT Kompas Media Nusantara
Jl Palmerah Selatan No 26-28
Di JAKARTA PUSAT

Sehubungan dengan pemeriksaan di Perusahaan Saudara pada tanggal 20 dan 22 Februari 2007, berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tramigrasi Provinsi DKI Jakarta No.565/1.836.1 tanggal 05 Februari 2007 tentang pengaduan dari Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja tertanggal 27 Desember 2006, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1.Saudara selaku pimpinan Perusahaan telah melakukan mutasi terhadap karyawan di lingkungan Perusahaan Saudara, yang tidak didasari ketentuan yang berlaku, sehingga mutasi itu menimbulkan dugaan perlakuan yang tidak adil, khususnya terhadap Pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), yang mana berdasarkan Pasal 28 ayat (a) Undang-Undang No 21 tahun 2000, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Sehubungan dengan hal tersebut, mutasi yang saudara lakukan bertentangan dengan ketentuan dan untuk itu diperintahkan untuk mengembalikan pada posisi semula.

2.Bahwa Saudara selaku Pimpinan Perusahan tidak memperbaharui peraturan perusahaan yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 September 2004, yang mana berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003, pasal 111 ayat 3, tentang Ketenagakerjaan bahwa masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Sehubungan dengan hal tersebut Saudara diperintahkan untuk memperbaharui peraturan perusahaan tersebut.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan, dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Mengetahui
WAKIL KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA

SUMANTO, SH
Nip.470051697

Pengawas Ketenagakerjaan
Yang memeriksa,

1. Sahat Silalahi, SH (Nip. 160046623)
2. Drs Dasril (Nip. 160031957)
3. Drs Arwan Maszuki (Nip. 160038607)

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur PNK Depnakertrans
3. Sudinakertrans Kodya setempat

Kolom IBRAHIM ISA: Mau Kemana Harian Kompas?

2007-03-23T00:49:00.000-07:00

sumber: milist mediacare
Selasa, 12 Desember 2006

Kolom IBRAHIM ISA:

MAU KEMANA "Harian KOMPAS"

Bulan Desember ini, sering dikatakan sebagai bulan HAK-HAK AZASI MANUSIA, bulan 'THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS' – U.N.O. Supaya orang jangan lupa bahwa pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mengeluarkan pernyataan tentang HAK-HAK AZASI Manusia, bahwa prinsip-prinsp HAM dan Demokrasi, seharusnya dipraktekkan oleh semua anggota PBB, oleh sesama manusia di dunia ini.

Secara internasional maupun nasional hari 10 Desember diperingati dengan pelbagai kegiatan untuk mendorong maju terus perjuangan untuk HAM, untuk Hak-Hak Demokrasi, hak untuk dengan bebas menyatakan pendapat, menulis, dan menyiarkannya. Untuk diberlakukannya dengan konsisten KEBEBASAN PERS. Supaya orang jangan lupa bahwa pelanggaran terhadap HAM sudah tidak bisa ditolerir lagi, di saat dunia (ketika pernyataan PBB itu dikeluarkan) baru saja dengan gemilang merebut kemenangan atas aliansi kekuatan militer-fasis internasional Nazi Jerman, fasisme Itali dan militer-fasis Jepang. Suatu kekuatan politik dan militer yang melanggar HAM dan membungkam kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat. Universal Declaration of Human Rights adalah tekad khidmat PBB, adalah suatu 'political will' yang historis dari organisasi keduniaan satu-satunya, dimana mayoritas mutlak negara di dunia ini adalah anggotanya.

***

Kebebasan pers adalah salah satu prinsip yang diutarakan dan dibela oleh HAM internasional. Di sini peranan jurnalis merupakan salah satu faktor menentukan. Salah satu syarat penting agar bisanya terlaksana kebebasan pers. Jurnalis-jurnalis dianggap sebagai penyangga kebebasan pers, penyanggap demokrasi. Suatu jurnalisme yang didasarkan atas pemahaman bersama bahwa, pertama-tama merupakan tuntutan terhadap diri sendiri, bahwa kaum jurnalis adalah insan-insan yang berpegang teguh pada prinsip HAM dan kebebasan demokratis. Bukan semata-mata sebagai 'kuli tinta' (seperti sering dungkapkan dalam kehidupan sehari-hari). Yang mencari nafkah sebagai wartawan di suatu perusahaan yang bersangkutan dengan dunia media.

Tentu lebih jelek lagi, bila sang wartawan, menulis atau membuat suatu liputan atas perintah 'amplop berisi' yang baru diterimanya dari jurusan tertentu yang berkepentingan. Jelas yang paling jelek dan teramat hina adalah menjadi 'wartawan bayaran'.

Wartawan atau editor bayaran bisa juga, adalah jurnalis-jurnalis, editor-editor bayaran yang dipasang disitu. Tugasnya adalah agar tulisan-tulisan kritis, teristimewa terhadap penguasa, tidak dimuat. Mereka-mereka itu adalah jurnalis 'palang pintu', atau jadi 'redaktur palang-pintu'. Hal ini terjadi di dalam suatu negeri yang mentrapkan sistim otoriter dan totaliter, ataupun didalam masyarakat kapitalis dimana raja-raja uang menguasai media cetak dan eletronik.

Secara umum, fungsi wartawan yang punya visi dan misi perjuangan kemerdekaan bangsa dan negeri, --- hal yang kita alami pada periode penjajahan kolonialisme Belanda, adalah tidak mudah. Jadi wartawan yang ikut memperjuangan kemerdekaan bangsa dan keadilan, terancam kehilangan pekerjaan dan sumber pencariannya. Bahkan bisa masuk
penjara atau dibuang ke Boven Digul (Papua). Di zaman pendudukan militer Jepang, jangan coba-coba untuk jadi wartawan yang bebas dan punya cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial. Pada periode kekuasaan asing di Indonesia, tak ada kebebasan pers, tak ada kebebasan menulis. Wartawan menulis hanya atas persetujuan dan pengendalian penguasa. Wartawan kawakan dan senior Rosihan Anwar, yang pernah hidup sebagai wartawan pada zaman pendudukan Jepang, bisa cerita banyak tentang hal itu.

Periode rezim ORBA, adalah saat ketika hak-hak azasi manusia, hak-hak demokrasi dicabut samasekali dari kehidupan masyarakat. Seluruh media pers diawasi dikontrol oleh penguasa militer. 'Pelanggaran' yang sekecil-kecilnyapun terhadap politik dan beleid penguasa akan berakhir dengan pemberangusan. Syukur-syukur jika hanya surat kabarnya yang ditutup, dan para wartawannya menjadi penganggur tanpa batas waktu.

Lebih celaka lagi, dan ini sering terjadi, sang wartawanpun masuk penjara. Bahkan ada yang 'hilang' tak tahu rimbanya.

Sesudah Suharto digulingkan dan Reformasi dan Demokratisasi menjadi program umum gerakan, pada tempatnya kebebasan pers mulai diberlakukan.

Tindakan pimpinan 'Harian Kompas' dengan memecat jurnalis senior Bambang Wisudo, adalah suatu kebijaksanaan yang hendak kembali ke periode tanpa kebebasan pers dan kebebasan berserikat seperti ketika di bawah rezim Orba. Mudah-mudahan kasus ini tidak menyebar kemana-mana.

***

Bulan Desemer yang ditandai oleh kegiatan-kegiatan untuk hak-hak demokrasi dan kebebasan pers, oleh pimpinan 'Harian Kompas' malah digunakan untuk memecat wartawan seniornya, dengan dalih yang dibuat-buat. Kalau benar seperti yang dijelaskan oleh AJI, bahwa tujuan 'Harian Kompas' adalah untuk menggembosi organisasi wartawan di situ, seharusnya tindakan pimpinan 'Harian Kompas' itu dikecam dan diprotes. Karena hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berorganisai bagi setiap buruh atau yang sekarang sering disebut 'karyawan'.

Pantaslah tuntutan AJI berkenaan dengan pemecatan terhadap Bambang Wisudo, mendapat dukungan seluruh masyarakat peduli-demokrasi.***

Setelah Lobi Tommy ke Menakertrans Gagal

2007-03-23T00:02:00.000-07:00

Dinas Tenaga Kerja DKI telah membatalkan surat pemecatan sepihak terhadap Bambang Wisudo. Namun Pemred Kompas Suryopratomo alias Tommy tetap ngotot untuk banding ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Kita akan banding ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar pria berkumis dalam logat Jawa Barat kental ini.

Penegasan sikap itu disampaikan Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo alias Tommy saat diterima Komisi IX DPR RI, Selasa (13/3/2007) pekan lalu.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan Tommy menanggapi Anjuran Disnaker DKI agar Bambang Wisudo dipekerjakan kembali di Kompas.

Meski didampingi St Sularto (Wakil Pimpinan Umum), Bambang Sukartiono (GM SDM Kompas), Nugroho F Yudho (Humas KKG), Tri Agung Kristianto (calon Manager PSDM Kompas), Arbain Rambey (bekas Wakil Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas), Tommy lebih memilih menjawab semua pertanyaan anggota Komisi IX seorang diri.

Saat dicecar anggota Komisi IX, Tommy malah sempat mengetuk-ngetuk meja di depannya karena emosi. Tak pelak anggota Komisi IX DPR RI yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut semakin keruh wajahnya.

Tommy menyatakan tetap menolak mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. Ia juga mencoba membantah motif pemberangusan serikat pekerja dibalik pemecatan. (lihat http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/komisi-ix-dpr-desak-kompas-pekerjakan.html)

Tapi di depan anggota parlemen, dia tak menyebut bahwa sebelumnya Tommy sudah pernah memecat Bambang Wisudo. Tapi putusan itu kemudian dianulir Jakob Oetama.

Tommy malah menyorot aksi solidaritas yang digerakkan 36 organisasi buruh, mahasiswa, dan organisasi non pemerintah yang mendukung Bambang Wisudo. Menurut dia, kalau mau kembali, kenapa harus mempermalukan perusahaan?

Hanya Tommy lupa. Pemecatan sepihak yang ditanda-tangani dirinya itulah penyebab semua demo di tubuh media terbesar itu akhir-akhir ini. Jadi, Tommy mencoba membuat 'akibat' dibalik menjadi 'sebab', dan 'sebab' dijadikan 'akibat'. Betul-betul cara berpikir yang ruwet dan sesat.

Meski Tommy sudah berusaha tampil meyakinkan, mayoritas anggota Komisi IX di akhir sidang toh tetap meminta Kompas agar mempekerjakan kembali Bambang Wisudo.

Mengapa Tommy berkeras? Selidik punya selidik, dari keterangan sumber-sumber di dalam Kompas, persoalannya sebenarnya amat sederhana.

Kabarnya, Tommy sudah terlanjur malu dan kalap. Ibarat kata, dari pada hanya berbasah-basah, kenapa tidak menyelam sekalian.

