KOMPAS INSIDE: Amanat Hati Nurani Karyawan

Anggota Koalisi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup

Links

Media

Sunday, March 4, 2007

Amanat Hati Nurani Karyawan

Sunday, April 01, 2001

Sumber: Majalah Pantau, edisi April 2001

Kompas tumbuh besar tapi juga dihadang soal perburuhan, politik, dan suksesi.

Oleh COEN HUSAIN PONTOH

PADA awalnya adalah bulanan Intisari. Membincangkan Kelompok Kompas Gramedia atau biasa disingkat KKG, tanpa menyinggung Intisari, ibarat kacang lupa kulitnya. Intisari didirikan oleh Auwjong Peng Koen, yang lantas lebih dikenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong, pemimpin redaksi mingguan Star Weekly, serta Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik.

Waktu itu, tepatnya 7 Agustus 1963, ketika Republik Indonesia tengah memasuki usianya yang ke-18, di tengah suasana suka cita itu, bayi Intisari lahir ke bumi. Edisi perdana dicetak tebal 128 halaman, terdiri atas 22 artikel. Edisi ini memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe, pengalaman perjalanan ke London Nugroho Notosusanto, seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan, ketika pertama kali membuat film.

Tapi, setahun kemudian, ketika Presiden Soekarno mendesak Partai Katolik mendirikan koran, maka dari dapur Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Menindaklanjuti keinginan Soekarno, beberapa tokoh Katolik terkemuka seperti P.K. Ojong, Jakob Oetama, R.G. Doeriat, Frans Xaverius Seda, Policarpus Swantoro, R. Soekarsono, mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan Yayasan Bentara Rakyat.

Susunan pengurus: ketua Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik), wakil ketua Frans Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno), penulis I F.C. Palaunsuka, penulis II Jakob Oetama, dan bendahara P.K. Ojong. Dari rahim Yayasan Bentara Rakyat inilah jabang bayi Kompas dilahirkan.

Menurut Frans Seda, yang kini duduk sebagai komisaris utama Kelompok Kompas Gramedia, suatu hari, ia ditelepon koleganya dalam kabinet Soekarno, Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, yang minta Seda melakukan sesuatu untuk menandingi komunisme. "Jenderal Yani bilang, 'Kalau orang Katolik memulai sesuatu pasti baik.' Kebetulan waktu itu belum ada harian Katolik, yang ada adalah harian Sinar Harapan, harian Kristen," ujar Seda.

Ide dan saran dari Jenderal Yani tersebut, walaupun dipandang penting, sesungguhnya ditanggapi pesimis. Bagi sebagian besar pemimpin Partai Katolik, penerbitan koran dianggap sebagai sesuatu yang terlampau berat. Dalam buku Sejarah Ringkas Kompas, usul Jendral Yani dibicarakan Seda dengan beberapa pemuka agama Katolik macam Monsignor Albertus Soegijapranata, Ignatius Joseph Kasimo, serta pengelola bulanan Intisari P.K. Ojong dan Jakob Oetama.

"Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan suratkabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi, dan infrastruktur pada masa itu tidak menunjang," kata Jakob Oetama dalam artikel berjudul "Mengantar Kepergian P.K. Ojong" yang dimuat Kompas, 2 Juni 1980.

Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final. Ojong dan Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru, corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat itu, membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya, koran ini diberi nama Bentara Rakyat.

"PKI tahu rencana kami, lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju kita jalan terus hingga izinnya keluar," ujar Seda.

Seda mengacu pada Partai Komunis Indonesia -salah satu partai besar di Indonesia pada 1950-an dan 1960-an. PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955.

Izin sudah di tangan, tapi Bentara Rakyat tak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta, waktu itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar jika syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi.

"Bagaimana ini, koran belum terbit kok sudah disyaratkan 5.000 pelanggan. Itu kan berarti meminta sesuatu yang tidak mungkin, toh?" gerutu Seda.

Apakah mereka mundur? Tidak, kaki terlanjur dilangkahkan, niat sudah dipancangkan. Menghadapi birokrasi yang menghambat itu, tokoh-tokoh Katolik ini lari ke Pulau Flores, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di Flores, mereka mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, dan anggota-anggota koperasi kopra di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur.

"Kami berhasil mengumpulkan 5.000 tanda tangan dan kita kirim ke Jakarta menggunakan karung. Kaget mereka dan tidak bisa lagi menolak," kenang Seda, dengan mata berbinar-binar.