Pertama, Tommy sudah salah menandatangani surat pemecatan dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Redaksi Kompas. Padahal lazimnya surat pemecatan itu ditanda-tangani Jakob Oetama (Pimpinan Umum) atau Bambang Sukartiono (General Manajer SDM Kompas).

Mekanisme yang keliru ini kemudian menjadi sorotan di dalam tubuh Kompas.

Kesalahan kedua, Bambang Wisudo dipecat karena aktivitas dan kapasitasnya selaku Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas. Sebuah serikat pekerja yang sah di Depnakertrans dengan nomer pendaftaran: 140/I/P/XI/2001.

Padahal UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja dengan tegas menyebut seorang pengurus serikat pekerja dilarang dimutasi, disandera, apalagi sampai dipecat. (http://kompasinside.blogspot.com/2006/12/perkumpulan-karyawan-kompas-tolak-phk.html)

Maka, meski Tommy menyatakan pemecatan itu tak ada hubungannya dengan aktivitas Bambang Wisudo sebagai pengurus serikat pekerja, namun fakta ini begitu telanjang dan sulit dibantah.

Kesalahan ketiga, saat Bambang Wisudo dimutasi, sebenarnya Kompas sudah tak memiliki Peraturan Perusahaan (PP). PP harian Kompas itu sudah kadaluarsa dua tahun. PP yang dimiliki Kompas hanya berlaku 2004, sementara mutasi yang menjadi pemicu pemecatan keluar November 2006.

Kesalahan itu agaknya baru disadari kuasa hukum Kompas saat terjadi pertemuan tripartit dengan pihak manajemen Kompas, Komite Anti Pemberangus Serikat Pekerja, dan mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI tanggal 28 Februari 2007. (http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/phk-wartawan-kompas-kedua-belah-pihak.html)

Tak ayal, Disnakertrans DKI menghukum Kompas untuk mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. (http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/isi-putusan-disnaker-dki-soal-phk.html)

Indikasi kekalahan Kompas itu sebenarnya memang sudah tercium Kompas pada pertemuan tripartit.

Sadar akan kalah, Tommy kabarnya sibuk melakukan manuver dengan melobi Menakertrans Erman Suparno satu-dua hari sebelum anjuran Disnakertrans DKI tersebut keluar. Apalagi tujuannya bila tidak untuk mencegah kekalahan Kompas dalam upaya memecat Bambang Wisudo.

Kedatangan Tommy menemui Menteri Erman Suparno, memang tak dibantah Gandi Sugandhi selaku Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Depnakertrans.

Hal itu dikatakan Gandi secara terbuka saat menerima delegasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) dengan Depnakertrans tanggal 9 Maret 2007. (http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/aktivis-serikat-pekerja-geruduk-kantor.html)

Sayang seribu sayang, lobi tingkat tinggi Tommy ke Menakertrans Erman Suparno tetap saja gagal. Anjuran Disnakertrans itu keluar dengan hasil mencengangkan.

Kompas tetap dinyatakan kalah dan bersalah. Maka, Bambang Wisudo selaku Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas harus dpekerjakan kembali.

Sekarang, Tommy ngotot banding ke Pengadilan Hubungan Industrial. Terutama setelah lobi Tommy ke Menakertrans Erman Suparno gagal... (pap/E1)

Sekadar Usul Buat Kompas Inside

2007-03-22T00:34:00.000-07:00

(ctt redaksi: Surat ini diterima redaksi Kompas Inside dari seorang pembaca beberapa saat lalu. Isi dan usulnya menarik. Redaksi Kompas Inside tak keberatan dengan usul Henri untuk perluasan fungsi blog ini. Bagi pembaca lainnya apabila ada keluhan, kritik, dan kejanggalan berkait dengan pemberitaan Harian Kompas tapi tak bisa dimuat di surat pembaca harian itu, seperti yang dialami Sdr Henri, bisa mengirim ke alamat surat Kompas Inside di lawan.kompas@gmail.com )

SUARA PEMBACA

Salam perjuangan,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa salut saya kepada kawan-kawan yang mengelola blog ini.

Meski sibuk sebagai jurnalis profesional di masing-masing media, dan sebagai motor penggerak koalisi anti pemberangusan serikat pekerja (KOMPAS), namun masih bisa mengisi blog ini.

Hasilnya, blog ini cukup aktif. Terbukti sudah lebih dari 5000 orang yang mengakses blog ini.

Selanjutnya, lewat surat ini saya mengusulkan agar blog ini juga berfungsi sebagai wadah bagi pembaca dan pemerhati Harian Kompas dalam menyalurkan kritik, koreksi, pertanyaan, atas pemberitaan yang dimuat di Harian Kompas.

Ide ini saya kira menarik, karena Harian Kompas adalah media besar yang memiliki pengaruh (influence) besar pula kepada masyarakat.

Di dalam pemberitaannya, Harian Kompas tentu kadang tak lepas dari kesalahan. Maka koreksi bisa disampaikan pembaca ke blog ini. Kadang pula Harian Kompas memakai istilah yang bias sehingga pembaca bisa mempertanyakannya di sini.

Saya beri contoh, misalnya soal istilah lumpur yang muncrat di Porong, Sidoarjo.

Masyarakat umum dan kebanyakan media selalu menyebut lumpur yang muncrat itu dengan "Lumpur Lapindo", namun berita di Harian Kompas menyebut "Lumpur Porong".

Pembaca yang kritis tentu merasa masygul. Ada apa ini, kok istilahnya begitu? Apakah Harian Kompas, mau mengarahkan pembaca ke arah persepsi tertentu?

Nah, gerundulen, kegundahan, dan pertanyan-pertanyaan seperti itu bisa dimuat di blog ini.

Ide saya ini ada presedennya lho. Di Jerman, seorang wartawan sebuah koran dengan oplah dan tingkat pengaruh yang besar (namanya Bild), mendirikan blog khusus menampung kritik dan koreksi dari pembaca.

Wah, sambutannya luar biasa. Wartawan itu memilih keluar dari tempatnya bekerja dan memilih mengembangkan blog, karena dia tahu persis ada kebijakan yang tidak benar di dalam kantornya.

Sayang saya lupa alamat blog itu, saya perlu mencari alamatnya di buku diary saya.

Itu saja usul dan masukan saya. Sukses selalu buat kawan-kawan di Komite (KOMPAS) dan AJI Jakarta. Jangan menyerah kawan!!!

Salam hangat,

Henricus X.
Jakarta

Surat Dirjen PHI Soal 'Union Busting' Kompas

2007-03-21T03:47:00.000-07:00

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINA HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Jl. Gatot Subrtoto Kav. 51 Kotak Pos 4872 Jakarta 12048
Tel. (021) 5255733 Pes. 600 Fax (021) 5253913

Jakarta, 12 Maret 2007

Nomor : B. 94/PHIJSK-PPHI/III/2007
Sifat : Segera
Lampiran:
Perihal : Dugaan Pelanggaran UU No 21 Tahun 2000

Kepada Yth:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kodya Jakarta Barat
di- Jakarta

Sehubungan dengan kedatangan Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) tanggal 9 Maret 2007 di Depnakertrans RI, perihal tersebut di atas, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa PSDM Gramedia Majalah menolak kehadiran Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan Gramedia Majalah (FKGM)

2. Bahwa manajemen PT Kompas Media Nusantara telah melakukan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi dengan menyandera dan menyekap kemudian diputus hubungan kerjanya terhadap Sdr. Bambang Wisudo sebagai wartawan Kompas sekaligus Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk meneliti kebenaran informasinya dan menyelesaikan masalahnya sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Dirjen PHI dan Jamsos
Direktur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Drs Gandhi Sugandi, SH, MM
NIP 160013456

Tembusan Yth:
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Dirjen PHI dan Jamsos; (sebagai laporan)
3. Kepala Disnakertrans Prop. DKI Jakarta;
4. Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas)

600 Orang Demo ‘Union Busting’ Kompas

2007-03-18T22:30:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Walau dibayangi blokade pemberitaan, 600 massa Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) tetap tidak kapok. Mereka kembali menggelar demo di DPR dan harian Kompas, Kamis (15/3/2007) pekan lalu.

Aksi tersebut bermula sejak pukul 10.45 WIB. Dari arah kolong jembatan layang Taman Ria Senayan, massa dari Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Serang, Pandeglang yang sejak pagi berkumpul, kemudian bergerak ke Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Puluhan korban pemberangusan serikat pekerja (union busting), seperti halnya Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), Bambang Wisudo, terlihat ikut dalam barisan.

Para korban union busting itu terdiri dari pengurus Serikat Pekerja Blue Bird Group, Serikat Pekerja LIA Teacher Assoiaciton, dan korban pemberangusan serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM).

Mereka kini bergabung untuk mengusung satu tema: “Tangkap dan Penjarakan Pelaku Pemberangusan Serikat Pekerja”

Di depan mobil komando, puluhan bendera serikat buruh dan organisasi mahasiswa nampak berkibar-kibar ditiup angin. Sementara, di belakang mobil komando, ratusan massa berbaris rapi sepanjang 300 meter.

Terlihat juga massa dari Serikat Guru Banten, Serikat Guru Tanggerang, dan mahasiswa Universitas Tirtayasa Banten.

Dengan diiringin lagu-lagu perjuangan, massa akhirnya tiba di Gedung DPR RI. Kordinator lapangan, Jhon dari ABM, lalu mengatur barisan sebelum memulai orasi.

Dalam orasinya, wakil-wakil serikat buruh mengecam parlemen karena nyaris tak berbuat apa-apa melihat maraknya pemberangusan serikat pekerja. Padahal keberadaan serikat pekerja sudah dijamin Undang-Undang No 21/2000.

Dan, dalam perundangan yang disahkan parlemen itu, setiap pelaku pemberangus serikat pekerja diancam hukuman penjara. Namun praktis hal itu tidak berakibat apa-apa.

"Itulah sebabnya kita, kaum buruh harus belajar berpolitik. Agar kita tidak tergantung pada anggota parlemen yang kerjanya hanya bisa memanipulasi rakyat," seru Anwar Ma’ruf, Kordinator Badan Pekerjan Nasional ABM, sebuah organisasi gabungan belasan federasi serikat buruh.

Aksi di DPR RI kemudian berakhir pukul 13.00 WIB. Sebelum mengakhiri aksi, Komite membacakan pernyataan sikap.

Dalam pernyataannya, Komite mendesak DPR RI memanggil Menaker dan Kapolri untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai maraknya gejala pemberangusan serikat pekerja (union busting).

Komite juga mendesak DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden RI untuk kasus-kasus union busting.

Terakhir, Komite juga meminta DPR RI mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan union busting yang sedang berlangsung di Depnaker dan Kepolisian.

Siap Mundur Asal Tommy Mundur
Setelah menggelar aksi di DPR, massa kemudian bergerak ke Gedung Harian Kompas di Jalan Palmerah Selatan No 26-28, Palmerah, Jakarta Selatan.

Dengan barisan bendera di depan mobil komando, massa kemudian bergerak bersama melawan arus lalu lintas untuk tiba di depan harian Kompas.

Kemacetan di Jalan Gelora, jalan di dekat Gedung Kompas, menjadi tak terelakkan. Massa kemudian bergerak dengan tertib sebelum tiba di depan Harian Kompas.

Massa yang marah dan bersolidaritas atas kasus pemberangusan Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas Bambang Wisudo, semula sudah bersiap-siap memaksa masuk sekaligus menduduki Gedung Kompas.

Satu truk polisi yang berjaga di depan pagar Gedung Kompas tak membuat massa buruh gentar. Namun oleh Korlap, massa yang marah berhasil ditenangkan. Massa kemudian duduk dengan tertib di depan pintu masuk Kompas dan orasi pun mulai digelar.

Dalam orasinya, para orator mengecam Suryopratomo, Pemimpin Redaksi Kompas, karena masih berkeras menolak mempekerjakan Bambang Wisudo walau Disnaker telah membatalkan pemecatan tersebut.

Menurut mereka, ini merupakan bukti bahwa telah terjadi pemberangusan serikat pekerja di harian terbesar tersebut.

Bambang Wisudo, yang diminta untuk berorasi sebelum aksi ditutup, juga menegaskan sikapnya. Dia sempat meminta maaf ke massa aksi bila ia akhirnya akan memilih menerima pesangon 20 tahun gaji yang ditawarkan manajemen Kompas.

"Tapi penerimaan saya ini pun dengan syarat: Suryopratomo juga harus mundur sebagai Pemimpin Redaksi Kompas. Bila ini tak dipenuhi, saya akan menolak pesangon. Saya rela hidup miskin dan menderita seperti kawan-kawan semua," ujar Bambang yang segera disambut aplus oleh massa.

Akhirnya, aksi berakhir pada pukul 15.10 WIB. Massa sepakat untuk melanjutkan dengan aksi yang lebih besar pada hari peringatan buruh sedunia tanggal 1 Mei depan. (jan/E5)

Komisi IX Minta Manajemen Kompas Pertahankan Bambang Wisudo

2007-03-18T22:26:00.000-07:00

Tanggal: 14 Mar 2007
Sumber: dpr.go.id

Komisi IX DPR meminta kepada Menejemen Kompas untuk tetap mempertahankan salah satu wartawannya yakni Bambang Wisudo yang terancam di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja.

Hal tersebut terungkap saat Komisi IX DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Menejemen PT Kompas Media Nusantara di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).

"Saya sangat mengharapkan kepada Menejemen Kompas untuk bisa bersikap arif dengan tetap mempertahankan Bambang Wisudo dari ancaman PHK," kata Anggota Komisi IX Tiesnawati (F-PG).

Terlebih lagi, tambah Tiesnawati, dirinya yakin dalam menangani permasalah ini pastinya masih banyak memiliki celah dan harapan untuk tetap mempekerjakan Bambang Wisudo.

"Sebagai seorang karyawan yang memang tak luput dari kesalahan seharusnya tindakan yang perlu dilakuakan menejemen adalah memberikan teguran dan arahan sehingga karyawan tersebut menyadari kesalahannya," jelas Tiesnawati.

Untuk itu dalam kasus Bambang Wisudo, kata Tisenawati, masih melihat ada kemungkinan Bambang Wisudo untuk tetap bergabung dengan PT Kompas karena sudah cukup lama bergabung dalam perusahaan ini.

"Menurut saya permasalahan ini hanya merupakan miss understanding saja, untuk itu sekali lagi saya sangat menharapkan PT Kompas memberikan kesempatan Bambang Wisudo agar bisa berkesempatan menunjukan pengabdiannya di Kompas," terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Chaerul Anwar (F-PKS), menurutnya permasalah yang tengah terjadi merupakan miss komunikasi atau substansi antara Bambang Wisudo dan Manajemen PT Kompas.

"Kami perlu klarifikasi dari PT. Kompas yang menurut lapotan atau versi dari Bambang Wisudo yang kami ketahui berawal dari tuntutan saham kolektif sebanyak 20 persen," ujar Chaerul.

Dengan adanya tuntutan tersebut, jelas Chaerul, berbuntut adanya pemindahan atau mutasi yang dilakukan PT Kompas dengan menugasakan Bambang Wisudo ke Ambon.

"Nah barang kali hal ini yang saya minta klarifikasi apakah masalah ini merupakan miss komunikasi atau substansi didalamnya," jelas Chaerul. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pada prinsipnya Komisi IX mengharapkan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Komentar yang sama dikemukakan oleh Eko Waluyo dari F-PDIP, menurutnya apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan dan bisa diperbaiki dengan melakukan kerjasama kembali dengan menejemen PT Kompas.

"Oleh karena itu saya sangat mengharapkan menejemen Kompas untuk bisa menarik kembali untuk bisa bekerja di Kompas," jelas Eko.

Untuk itu, kata Eko, dirinya sangat ingin mengetahui tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan menejemen Kompas dalam menselesaikan permasalahan ini.

Menjawab banyaknya komentar tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Suryo Pratomo mengatakan telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian yang salah satunya meminta Bambang Wisudo untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas.

"Upaya untuk melakukan komunikasi pun sudah kami jalankan, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pimpinan tapi oleh semua rekan-rekan di Kompas," jelas Suryo Pratomo.

Namun, kata Suryo, setiap kali pendekatan tersebut dilakukan oleh pimpinan selalu dianggap pimpinan merupakan suatu kelompok tersendiri, "Padahal komitmen kami membangun keberadaan karyawan dan menejemen merupakan suatu bagian yang harus selalu mengingatkan," tegas Suryo.

Maka dari itu, tambahnya, setiap kali pendekatan yang menejemen lakukan dan Bambang Wisudo lakukan, membuat menejemen menilai sudah tidak ada lagi kecocokan dan ketidak percayaan antara perusahaan dan karyawa.

"Karena sudah tidak ada kepercayaan dari kedua belah pihak, apakah kemudian harus tetap dipaksakan," paparnya.

Menurut Suryo, dalam menyelesaikan permasalahan ini, sudah berulangkali melakukan pendekatan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut, dan menejemen Kompas juga telah berulangkali memberikan pengampunan kepada Bambang Wisudo.

Mengenai persoalan kepemilikan saham kolektif, Soryo Pratomo menegaskan bahwa dalam kasus ini tidak ada kaitanya dengan persoalan saham kolektif, "Mengenai saham sesuai dengan Kepmen tahun 1984 memang mewajibkan kepada perusahaan untuk memberikan saham 20 persen kepada karyawan, nah di Kompas hal tersebut dijalankan," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketika ada perubahan UU tidak ada lagi keharusan menejemen untuk memberikan saham 20 persen kepada karyawa, "Tetapi komitmen dari para pendiri Kompas, wartawan tetap menjadi bagian dari kepemilikan saham tersebut dan tetap dipertahankan," terangnya.

"Dan yang menjadi pertanyaan, karena itu merupakan saham kolektif, keuntungannya dapat diberikan dalam bentuk seperti apa, apakah dalam bentuk saham yang setiap kali terreduksi atau dicarikan jalan lain yang bisa menjamin 20 persen saham kompas menjadi milik karyawan," terangnya.

Pergulatan itu kata Suryo yang selalu ditempuh menejemen dan karyawan sehingga tahun lalu terjadi kesepakatan kepemilikian saham lebih baik diberikan dalam bentuk profit sharing (pembagian keuntungan) karena jalan tersebut tidak terkait dengan adanya keuntungan maupun kerugian.

Profit sharing tersebut, jelas Suryo 60-80 persen dibagikan dalam bentuk cash dibulan Juni, 20 persen disimpan dalam bentuk deposito agar menjadi jaminan karyawan ketika meninggal dunia pensiun atau berhenti bekerja.

Permasalahan yang menimpa wartawan Kompas Bambang Wisudo bermula pada upaya penyelesaian kepemilikan 20 pesen saham kolektif karyawan PT Kompas. Kepemilikan saham kolektif sejak tahun 1980 diwariskan PK Ojong selaku pendiri Kompas.

Penjuangan Bambang tersebut berdasarkan mandat yang diberikan Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) dimana ia menjadi salah satu pengurusnya. Proses negosiasi antara PKK dan PT Kompas telah berlangsung lama. Ditengah-tengah upaya negosiasi berulangkali menejemen melakukan pelumpuhan aktivitas PKK dengan cara memutasi para pengurusnya.

Dan puncaknya di bulan Juni 2005 PT Kompas secara sepihak memutuskan bahwa saham kolektif karyawan diubah menjadi pembagian keuntungan (profit sharing) tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun. Protes-protes yang diajukan PKK diabaikan manajemen Kompas dan sejak itu konflik memuncak dan berujung pada tindakan PHK terhadap Bambang Wisudo.(nt)

Sikap Komite dalam Aksi Anti-Union Busting

2007-03-18T20:25:00.000-07:00

Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Sekretariat: Jl Prof Dr Soepomo, Komplek BIER No 1A, Menteng Dalam, Jakarta
021-83702660, 021-70758626
081310274674 (Edy Haryadi), 081585160177 (Sholeh Ali),
08155517333 (Winuranto Adhi), 0811932683 (Bambang Wisudo)
---------------------------------------------------------------------
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW,
LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Federasi Serikat Petani Indonesia, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup
-----------------------------------------------------------------------------

PERNYATAAN SIKAP

Tangkap dan Penjarakan Pelaku Pemberangusan Serikat Pekerja!

Sejak Undang-Undang No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
disahkan parlemen, korban pemberangusan serikat pekerja (union busting)terus berjatuhan.

Misalnya saja pengalaman Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Pada tahun 2006, pengurus dan anggota serikat buruh di PT ISI, PT SM Global, PT Panah Forest Perkasa, PT EJP, dan lain-lain di Tanggerang yang berafiliasi dengan KASBI, diberangus secara serentak. Begitu juga dengan aktivis serikat buruh PT Istana Magnoliatama dan pengurus SBSI 1992 yang berafiliasi dengan ABM di Jakarta Utara.

Hal serupa juga terjadi pada aktivis Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) Tanggerang. Belasan pengurus SBKU langsung dipecat beberapa hari setelah memberitahu manajemen mereka telah mendirikan serikat buruh. Pemberangusan yang sama juga dialami pengurus dan anggota FNPBI PT Katexindo KBN Cakung.

Juga pengurus dan anggota GSPB PT Traya, Tambun, Bekasi. Lalu pemecatan pengurus PT Hanceng Tangerang. Mutasi dan pemecatan pun dialami pengurus SP Transportasi Pusat Blue Bird Grup dan Ketua SP PT Bank Lippo Karawaci.

Pemberangusan pun merambah ke sektor-sektor lainnya, seperti yang dialami pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Melia (Kuningan, Jakarta) yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM).