Sehari sebelum diterbitkan, Frans Seda yang saat itu menjabat menteri perkebunan, menemui Presiden Soekarno, melaporkan kesiapan penerbitan. Seda masih mengingat dengan baik isi percakapannya dengan Soekarno.

"Bung, kita sudah siap untuk menerbitkan koran," kata Seda.

"Namanya apa?" tanya Soekarno.

"Bentara Rakyat."

"Boleh saya usul satu nama?" tanya Soekarno lagi.

"Boleh."

"Saya usul namanya Kompas, yang artinya penunjuk arah," kata Soekarno.

Usai pertemuan tersebut, dengan berlari Seda kembali ke kantor redaksi dan menceritakan pertemuannya dengan Presiden Soekarno, yang mengusulkan perubahan nama dari Bentara Rakyat jadi Kompas.

Pergantian nama ini menimbulkan banyak protes. "Orang Medan waktu itu marah, sebab Kompas itu katanya identik dengan ngompas yang artinya memeras," kata Seda. Ada juga yang menjadikannya bahan olok-olok. Lantaran pendirinya Partai Katolik, dalam pojok kiri harian Bintang Timur dan Harian Rakyat, ditulis bahwa Kompas artinya "Komando Pastor."

"Lainnya bilang Kompas itu artinya Komando Pak Seda," kata Seda, tertawa.

Lantaran sering terlambat terbit, Kompas diplesetkan jadi Komt Pas Morgen, artinya "Kompas yang datang pada keesokan harinya."

Akhirnya, persoalan nama beres juga. Tapi logo Bentara Rakyat sudah terlanjur naik cetak. "Sore harinya, kita ubah nama Bentara Rakyat sehingga itu logo Kompas yang pertama hurufnya lebih kecil karena hurufnya harus diubah. Kemudian, karena harian Sinar Harapan terbit sore hari, kami putuskan bahwa Kompas terbit pagi hari," ujar Seda.

Kompas edisi perdana dicetak di percetakan PN Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika proses percetakan sedang berlangsung, suasana tampak tegang, seperti menunggui bayi yang akan lahir.

"Sebentar lagi. Sebentar lagi keluar," gumam P.K. Ojong sambil menahan senyum.

Selain Ojong, yang hadir menunggu lahirnya sang bayi Kompas adalah Jakob Oetama, Theodorus Purba, Tinon Prabawa, Tan Soei Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Eduard Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, Harthanto, Kang Hok Djin, Kang Tiaw Liang, Dimyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Begitu edisi pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan pun menyambutnya, diiringi kilatan cahaya kamera Sudardja dari majalah Penabur. Suasana sekejap berubah gembira campur haru.

Tepat 28 Juni 1965, bayi Kompas lahir, dengan motto, "Amanat Hati Nurani Rakyat." Berita utama di halaman satu berjudul "KAA II Ditunda Empat Bulan." Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil." Di halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem.

Kemana nama P.K. Ojong? Menurut Oetama, nama Ojong ketika itu tabu politik. Figur Ojong tidak disukai Soekarno.

Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Pagi hari 30 September 1965, selang tiga bulan usia Kompas, sebagian besar warga Jakarta terlelap dalam tidur pulasnya, ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya republik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno.

Sehari setelah peristiwa itu, August Parengkuan dan Ponis Purba yang tengah mendapat giliran tugas malam, diberi tahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta suratkabar lain tak boleh terbit. Hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak naik cetak tadi dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan "dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September/Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan."

Ketika itu Parengkuan dan Purba tetap yakin Kompas tak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan, dan di dalam lay out sudah disiapkan bahwa Kompas edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata.

Penyerangan terhadap PKI, ternyata tak menyelamatkan Kompas. Koran itu baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965. Rentang waktu seminggu itu, hingga saat ini menjadi misteri yang belum terkuak. Banyak asumsi, pertanyaan, dan analisis bergentayangan. Mengapa seluruh koran dibredel dan hanya menyisakan koran milik militer?

Pertumbuhan Kompas meningkat. Saat pertama kali dicetak, oplah Kompas sekitar 4.800 eksemplar. Ketika pindah ke percetakan yang lebih bagus, Percetakan Masa Merdeka, tirasnya meningkat jadi 8.003 eksemplar, hingga menjelang pembredelan yang dilakukan Orde Baru. Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar.