Union busting lainnya menimpa pengurus Safari Garden Hotel Bogor, PT Karung Nasional, dan pengurus SP LIA Teacher Association (LIATA). Yang terbaru adalah pemberangusan yang dialami anggota dan pengurus serikat buruh PT Trijaya irta Dharma Bersatu, di Lampung.

Pola pemberangusan serikat pekerja pascapengesahan UU No. 21/2000 di Indonesia begitu klasik. Yakni dengan cara mutasi, intimidasi dan pemecatan dengan alasan disharmoni.

Di dunia pers, pemberangusan serikat pekerja (union busting) sudah terjadi sejak tahun 2002. Mulai dari SP Antara, SP Jakarta News FM, Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK), dan lain-lain. Yang terakhir, tanggal 8 Desember 2006 giliran Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Bambang Wisudo yang jadi korban.

Tragisnya, sebelum menerima surat pemecatan dari Pemred Kompas Suryopratomo, Bambang Wisudo sempat dipiting, diseret paksa, dan disekap satpam yang mengaku menjalankan perintah atasan selama dua jam pada 8 Desember 2006 silam.

Bambang Wisudo dipecat dan disandera karena manajemen harian terbesar di Indonesia ini memang melakukan aksi pembalasan. Aksi itu terarah pada pimpinan PKK yang selama ini vokal mempertanyakan nasib saham kolektif sebesar 20% bagi karyawan.

Aksi balasan ini berupa pemindahan (mutasi) tugas sejumlah pimpinan kunci PKK ke daerah dengan alasan pengembangan karier. Syahnan Rangkuti selaku Ketua PKK dibuang ke Padang, sementara Sekretaris PKK Bambang Wisudo dibuang ke Ambon. Keputusan itu mulai berlaku 1 Desember 2006, meski kepengurusan PKK baru resmi berakhir 28 Februari 2007.

Jelas mutasi ini merupakan pembuangan. Apalagi General Manager Sumber Daya Manusia PT Kompas Media Nusantara, Bambang Sukartiono berkali-kali mengatakan mutasi ini merupakan upaya "rehabilitasi" untuk Bambang Wisudo. Dengan demikian, aktivitas Bambang Wisudo disamakan dengan upaya "rehabilitasi" tahanan politik (tapol) PKI pada era Orde Baru. Bila tapol PKI direhabilitasi ke Pulau Buru, pengurus kunci PKK dibuang ke Ambon dan Padang.

Pola pemberangusan seperti ini merupakan pola klasik kediktaktoran Soeharto. Dan celakanya pola ini masih tetap digunakan manajemen Kompas. Padahal di halaman tajuk rencana, setiap harinya Kompas menyerukan demokrasi, HAM, penghormatan terhadap hak berserikat, transparansi dan antikorupsi.

Parahnya, saat Bambang mewartakan sikapnya untuk menolak mutasi kepada karyawan Kompas, aksi kekerasan malah justru terjadi. Pada Jumat (8/12/2006) petang, Wisudo dibekuk, dipiting, diseret paksa, dan ditenteng sebelum akhirnya ditahan dan disandera oleh Satpam Kompas selama dua jam di pos satpam kantor perusahaan itu, di Jalan Palmerah Selatan 26-28, Jakarta. Itu terjadi saat Bambang Wisudo membagikan leaflet pernyataan sikapnya dalam kapasitasnya selaku aktivis serikat pekerja.

Setelah menjadi bulan-bulanan korban kekerasan dan penyanderaan selama beberapa jam, pemimpin redaksi Kompas kemudian mengeluarkan surat PHK dengan No: 074/Red/SDM/XII/2006. Surat itu ditanda-tangani pemimpin redaksi Kompas dan Direktur PT Kompas Media Nusantara, Suryopratomo.

Kini, persis tiga bulan setelah Bambang Wisudo dipecat secara sepihak oleh Suryopratomo, Disnaker DKI melalui surat anjuran bernomor 059/ANJ/D/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 membatalkan pemecatan tersebut. Sebab, hal itu jelas merupakan upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting). Karena itu Bambang Wisudo harus dipekerjakan kembali.

Tapi di tengah pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang begitu massif, negara seperti cuci tangan. Instansi pemerintah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pemberangusan serikat pekerja, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga Kapolri, hanya diam melihat pelanggaran kebebasan berserikat tersebut. Baik yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang.

Padahal dalam Undang-Undang No 21/2000 tentang di Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan:

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN HAK BERORGANISASI
Pasal 28
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, menghentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
d. Melakukan kampanye antipembentukan serikat pekerja/serikat buruh;.

BAB XII
SANKSI
Pasal 43
1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Tapi aturan yang disahkan parlemen ini tak mencegah jatuhnya korban pemberangusan serikat pekerja. Dari data yang terkumpul sejak setahun terakhir, puluhan kasus terus terjadi.

Dengan fakta-fakta di atas, kami 36 organisasi buruh, mahasiswa, dan organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) menyatakan:

1. Menuntut DPR RI memanggil dan meminta pertanggungjawaban Menakertrans dan Kapolri untuk menangkap dan memenjarakan pelaku pemberangusan serikat pekerja atau union busting.

2. Menuntut DPR RI menggunakan hak interpelasi pada Presiden untuk kasus union busting dan pelanggaran hak normatif lainnya.

3. Menuntut DPR RI untuk mengawal proses penyelidikan di Depnakertrans dan Kepolisian untuk kasus union busting yang sedang berlangsung.

Jakarta, 15 Maret 2007
Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)

Winuranto Adhi
Koordinator Non Litigasi

Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Kembali Bambang Wisudo

2007-03-13T22:33:00.000-07:00

13 Maret 2007
sumber: hukumonline.com

Para anggota Komisi IX DPR menyayangkan terburu-burunya sikap manajemen Kompas memecat Bambang Wisudo. Kubu Kompas tetap pada pendiriannya dan berencana melayangkan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Setelah menerima Bambang Wisudo hampir dua bulan silam, kini Komisi IX DPR RI memanggil kubu Kompas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (13/3). Sedianya Disnakertrans DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Ditjen PHI) Depnakertrans juga diundang. Namun pihak Disnakertrans tidak hadir.

Menariknya, menurut cerita sumber terpercaya dari DPR, ketidakhadiran Disnakertrans karena tidak menerima undangan dari Komisi IX. Padahal, faksimili surat undangan sudah tersampaikan. “Tentu ada sesuatu di Disnakertrans. Padahal yang berkuasa menentukan jalannya proses hukum justru Disnakertrans, bukan Departemen,” ujar sumber tersebut.

Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo datang dengan didampingi oleh kuasa hukum Frans Lakaseru dan Untung Herminanto. Pun datang Wakil Pemimpin Umum ST Sularto beserta beberapa redaktur Kompas. Hadir pula fotografer Kompas Arbain Rambey yang juga (bekas, red) Wakil Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Sedangkan pihak Depnakertrans diwakili oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Ditjen PHI Gandi Sugandi. Ia ditemani Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Syarifuddin Sinaga.

Tommy, panggilan akrab Suryopratomo, menjelaskan proses pemecatan Bambang sudah diputuskan masak-masak. "Selama 42 tahun Kompas tak pernah memecat wartawannya. Kompas mengemban nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah kesepakatan bersama. Dalam hal ini, peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama. Jika aturan main ini dilanggar oleh seseorang, maka dia harus menerima konsekuensi."

"Pemecatan saudara Bambang Wisudo sudah dibicarakan dengan Dewan Kehormatan Wartawan Kompas dan Dewan Redaksi. Juga kami pertimbangkan bersama para editor. Tindakan Bambang sudah melebihi batas kewajaran perilakunya sebagai karyawan. Seorang wartawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sudah kami tanamkan," lanjutnya.

Tommy sudah bulat menutup pintu bagi Bambang untuk bekerja kembali. "Tindakan Bambang sudah membuat pihak manajemen tidak dapat menaruh kepercayaan lagi. Dia menyebar keterangan miring tentang penyekapan, pemberangusan serikat pekerja, dan puncaknya penyebaran pamflet sehingga meresahkan karyawan. Bagaimana bisa mempekerjakan kembali orang yang sudah menghina nama baik perusahaan?"

Mendengar penjelasan tersebut, anggota Komisi IX meradang. "Kami mohon manajemen Kompas bisa mengambil sikap arif, duduk bersama dan mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. Apalagi posisi beliau sebagai wartawan senior dan pengurus serikat pekerja," ungkap Tisnawati Karna, anggota Komisi IX.

Anggota lainnya, Kasmawati TZ Basamalah setali tiga uang. "Kalau Pak Bambang melakukan pencurian atau pengrusakan, baru layak dipecat. Ini masalah miskomunikasi belaka. Kompas sebagai orang tua yang punya banyak anak, tentu ada salah satu anaknya yang 'bandel'..." ujarnya.

Komentar paling keras ditunjukkan oleh Ketua Komisi IX Ribka Ciptaning. "Jangan pernah main-main dengan serikat pekerja. Direksi PT Jamsostek baru saja cuci gudang juga karena dilengserkan oleh serikat pekerja. Komisi IX tak membeda-bedakan apakah Bambang seorang diri atau ada korban PHK beribu-ribu orang. Komisi IX adalah rumah buruh. Karena itu masalah buruh adalah masalah kita."

Tommy menampik jika dianggap memberangus serikat pekerja. "Selama ini Kompas menghormati keberadaan serikat pekerja. PKK adalah mitra perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Baru saja tadi pagi PKK beraudiensi dengan Pak Jakob Oetama."

Tommy juga menjelaskan masalah mutasi Bambang. "Mutasi terhadap Bambang dan pengurus PKK adalah hal wajar. Kebijakan ini berlaku bagi semua karyawan. Ada 55 orang karyawan yang kami mutasi. Khusus untuk Bambang dan pengurus PKK lainnya, kebijakan mutasi ini kami berlakukan setelah masa kepengurusan mereka berakhir pada Februari 2007. Jadi jika Bambang menolak mutasi ke Ambon, apakah itu tidak membangkang?"

Ditambahkannya manajemen Kompas tak bisa menerima usul Bambang untuk mutasi ke Garut selama tiga bulan. Karena masa mutasi yang harus dijalani setidaknya dua tahun. "Kebijakan mutasi ini tidak bisa seenaknya diubah," lanjut Tommy. Pengakuan Tommy tentang mutasi ini jelas berbeda dengan penuturan Bambang dalam sidang tripartit di Disnakertrans.

Tommy juga menolak dituding menjegal perjuangan PKK menuntut kepemilikan saham karyawan. "Kepemilikan saham karyawan media memang diatur oleh Menteri Penerangan pada 1984. Perusahaan sudah menyisihkan 20% saham buat karyawan. Setelah Departemen Penerangan dibubarkan, praktis aturan tersebut tak berlaku. Namun, perusahaan mengganti kepemilikan saham itu dengan 20% profit sharing yang diambil dari laba perusahaan."

Menurut Tommy, profit sharing lebih menguntungkan daripada pola kepemilikan saham. "Jika yang dipakai adalah kepemilikan saham, ketika perusahaan merugi, karyawan juga harus menanggungnya. Jika profit sharing, kalau rugi karyawan tidak menanggung dan kalau laba karyaan menikmati keuntungan. Setiap tahun perusahaan wajib menyisihkan 20% dividen bagi karyawan. Dividen yang dibagi 60-80% berupa uang tunai dan sisanya berupa deposito yang bisa dimanfaatkan karyawan setelah tidak bekerja lagi," sambung Tommy panjang lebar.

Gandi tak banyak berkomentar kecuali masalah prosedural penyelesaian hubungan kerja. "Pada dasarnya menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, kedua pihak baik pengusaha maupun karyawan seharusnya mengusahakan supaya tidak terjadi PHK. Namun jika sudah bergulir, penyelesaian harus melalui prosedur. Bipartit, tripartit, dan terbitlah anjuran. Jika salah satu pihak tidak puas, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah setempat. Selanjutnya bisa berlanjut ke kasasi Mahkamah Agung (MA) lalu bisa juga berlanjut ke Peninjauan Kembali (PK)."

Gandi berpendapat manajemen Kompas sudah menunjukkan itikad baik. "Banyak kasus perusahaan tidak mau membayar gaji atau hak pekerja selama proses PHK berlangsung. Saya kira pihak Kompas sudah menunjukkan niat baik selama proses hukum berlangsung dengan tetap memenuhi upah si pekerja."

Setelah mendengar keterangan Tommy, Komisi IX tetap keukeuh agar Bambang kembali dipekerjakan. "Perilaku Bambang mana yang tak patut? Apakah perusahaan mengalami kerugian materiil akibat ulah Bambang? Nama baik Kompas mana yang tercoreng? Sejak lama hingga kini sekitar 500 anggota DPR tetap berlangganan Kompas. Nama baik Kompas tetap besar. Jika Bambang telah melakukan pencurian atau pengrusakan, itu baru layak dipecat," teriak anggota Komisi IX Hardy Muhammad.

Sebelumnya, Disnakertrans sudah melayangkan anjuran untuk mempekerjakan Bambang kembali. Tommy berencana melayangkan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta. "Kami baru saja menerima anjuran Disnakertrans tapi tidak bisa menerima isi anjuran tersebut," ujarnya.

Nampaknya perseteruan Tommy-Bambang masih lama berlanjut. Keduanya telah terlanjur menoreh tinta sejarah Kompas -yang namanya diberikan oleh Presiden Soekarno itu. (Ycb)

Babak Baru Perburuhan di Harian Kompas

2007-03-13T22:31:00.000-07:00

Jumat, 09-03-2007 16:36:36
Kanal: Peristiwa
sumber: wikimu.com/news/

Sengketa antara Bambang Wisudo, jurnalis senior sekaligus karyawan dengan manajemen harian umum Kompas memasuki babak baru, setelah keluar keputusan dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta hari ini Jumat, 9 Maret 2007.

Pemecatan Wisuod secara sepihak oleh Pemred Kompas Suryopratomo, 9 Desember 2006 lalu, mengakibatkan masalah ini masuk ke meja Dinas Tenaga Kerja Jakarta. Lewat beberapa kali pertemuan, akhirnya Dinas melalui surat bernomor 1009/-1.8353 dan Ajuran bernomor 059/ANJ/D/III/2007 yang ditandatangani Wakil Kepala Disnaker DKI Jakarta dan Mediator Hubungan Industrial Rinjan Saragih menyatakan:

1. Agar pihak pengusaha PT Kompas Media Nusantara mempekerjakan kembali
pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo pada posisi semula di Provinsi DKI Jakarta.

2. Agar pihak pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo melapor kepada pengusaha untuk
siap bekerja kembali sesegera mungkin.

Menurut Disnaker, mutasi adalah hak prerogatif pengusaha, tetapi mekanisme mutasi tersebut harus diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun berdasarkan keterangan pengusaha ternyata saat ini tidak ada aturan perusahaan yang berlaku dan peraturan perusahaan yang pernah ada telah habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat diberlakukan lagi.

Konflik ini berawal dari perjuangan Bambang Wisudo dan kawan-kawan yang tergabung dalam Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) untuk mendapat pembagian saham Kompas pada karyawan. Walau akhirnya perjuangan ini sampai pada kesepakatan bahwa karyawan tidak mendapat 20% saham, tapi 20% deviden, ternyata masalah tidak berhenti di sini.

Buntutnya Ketua PKK Syahnan Rangkuti dimutasi ke Padang dan Bambang Wisudo sebagai Sekretaris PKK dimutasi ke Ambon. Sebagai pengurus serikat buruh, Wisudo mempunyai hak tolak mutasi ini. Karena dalam UU Tenaga Kerja hal ini juga diatur, bahwa pengurus serikat buruh tidak dapat begitu saja dipindahtugaskan ke luar daerah, karena tentu akan menghambat tugas-tugas keorganisasiaan.

Penolakan Wisudo inilah yang berbuntut pemecatannya tanggal 9 Desember 2006. Pemecatan yang disertai pengusiran paksa pada diri Wisudo oleh satpam Kompas akhirnya berbuntut panjang. Banyak elemen masyarakat yang mengecam keputusan dari jajaran petinggi Kompas yang berslogan 'Amanat Hati Nurani Rakyat' ini.

Keluarnya keputusan dari Dinas Tenaga Kerja ini tentu menjadi sebuah pengembalian hak-hak Wisudo sebagai seorang buruh maupun profesional. Dan ini sesuai dengan harapan Bambang Wisudo, yaitu bekerja kembali sebagai jurnalis di media Kompas.

Namun bagaimana dengan pihak manajemen Kompas? Apakah mereka mau melaksanakan keputusan hukum dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta ini? Ataukah tutup mata dengan cara melakukan gugatan balik lewat pengadilan?

Mari kita tunggu babak baru dari sengketa perburuhan media ini. Karena selama ini media massa cukup kritis pada penerapan UU Tenaga Kerja di banyak perusahaan, terutama manufaktur. Namun bagaimana bila hal ini terjadi di dalam perusahaan sendiri? (Bajoe)

Disnakertrans: Pekerjakan Kembali Bambang Wisudo

2007-03-13T21:01:00.000-07:00

12 Maret 2007
sumber: hukumonline.com

Disnakertrans DKI Jakarta telah melayangkan anjuran untuk mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. Pihak Bambang belum puas.

Jumat pekan lalu (9/3) adalah hari istimewa buat wartawan senior Harian Kompas, Bambang Wisudo. Perseteruannya dengan Pemred Kompas Suryopratomo yang memecatnya tiga bulan silam setidaknya untuk sementara terlerai oleh sebuah surat. 'Surat cinta' tersebut dilayangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disakertrans) DKI Jakarta.

Setelah melalui proses mediasi tripartit, akhirnya Disnakertrans DKI Jakarta menurunkan anjuran. Surat anjuran yang bernomor 059/ANJ/D/III/2007 itu ditandatangani oleh Wakil Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Sumanto, serta dua mediatornya, Rindjan Saragih dan Nilza. "Hari ini, tepat tiga bulan saya dipecat oleh Kompas, saya menerima surat anjuran ini," ujar Bambang waktu itu –di lingkungan Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun, Bambang malah kurang antusias atas turunnya surat penting tersebut. "Perjuangan dan perjalanan masih panjang. Ini hanya kemenangan kecil," ungkapnya dengan nada datar.

Dalam surat tersebut, Sumanto menganjurkan pihak Kompas mempekerjakan kembali Bambang Wisudo. Anjuran Sumanto berdasar pada pengakuan kedua belah pihak dan data yang diolah oleh kedua mediatornya tersebut.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa tindakan Bambang menyebarkan pamflet sebagai bentuk protes atas keputusan manajemen memutasinya ke Ambon. Selain itu, rupanya pihak manajemen belum bisa menunjukkan peraturan perusahaan yang masih berlaku. Padahal, pihak manajemen melalui kuasa hukumnya Untung Herminanto dalam sidang tripartit mengakui dasar pemutasian Bambang adalah peraturan perusahaan.

Selain itu, pihak manajemen seharusnya mempertimbangkan posisi Bambang sebagai Seketaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) –serikat pekerja Kompas. "Seharusnyalah pengusaha bertindak arif dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan," demikian ungkap Sumanto dalam surat anjuran tersebut.

Disnakertrans juga menegaskan, bahwa serikat pekerja adalah mitra pengusaha. Kedua belah pihak seharusnya bersama-sama menjaga agar hubungan tetap harmonis dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Dalam penutupnya, Disnakertrans memberi batas waktu 10 hari pada kedua belah pihak memberikan jawaban atas surat anjuran tersebut. Jika salah satu kubu ada yang keberatan,pihak tersebut bisa melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta.

Meski angin kemenangan –untuk sementara– berhembus ke arah Bambang, dia masih kecewa. "Surat ini tak menyinggung sama sekali upaya manajemen membungkam aktivitas serikat pekerja. Di balik tindakan manajemen memutasi dan memecat saya, ada upaya anti union atau union busting," ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Asfinawati berujar senada. "Surat anjuran bukanlah jaminan kemenangan. Begitu banyak kasus yang menunjukkan bahwa pihak pengusaha mengabaikan surat anjuran yang memenangkan pekerja korban PHK," ujar Asfin ketika mendampingi Bambang.

"Selang sepuluh hari setelah turunnya anjuran, kerap juga terjadi pihak manajemen menggantung nasib pekerja korban PHK. Manajemen tidak mempekerjakan kembali karyawan tersebut, pun tak mengirimkan gugatan ke PHI. Banyak contoh seperti itu," sambung Asfin.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Untung justru mengaku belum menerima surat anjuran tersebut. "Saya belum menerima apalagi membaca surat anjuran tersebut. Saya belum bisa memberikan tanggapan apapun," ungkapnya dalam sebuah pesan singkat. (Ycb)

Komisi IX Panggil Manajemen Kompas

2007-03-11T21:01:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Sesuai janjinya, Komisi IX DPR RI akhirnya memanggil manajemen Kompas ke parlemen. Acara tersebut akan digelar Selasa (13/3/2007) siang besok di ruang rapat Komisi IX.

Pemanggilan ini dibenarkan oleh Ketua Komisi IX dr Ribka Ciptaning. "Benar, manajemen Kompas memang sudah kami panggil ke parlemen," ujarnya saat dikonfirmasi.

Acara dengar pendapat itu rencananya akan dilakukan usai Rapat Paripurna DPR RI, atau sekitar pukul 15.00 WIB. Hal ini dilakukan Komisi IX menyusul surat Komite tertanggal 2 Maret lalu tentang tindak lanjut Komisi IX atas pengaduan Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS).