Zaman berganti. Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset AC Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13.02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%.

KOMPAS adalah pohon keberuntungan. Seperti yang ditulis dalam Sejarah Ringkas Kompas, koran ini dianggap telah mencapai "trisuksesnya," yakni sukses dalam mengembangkan diri menjadi suatu pribadi kebanggaan nasional, sukses sebagai suatu harian yang tinggi kualitasnya, besar kuantitasnya, serta terpercaya profesionalismenya, dan sukses sebagai suatu bisnis.

Sukses besar Kompas ini yang kemudian mendorong Ojong dan Oetama, melirik sektor usaha di luar penerbitan. Rencana ini mendapat dukungan penuh para pendiri Kompas lain.

Pada 2 Februari 1970, berdiri toko buku Gramedia di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Waktu terus bergulir dan seiring perkembangan Kompas yang menjadi motor penggeraknya, unit-unit usaha itu bertambah banyak. Menurut Seda, ketika tiras Kompas mendekati 100 ribu eksemplar, mulai dipikirkan untuk mendirikan sebuah percetakan sendiri. "Kalau mau berkembang kita kan tidak bisa tergantung pada orang lain?" tukas Seda.

Kebutuhan pembaca kembali dipenuhi Kompas dengan mendirikan Percetakan Gramedia di Jakarta pada tahun 1972. Pada tahun yang sama, mereka membentuk PT Transito Asri Media, anak perusahaan yang mendistribusikan buku impor dan lokal pada jaringan toko buku yang dimilikinya sendiri.

Setahun kemudian, PT Gramedia Pustaka Utama berdiri dan PT Radio Sonora Munda, yang khusus mengudara di Jakarta, resmi beroperasi. Pada tahun yang sama, majalah anak-anak Bobo naik cetak untuk pertama kalinya. Kalangan remaja juga tak lepas dari incaran kelompok ini, sehingga pada tahun 1977 majalah Hai diterbitkan.

Di tengah-tengah perkembangan bisnis Kompas yang pesat itu, terjadi perubahan politik di tingkat nasional. Rezim Orde Baru ternyata berjalan tidak sesuai harapan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata belum terlaksana. Keresahan mulai melanda kalangan mahasiswa. Kekecewaan hadir di mana-mana.

Tetapi, protes mahasiswa dan kegelisahan rakyat ditanggapi dengan dingin. Proyek-proyek mercusuar tetap dijalankan, sehingga ketergantungan terhadap modal asing makin tinggi. Pada lapisan puncak kekuasaan yang didominasi militer dan birokrasi, praktek korupsi dan intrik politik kian kencang.

Pada bulan Januari 1974, Jakarta dilanda demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Penolakan terhadap Tanaka, dianggap sebagai simbol penolakan dominasi modal asing. Peristiwa ini populer dengan sebutan "Peristiwa Malari."

Reaksi rezim Orde Baru atas Peristiwa Malari tenyata sangat keras. Pers terkena getahnya. Harian Indonesia Raja, yang dipimpin oleh wartawan kawakan Mochtar Lubis dibredel dan koran-koran lain, di antaranya Kompas, mendapat peringatan keras.

Dalam situasi politik yang represif tersebut, menurut Budiarto Danudjaja, mantan redaktur pelaksana Kompas yang kini menjadi wakil pemimpin redaksi Lippostar.com, muncul gagasan untuk mendirikan Kelompok Kompas Gramedia.

"Pada waktu itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika Kompas dibredel? Kalau sampai dibredel, habislah semuanya. Karena itu, dicarilah alternatif usaha yang lain. Semacam strategi untuk jaga-jagalah," ujar Danudjaja "Sehingga kalau Kompas kena bredel, maka semua switch ke sana," lanjut Danudjaja.

Apakah politik rezim Orde Baru yang represif itu hikmah terselubung buat Kompas? Danudjaja tak memberi jawaban yang pasti. Menurutnya, sejak zaman Ojong ada semacam filosofi yang dikembangkan di Kompas, bahwa mereka hendak menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi orang lain.

Hal ini dibenarkan Parengkuan, direktur komunikasi KKG. "Pernah ada orang Australia yang menawarkan pada kami untuk investasi di sana, tapi Pak Jakob menolak karena hal itu sudah bertentangan dengan falsafah KKG, yaitu hendak menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam bentuk apapun kita nggak mau investasi di luar negeri," tutur Parengkuan.