Dalam jadwal yang dilihat anggota Komite, Komisi IX DPR RI juga memanggil Depnaker dan Disnaker DKI dalam pertemuan tersebut.

Seperti diberitakan, Komite yang merupakan gabungan 36 organisasi serikat buruh, organisasi non pemerintah dan mahasiswa ini, diundang untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX tanggal 22 Januari 2007.

Dalam pertemuan itu, delegasi Komite menyampaikan pengaduan tentang tindak kekerasan dan pemberangusan serikat pekerja harian Kompas. Tindak kekerasan dan union busting itu dialami oleh Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Bambang Wisudo.

Bambang sendiri sempat dibekuk sebelum diseret paksa ke posko satpam Kompas tanggal 8 Desember 2006. Di dalam posko itu, Bambang sempat disandera selama dua jam sebelum menerima surat pemecatan tanpa prosedur dari Pemimpin Redaksi Suryopratomo.

Surat pemecatan itu sendiri sudah dibatalkan oleh Disnaker DKI. Disnaker DKI menegaskan PHK itu batal demi hukum karena tak memiliki dasar.

Apalagi, Bambang Wisudo adalah Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, sebuah serikat pekerja yang sah terdaftar di Depnaker dengan nomer pendaftaran 140/I/P/XI/2001.

Dalam UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang disahkan parlemen, memang sudah ditegaskan aktivis serikat pekerja dilarang untuk dimutasi, diintimidasi, apalagi dipecat. Tindakan manajemen Kompas karenanya memiliki konsekuensi pidana. (uli/E4)

AJI Jakarta Putar Film Perjuangan Wisudo

2007-03-11T20:56:00.000-07:00

Jakarta, Kompas Inside. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar pertemuan anggota bertema "Jurnalis Juga Buruh", Sabtu (10/3), pukul 19.30 WIB.

Acara yang sudah digagas lama itu juga seperti sebuah syukuran karena kemenangan kecil Bambang Wisudo, menyusul keluarnya anjuran Disnaker DKI sehari sebelumnya.

Dalam putusan itu, Disnaker DKI membatalkan surat PHK yang ditanda-tangani Pemred Kompas Suryopratomo terhadap Bambang Wisudo.

Alasan Disnaker DKI, mutasi yang menjadi akar pemecatan Bambang Wisudo tak memiliki dasar hukum. Sebab, Peraturan Perusahaan Kompas hanya berlaku sampai 2004. Sementara surat mutasi itu dikeluarkan 2006.

Selain itu, Bambang Wisudo adalah Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, serikat pekerja yang sah dan terdaftar di negara dengan nomer pendaftaran 140/I/P/XI/2001.

Dalam acara pertemuan yang diikuti puluhan anggota AJI Jakarta tersebut, ditegaskan bahwa AJI Jakarta mendukung penuh perjuangan Bambang Wisudo dan keluarga. Karena itu Bambang Wisudo tidak berjuang sendiri.

Bambang sendiri hadir ditemani istri dan putra tunggalnya.

Di acara tersebut, juga diputar film dokumenter perjuangan Bambang Wisudo. Film dokumenter berdurasi 10 menit yang disutradarai Hari Nugroho dengan produser Yus Ardiansyah itu, Bambang kembali menegaskan sikapnya menolak golden shake hand yang ditawarkan Kompas.

"Saya akan terus berjuang sampai saya berhasil," tuturnya. Ia juga menyatakan satu-satu keinginannya bukanlah menerima pesangon dalam jumlah berlimpah. Namun dipekerjakan kembali.

Dalam film itu, turut digambarkan aksi-aksi advokasi Bambang Wisudo oleh Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) selama tiga bulan terakhir.

Akhirnya acara diakhiri dengan diskusi dan diselingi makan bakso buatan Ateng dan kawan-kawan.

Di akhir acara, Bambang Wisudo menerima tanda-tangan dukungan dari anggota AJI Jakarta sebagai simbolisasi dukungan atas perjuangan Bambang Wisudo. (umr/E5)

AJI Minta Kompas Patuhi Anjuran Disnaker

2007-03-11T19:43:00.000-07:00

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Nomor : 010/AJI-Adv/PS/III/2007
Perihal : Pernyataan Sikap

Pernyataan Sikap AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah mendapatkan surat anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dengan nomor 059/ANJ/D/III/2007 tentang perselisihan hubungan industrial antara P. Bambang Wisudo dan PT Kompas Media Nusantara (Penerbit Harian Kompas) yang berisi :

1. Agar pihak pengusaha PT Kompas Media Nusantara mempekerjakan kembali pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo pada posisi semula di Provinsi DKI Jakarta
2. Agar pihak pekerja Sdr. P Bambang Wisudo melapor kepada pengusaha untuk siap bekerja kembali sesegera mungkin

Dengan dasar pertimbangan

1. bahwa mutasi adalah hak prerogative pengusaha, tetapi mekanisme mutasi harus diatur didalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
2. Bahwa tidak ada peraturan perusahaan yang berlaku dan peraturan perusahaan yang pernah ada telah habis masa berlakunya sehingga tidak dapat diberlakukan lagi
3. Bahwa kedudukan pekerja sebagai sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas seharusnya pengusaha bertindak arif dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan

Melalui surat ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta :

1. Manajemen Kompas (PT Kompas Media Nusantara) untuk mematuhi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial
2. Agar Manajemen Kompas (PT Kompas Media Nusantara) dan P. Bambang Wisudo mengadakan dialog dan rekonsiliasi untuk mencegah masalah-masalah yang timbul di kemudian hari
3. Agar Manajemen Kompas dan P Bambang Wisudo bersedia untuk menghentikan proses ini untuk mencegah berlanjutnya kasus ini kepada proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), supaya penyelesaian kasus ini tidak berlarut – larut dan merugikan kedua belah pihak

Jakarta, 9 Maret 2007

Heru Hendratmoko
Ketua Umum

Eko Maryadi
Kordinator Divisi Advokasi

--------------------------------------------------------------------------------

Sikap Komite atas Anjuran Disnaker DKI

2007-03-11T19:40:00.000-07:00

Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Jl. Dr. Soepomo No.1A Komplek BIER Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870
Tlp. 021-83702660, 8295372, Fax. 021-8295701, 83702660
http://kompasinside.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
081310274674 (Edy Haryadi), 081585160177 (Sholeh Ali),
08155517333 (Winuranto Adhi), 0811932683 (Bambang Wisudo)
----------------------------------------------------------------------
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, , PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS SURABAYA, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM MAGELANG, FKB Andalas),YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, Papernas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup

-----------------------------------------------------------------------

Press Release

Disnaker DKI Jakarta Menangkan Wisudo, Wartawan Harian KOMPAS

Kasus perselisihan hubungan industrial antara wartawan KOMPAS, Bambang Wisudo, dan PT Kompas Media Nusantara, penerbit Harian KOMPAS, telah dimenangkan oleh pihak buruh. Hal ini berdasarkan surat keputusan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Nomor 1009/-1.8353 yang dikeluarkan pada 9 Maret 2007 lalu.

Lewat surat tersebut Disnaker DKI Jakarta meminta Harian KOMPAS (PT Kompas Media Nusantara) untuk mempekerjakan kembali Bambang Wisudo pada posisi semula, yakni sebagai wartawan Harian KOMPAS. “Agar pihak pengusaha PT Kompas Media Nusantara mempekerjakan kembali pekerja Sdr P. Bambang Wisudo pada posisi semula di Provinsi DKI Jakarta,” demikian isi anjuran Disnaker DKI Jakarta.

Anjuran tersebut dibuat oleh Disnaker DKI Jakarta setelah memperhatikan masukan dari PT Kompas Media Nusantara dan pihak pekerja. Disnaker DKI Jakarta berpendapat bahwa perkara perselisihan hubungan industrial antara Bambang Wisudo dengan PT Kompas Media Nusantara berawal dari tindakan managemen memutasikan pekerja ke Ambon tanpa terlebih dahulu ada pembicaraan tentang mutasi tersebut kepada pekerja. Mutasi yang dimata Disnaker terkait dengan kegiatan Bambang Wisudo sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), serikat pekerja di Harian Kompas, itu dinilai tidak adil.

Pertimbangan lainnya dari Disnaker ialah bahwa pihak pekerja telah bersedia melakukan kompromi dengan bersedia ditugaskan ke Garut selama 3 bulan sebagai upaya meredakan permasalahan, tetapi ditolak oleh managemen Kompas. Selain, itu Disnaker juga mendapatkan fakta bahwa mekanisme mutasi wartawan Kompas tidak jelas prosedurnya karena peraturan perusahaan yang dijadikan dasar mutasi telah habis masa berlakunya sehingga tidak dapat digunakan.

Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), koalisi yang mengadvokasi kasus ketenagakerjaan yang menimpa Bambang Wisudo, menyambut baik anjuran dari Disnaker. Berdasarkan anjuran tersebut, Komite meminta Harian KOMPAS segera dalam waktu 10 (sepuluh) hari mempekerjakan kembali Bambang Wisudo pada posisi semula.

Selain masalah perselisihan ketenagakerjaan, kasus Bambang Wisudo juga memiliki unsur Anti-Serikat Pekerja (Union Busting) dan tindak pidana kekerasaan yang dilakukan oleh managemen Harian KOMPAS. Saat ini perkara Union Busting sedang dalam proses Disnaker DKI Jakarta, sedangkan tindak pidana kekerasan masih diproses oleh Polda Metro Jaya.

Aktivis Serikat Pekerja Geruduk Kantor Menaker

2007-03-11T19:32:00.000-07:00

Jum'at, 09/03/2007 14:03 WIB

Sholahudin Achmad - Okezone

JAKARTA – Puluhan aktivis serikat pekerja mendatangi kantor Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2007) siang ini. Kedatangan para aktivis tersebut untuk beraudiensi dengan menaker.

“Kami meminta agar negara melindungi hak-hak pekerja. Sebab, selama ini meskipun kita sudah meratifikasi aturan internasional dari ILO, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pemberangusan serikat pekerja,” kata Edi Haryadi, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, kepada okezone.

Edi mengatakan, rekan-rekannya yang bergiat di serikat pekerja banyak yang dikorbankan. Padahal, posisi serikat pekerja dalam aturan perundang-undangan merupakan mitra bagi perusahaan.

“Kasus yang paling menonjol adalah PHK terhadap wartawan Kompas Bambang Wisudo. Dia dipecat karena aktivitasnya di Perkumpulan Karyawan Kompas. Ini merupakan salah satu contoh adanya upaya memberangus serikat pekerja di negeri ini,” tukas Edi, lewat sambungan telepon.

Ikut dalam delegasi aktivis Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja tersebut, antara lain, LBH Jakarta, AJI Jakarta, Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Federasi Serikat Pekerja Mandiri. (adi)

Isi Putusan Disnaker DKI Soal PHK Wisudo

2007-03-09T03:58:00.000-08:00

(ctt: Persis tiga bulan saat surat pemecatan yang ditanda-tangani Pemred Kompas Suryopratomo 8 Desember 2006, Surat Anjuran Disnaker DKI tentang permohonan PHK Bambang Wisudo akhirnya keluar. Dalam surat ini disebutkan, pemecatan yang diajukan Harian Kompas ditolak. Alasannya, pemecatan itu berawal dari mutasi. Padahal mutasi itu dilarang oleh UU No 21/2000 terhadap pengurus serikat pekerja. Apalagi Peraturan Perusahaan Harian Kompas sudah kadaluarsa dua tahun. Berikut surat anjuran Disnaker DKI yang diketik sesuai aslinya.)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JALAN Prapatan No 52 Telepon: 3847937, 3520652, 3848303
Fax. : 3827973, 3503623
JAKARTA
Kode Pos 10110
----------------------------------------------------------------------------

9 Maret 2007

Nomor : 1009/-1.8353
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Anjuran

Kepada Yth.
1. Pimpinan Perusahaan PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Jl. Palmerah selatan No 26-28
Jakarta Pusat 10270

2. Sdr. P. Bambang Wisudo
d/a Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Jl. Dr Soepomo No 1A Komplek Bier
Menteng Dalam, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang telah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan telah diproses melalui mediasi antara:

1. PT Kompas Media Nusantara
2. Sdr P Bambang Wisudo

Setelah melalui sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan ini disampaikan Anjuran Tertulis No. 059/ANJ/D/III/2007 tanggal 7 Maret 2007.

Selanjutnya diminta agar Saudara memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini.

Demikian agar Saudara maklum.

WAKIL KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

SUMANTO, SH
NIP 470051697

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapatan No. 52, Telepon : 3847937, 3520652, 3848303
Fax.: 3847937, 3503623
J A K A R T A
Kode Pos 10110
----------------------------------------------------------

A N J U R A N
NO. 059/ANJ/D/III/2007

Kepada Yth:
1. Pimpinan Perusahaan PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan No. 26-28
Jakarta Pusat 10270

2. Sdr. P. Bambang Wisudo
d/a Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Jl. Dr. Soepomo No 1A, Komplek BIER
Menteng Dalam Jakarta Selatan

Berkenaan dengan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dari PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA dengan surat No. 049/SDMU/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 dan pelimpahan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada Mediator Hubungan Industrial dengan surat No. 3888/HKK-PHK/XII/2006 mengenai pokok perkara Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, maka setelah memperhatikan keterangan dan data yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih dalam proses Mediasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.Keterangan Pihak Pengusaha

bahwa pekerja Sdr P Bambang Wisudo telah bekerja pada perusahaan PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA sejak 1 September 1990 sebagai Wartawan dan menerima upah sebesar Rp x.467.000;

bahwa sejak tanggal 23 November 2006 sampai dengan 8 Desember 2006 pekerja telah melakukan kegiatan menyebarkan selebaran, menempel selebaran dan membagi-bagikan selebaran di lingkungan perusahaan tanpa seijin pengusaha;

bahwa isi selebaran tersebut adalah surat pribadi pekerja kepada Bapak Jakob Oetama yaitu pendiri atau pimpinan group perusahaan PT Kompas;

bahwa sejak awalnya petugas keamanan dan pengusaha telah mencoba mengingatkan dan melarang pekerja meneruskan kegiatannya tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh pekerja dan terus melakukan kegiatan menyebarkan dan membagi-bagikan selebaran tersebut di lingkungan perusahaan;
bahwa karena teguran dan peringatan yang diberikan pengusaha tersebut tidak dihiraukan oleh pekerja, maka pengusaha melakukan tindakan menghentikan kegiatan pekerja tersebut dengan melibatkan petugas keamanan perusahaan;

bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 pukul 20.00 WIB telah terjadi pertemuan bertempat diruang kerja Pimpinan Redaksi PT Kompas Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Sdr. Suryopratomo (Pimred), Sdr. Bambang Sukationo (GM SDM-Umum), Sdr. Trias Kuncahyono (Redaktur Pelaksana), Didiek Dwinarmiyadi (Manajer Penpen), Retno Bintari (Sekretaris Redaksi), Sdr P. Bambang Wisudo (Wartawan), Sdri. Rien Kuntari (Wartawan) dan Sdr. Luhur Fajar Marta (Peneliti Litbang);

bahwa adapun hal-hal yang dibicarakan adalah:

- Pengusaha : tindakan pekerja menyebakan surat yang ditujukan kepada Bapak Jakob
Oetama adalah tindakan di luar kepantasan;

-Pekerja : surat tersebut disebut tembusan kepada pihak-pihak karena itu sudah menjadi urusan publik dan pekerja telah pernah bilang jika persoalannya tidak bisa diselesaikan secara intern akan membawanya ke ruang publik;

-Sebenarnya reaksi pekerja adalah reaksi atas tindakan Manajemen kepada kesepakatan yang sudah dibuat dulu sudah selesai, kemudian ada reaksi balik, tiba-tiba pekerja ditugaskan (dibuang) ke Ambon, hal tersebut yang membuat pekerja bereaksi juga;

-Pengusaha : tidak ada pembuangan semua diberi kesempatan, diberi tantangan baru, dan ini dilakukan untuk 56 orang;

-Pekerja : pada dasarnya tidak adapat menerima keterangan pengusaha tersebut;

-bahwa atas perbuatan pekerja tersebut pimpinan perusahaan melakukan rapat dan hasilnya memutuskan pekerja diberhentikan dari perusahaan terhitung sejak 9 Desember 2006;

-bahwa keputusan pemberhentian tersebut disampaikan kepada pekerja dan pekerja menyatakan akan melakukan perlawanan atas tindakan pengusaha tersebut dan bersama teman-temannya membuat pernyataan bersama untuk melakukan aksi demo setiap hari mulai tanggal 11 Desember 2006;

-bahwa telahb dilakukan upaya perundingan Bipartit untuk menyelesaikan perundingan masalah pengakhiran hubungan kerja tersebut tetapi tidak ada penyelesaian sehingga pengusaha mencatatkan perselisihan ini sebagai perselisihan hubungan industrial dengan pokok perkara pemutusan hubungan kerja;

-bahwa permintaan pekerja dan kuasa hukumnya untuk dilakukan Bipartit telah dikabulkan oleh Mediator Hubungan Industrial dan juga disetujui oleh pengusaha;

-bahwa telah dilakukan lagi perundingan Bipartit, tetapi tidak ada penyelesaian sehingga pengusaha mohon agar dilakukan sidang mediasi sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. Keterangan Pihak Pekerja dan Kuasa Hukumnya Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)

bahwa pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo telah bekerja pada perusahaan PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA sejak 1 September 1990 sebagai Wartawan dan menerima upah sebesar Rp x.467.000;

bahwa pada tahun 1998 pekerja dan kawan-kawan mendirikan Serikat Pekerja yang bernama Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK);

bahwa pada struktur PKK, Syahnan Rangkuti menduduki posisi etua PKK dan Bambang Wisudo menduduki posisi Sekretaris PKK;

bahwa sejak berdirinya PKK, pekerja dan kawan-kawan terus menerus memperjuangkan hak atas saham karyawan sebesar 20 %;

bahwa pada tanggal 13 September 2006 terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan saham antara PKK yang diwakili oleh Syahnan Rangkuti selaku Ketua PKK dan St. Sularto sebagai Wakil Pimpinan Umum PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA dengan isis kesepakatan pembagian deviden 20% setiap tahun kepada karyawan;

bahwa tanggal 15 Desember 2005 paseca kesepakatan penyelesaian terdapat indikasi upaya penghancuran/pemberangusan PKK oleh perusahaan, hal ini ditandai dengan secara tiba-tiba terjadi mutasi terhadap para pengurus PKK oleh perusahaan;

bahwa selain mutasi terhadap pengurus PKK juga terjadi indikasi devide et impera terhadap pengurus PKK karena sebagian pengurus PKK dimutasi ke daerah dan sebagian lagi mendapat promosi Kepala Biro;

bahwa dalam mutasi tersebut pekerja selaku Sekretaris PKK dimutasi ke Ambon dan Syahnan Rangkuti selaku Ketua PKK dimutasi ke Padang, padahal keduanya adalah wartawan senior ddi PT Kompas;

bahwa atas kebijakan mutasi ke Ambon tersebut pekerja menolak dan memberikan tawaran untuk di wilayah Jawa Barat dengan alasan masih harus menjalankan amanat organisasi/Serikat Pekerja mengingat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris PKK, tetapi tidak dikabulkan;

bahwa oleh karena itu pekerja melakukan aksi menyebarkan selebaran di lingkungan perusahaan dan berakhir dengan PHK;

bahwa pekerja menolak PHK tersebut dan juga menolak mutasi ke Ambon dan menuntut untuk tetap dipekerjakan kembali pada kondisi semula dengan berpedoman pada:

1.UUD 1945
-Pasal 28 D (2) : “Setiap orang berhak bekerja untuk mendapat imbalan dan melakukan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
-Pasal 28 (E) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

2.UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 28: Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa ;pekerja untuk tidak menjalan kegiatan serikat pekerja dengan cara:
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara atau melakukan mutasi.
b. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.

c. Pendapat dan Pertimbangan serta Upaya Penyelesaian Mediator Hubungan Industrial

bahwa pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo telah bekerja pada perusahaan PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA sejak 1 September 1990 sebagai Wartawan dan menerima upah sebesar Rp x.467.000;

bahwa perkara ini berawal dari tindakan pengusaha memutasikan pekerja ke Ambon tanpa terlebih dahulu ada pembicaraan tentang mutasi tersebut;

bahwa pekerja yang telah bekerja selama 15 tahun merupakan wartawan senior merasa mutasi tersebut tidak adil dan ada kaitannya dengan kegiatannya sebagai Sekretaris PKK;

bahwa pekerja melakukan protes secara internal antara lain kepada Management dan kepada Bapak Jakob etama, tetapi tidak mendapat tanggapan sehingga ditindaklanjuti pekerja dengan menyebarluaskan selebaran di lingkungan perusahaan;

bahwa mutasi adalah hak prerogatif pengusaha, tetapi mekanisme mutasi tersebut harus diatur di dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga tidak menimbulkan perselisihan;

bahwa berdasarkan keterangan pengusaha ternyata saat ini tidak ada peraturan perusahaan yang berlaku dan peraturan perusahaan yang pernah ada telah habis masa berlakunya sehingga tidak dapat diberlakukan lagi;

bahwa awal perselisihan ini adalah mutasi yang tidak jelas prosedurnya sehingga ditolak oleh pekerja, menurut Mediator Hubungan Industrial penolakan mutasi ke Ambon tersebut dapat dipertimbangkan;

bahwa pekerja telah menawarkan penyelesaian yaitu ditugaskan ke Garut selama 3 bulan untuk upaya meredakan permasalahan, tetapi ditolak oleh pengusaha;

bahwa melihat kedudukan pekerja dalam organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini Perkumpulan Karyawan Kompas adalah sebagai Sekretaris dan melihat kegiatan PKK tersebut pada tahun 2006 seharusnya pengusaha bertindak arif dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahaan;

bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah mitra pengusaha dan kedua belah pihak seharusnya sama-sama menjaga agar hubungan tetap harmonis dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan perselisihan;

bahwa dengan memperhatikan keterangan dan data/bukti dari para pihak dan pendapat serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka guna menyelesaikan masalah hubungan kerja Sdr. P Bambang Wisudo ini, kami selaku Mediator Hubungan Industrial:

M E N G A N J U R K A N

1. Agar pihak pengusaha PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA mempekerjakan kembali pekerja Sdr P BambanG Wisudo pada posisi semula di Provinsi DKI Jakarta.
2. Agar pihak pekerja Sdr. P. Bambang Wisudo melapor kepada pengusaha untuk siap bekerja kembali sesegera mungkin.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan:
a. apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
b. apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat menganjurkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 7 Maret 2007

Mediator Hubungan Industrial

Drs RINJAN SARAGIH
NIP 160016317

N I L Z A, S.Sos
NIP 160048473

Mengetahui
Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Tranmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumanto, SH
NIP 470051697

Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Kembali Bambang Wisudo

2007-03-09T03:47:00.000-08:00

sumber: www.okezone.com

Jum'at, 09/03/2007
14:47 WIB

Sholahudin Achmad - Okezone

JAKARTA – Meski sebelumnya gagal menemui titik temu, pertemuan tripartit antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta dengan pihak Kompas dan Bambang Wisudo –wartawan yang di-PHK oleh Kompas Desember tahun lalu- memberi kemenangan kepada Wisudo.

“Putusan Disnaker dikeluarkan hari ini dan Wisudo dinyatakan menang. Disnaker sudah mengeluarkan surat anjuran untuk mempekerjakan kembali Bambang Wisudo,” kata Edi Haryadi, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang mengadvokasi Wisudo, Jumat (9/3/2007).

Dalam anjuran tersebut, Disnaker meminta agar Kompas membatalkan PHK terhadap Wisudo, dan mempekerjakan kembali wartawan itu di harian umum nasional tersebut. “Masing-masing pihak diwajibkan melapor dalam sepuluh hari ke depan,”kata Rusdi Mukhtar Kepala Disnaker DKI dalam surat anjuran itu.

Rusdi menguraikan soal aktivitas Wisudo dalam organisasi serikat pekerja Kompas yang tidak bisa dijadikan alasan untuk memecat Wisudo. Surat anjuran tersebut dikeluarkan oleh Disnaker DKI setelah dalam sidang tripartit Kamis pekan lalu, pihak manajemen Kompas dan Bambang Wisudo gagal menemui titik temu. Masing-masing bertahan pada pendapat masing-masing.

Kompas memecat Wisudo dengan alasan wartawan yang sudah bekerja selama 15 tahun itu telah melakukan tindakan yang meresahkan karyawan lainnya, dikarenakan Wisudo menyebarkan selebaran dan menolak dimutasi.

Kasus Wisudo menarik perhatian publik media nasional, karena setelah PHK itu terjadi aksi-aksi demo di depan kantor Kompas di Jakarta dan Yogyakarta, serta di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Federasi Jurnalis Internasional yang berpusat di Brusel, Belgia, juga menyurati pimpinan Kompas. (adi)

Prahara di Harian Kompas

2007-03-07T21:26:00.000-08:00

sumber: wikimu.com/news/

Hari-hari mendatang, bagi pengamat media massa maupun dunia tenaga kerja, isu Kompas akan hangat dibicarakan. Pada hari Sabtu, 9 Desember lalu, Suryopratomo selaku Pemred Kompas memecat sepihak seorang jurnalis senior yang bernama Bambang Wisudo. Apa sih salah Wisudo?

Bambang Wisudo adalah seorang jurnalis senior yang menggagas terbentuknya Perkumpulan Karyawan Kompas. Di perkumpulan ini dia menduduki jabatan sebagai sekretaris perkumpulan. Sementara ketua perkumpulan adalah Syahnan Rangkuti, seorang jurnalis juga.

Pihak manajemen Kompas dengan Perkumpulan Karyawan Kompas pada bulan September terlibat pada dialog serius tentang saham 20% milik karyawan. Oleh salah pendiri Kompas yang sudah meninggal, PK Ojong, karyawan diberi hak saham perusahaan sebesar 20% sejak tahun 1980, jauh sebelum ada ketentuan Menteri soal saham 20% bagi karyawan.

Namun oleh manajemen Kompas yang baru, saham 20% karyawan ini akan dihilangkan. Lewat perundingan yang alot, akhirnya tercapai kesepakatan antara manajemen dengan PKK yaitu karyawan hanya mendapatkan 20 jaminan alokasi 20% deviden Kompas dan perubahan itu harus melalui persetujuan karyawan.

Ternyata kesepakatan antara manajemen dan PKK tidak berhenti di sini. Seperti yang dilakukan di perusahaan–perusahaan lain, pengurus serikat buruh diincar untuk mendapat serangan balik. Pada petengahan bulan Nopember lalu, Wisudo mendapat surat pemindahan tugas dari Pemred Suryopratomo untuk dipindahkan ke Ambon. Sementara Syahnan Rangkuti dipindahkan untuk menjadi wakil kepala biro.

Perpindahan tugas adalah hal yang wajar dalam sebuah perusahaan. Kadangkala mutasi ini bisa berupa reward bisa juga punishment. Dalam konteks Wisudo, mutasi ini bisa dinilai sebagai punishment, dengan alasan sebagai berikut dalam UU no 21/2000 tentang Serikat Pekerja, seorang pengurus serikat pekerja tidak boleh dipindahtugaskan sampai masa kepengurusannya berakhir.

Oleh karena itulah Wisudo melawan. Dia menolak mutasi ke Ambon. Paling tidak dasar hukumnya cukup kuat. Masa kepengurusan Wisudo di PKK sampai akhir Februari 2007, sementara dia sudah ditugaskan ke Ambon per 1 Desember ini.

Penolakan Wisudo ini disambut keras oleh manajemen. Bahkan dibalas dengan reaksi pemecatan Bambang Wisudo pada tanggal 9 Desember lalu. Alasan dalam surat pemecatan tersebut, manajemen sudah tidak percaya lagi dengan Wisudo, tanpa ditunjukkan pelanggaran aturan mana yang dilakukan Wisudo. Hal yang tidak lazim adalah penandatangan surat pemecatan itu adalah Suryopratomo, Pemred Kompas. Lazimnya pemecatan karyawan di media adalah oleh Pemimpin Umum yang dijabat oleh Jakob Oetama sendiri.

Ketika sedang membagikan selebaran di kompleks perkantoran Kompas dan belum tahu kabar tentang pemecatannya, Wisudo sempat dibawa oleh satpam Kompas, dikurung di ruang satpam. Selidik punya selidik, ternyata dalam surat pemecatan, disebutkan Wisudo dilarang masuk kompleks perkantoran Kompas. Di dalam ruangan satpam, Wisudo diinterograsi bak bandit oleh Kiraman Sinambela, Wakil Kepala Satpam Kompas. Karena Wisudo tidak mau menjawab, maka dia tetap dikurung selama 2 jam. Baru pukul 19.00, Wisudo dilepas oleh Satpam Kompas.

Mendapat perlakuan demikian kasarnya, Wisudo tidak tinggal diam. Saat ini dia berencana mengajukan gugutan hukum atas pelanggaran hak-hak pekerja. Atas kejadian ini, banyak kalangan yang menyesalkan penanganan manajemen harian Kompas yang seperti koboi ini. Peristiwa ini kontradiktif dengan slogan harian Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat. (bajoe)

Wartawan Aksi Buat Korban Levina dan Kompas

2007-03-06T19:02:00.000-08:00

RADAR JOGJA
Rabu, 28 Februari 2007

JOGJA - Aksi solidaritas terhadap wartawan yang menjadi korban tenggelamnya KMP Roro Levina I dilakukan belasan jurnalis Jogja. Aksi yang digelar di halaman Gedung DPRD DIJ itu menarik perhatian banyak pihak. Selain wartawan, aksi itu juga diikuti beberapa anggota DPRD DIJ.

"Kita bersama-sama berdoa, agar mereka yang menjadi korban, termasuk kawan-kawan dari media, arwahnya diterima di sisi-Nya ," ujar anggota FPKS Cholid Mahmud saat memimpin doa. Cholid hadir di tengah-tengah aksi bersama koleganya Ketua DPW PAN DIJ Immawan Wahyudi. Keduanya duduk lesehan bersama wartawan dan belasan anggota Samapta Poltabes yang juga ikut bergabung dalam aksi tersebut.

Di tempat sama, Koordinator Aksi Wiwik Susilo mengatakan dengan aksi itu pihaknya ingin mengingatkan kepada semua pihak mulai dari para redaktur, pemimpin redaksi hingga pemilik media dan masyarakat tentang keberadaan wartawan yang bertugas di lapangan. Menurut reporter SCTV ini, wartawan atau jurnalis adalah manusia. "Jurnalis juga manusia butuh selamat," tutur pria yang tinggal di daerah Taman Sari Keraton Jogja ini.

Musibah terbaliknya KMP Levina itu menjadi cermin dan evaluasi bahwa keselamatan jurnalis saat melaksanakan tugas peliputan wajib dilindungi. Pihak perusahaan serta instansi yang berhubungan di saat tugas hendaknya memperhatikan keselamatan wartawan ini.

Beberapa jam setelah aksi solidaritas terhadap jurnalis korban tenggelamnya KMP Levina, juga digelar aksi solidaritas. Kali ini terkait dengan solidaritas terhadap nasib yang menimpa mantan wartawan Kompas P Bambang Wisudo.

Aksi itu digalang oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogja, Federasi Serikat Pekerja Mandiri, dan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) di Jalan Suroto, Kotabaru.

Dalam aksinya Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) itu menuntut tiga hal. Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Marganingsih mengatakan tiga tuntutan yang diajukan itu meliputi permintaan klarifikasi dari pihak Kompas atas seruan yang menyebut pelaku aksi solidaritas sebagai petualang.

Kedua, meminta kepada Kompas untuk menghargai proses demokrasi berupa aksi solidaritas sebagai bentuk protes atas tindakan PHK secara sepihak terhadap Bambang Wisudo.

"Kami akan kembali melakukan aksi solidaritas di semua unit usaha Grup Kompas seperti Hotel Santika dan Gramedia seluruh Indonesia jika PHK terhadap Bambang Wisudo tidak dicabut," tukas Marganingsih.(kus)