Faktor lain yang melahirkan gagasan untuk membentuk KKG adalah sukses yang diraih Kompas dalam segi bisnis. "Karena Kompas ini diterima oleh rakyat, maka rencana berikutnya adalah percetakan dan kemudian membangun unit-unit usaha lainnya," ujar Seda, dengan nada bangga.

Pernyataan Seda ini dibenarkan Danudjaja. "Mereka punya uang dari hasil penerbitan dan itu menggerakkan mereka masuk macam-macam bidang. Ada hotel, tissue, rotan, udang, dan segala macam."

"Pada awal tahun 1980-an, berkali-kali Pak Jakob memberikan penjelasan bahwa salah satu yang dilakukan untuk melindungi masa depan perusahaan adalah dengan jalan menginvestasikan kembali bagian dari keuntungan yang diperoleh," ujar Albert Kuhon, mantan wartawan Kompas yang kini reporter senior Liputan 6 SCTV.

Kini KKG telah berkembang menjadi perusahaan induk, terdiri atas 11 divisi yang membawahi puluhan anak perusahaan. Pohonnya makin rindang dan akarnya tidak saja tunggang tapi serabut, menembus dalam dan merembet ke mana-mana. Jumlah karyawannya lebih dari 10 ribu orang. Memang tidak semua unit usaha itu sukses, baik di bidang penerbitan maupun perdagangan dan jasa. Sebagai contoh, saat ini KKG memikirkan untuk keluar dari bisnis perbankan, karena dianggap kurang menguntungkan, sedangkan bisnis tambak udang, supermarket, PT Gramedia Film yang membuat film-film hiburan, dokumenter, dan iklan, telah ditutup.

KELOMPOK Kompas Gramedia bukan saja perusahaan media tapi salah satu pelaku bisnis yang disegani di Indonesia. Ia menguasai hampir 20 persen dari seluruh jumlah penerbitan di Indonesia. Jakob Oetama, direktur utama KKG, pada 1997 menempati peringkat ke-79 dalam daftar 200 pembayar pajak individual terbesar di Indonesia. PT Kompas Media Nusantara berada di peringkat 41.

Hebatnya, di tengah-tengah persaingan menangguk modal di bursa saham, kelompok ini tak tergoda sama sekali. Mengapa KKG tidak go public? Seda menjawab, "Untuk apa go public kalau dengan usaha sendiri bisa jalan?"

Hal yang paling ditakuti KKG bukan masalah kekurangan modal, tapi masalah politik. Dalam buku Pers Terjebak, terbitan Institut Studi Arus Informasi, diuraikan bahwa dalam rentang waktu kekuasaannya selama 32 tahun, rezim Orde Baru melakukan pembredelan sebanyak sepuluh kali. Bredel pertama dilakukan ketika pecah Peristiwa G30S, saat 30 penerbitan besar ditutup sementara atau ditutup sama sekali.

Pada peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), kembali rezim ini makan korban 12 penerbitan. Tak berhenti sampai di sini, pada tahun 1978 mereka menutup sementara 14 penerbitan berkaitan dengan protes pencalonan Soeharto kembali menjadi presiden. Pada tahun 1982, majalah Tempo ditutup sementara, menyusul Jurnal Ekuin (1983), Expo, Topik, dan Fokus (1984), Sinar Harapan (1986), Prioritas (1987), serta Monitor (1990).

Selama periode tersebut, seluruh media yang terkena bredel tak melakukan perlawanan yang serius. Perlawanan keras terhadap politik bredel baru dilakukan, ketika Tempo, Detik, dan Editor dibredel pada tahun 1994.

Kompas yang merupakan bisnis inti KKG, dua kali mengalami kejadian pahit. Pertama tahun 1965 dan kedua tahun 1978. Pada 1978 Kompas dilarang terbit karena liputan demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Saat itu media yang ingin terbit kembali diharuskan mematuhi beberapa persyaratan pemerintah. Jakob Oetama bersama dengan pemimpin redaksi lain akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto, mohon bisa terbit kembali.

Dalam surat tertanggal 28 Januari 1978 itu, mereka menyatakan dapat memahami pembredelan yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, karena dimaksudkan mencegah berlarut-larutnya keadaan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan kesadaran itu maka mereka selalu mengadakan "instrospeksi diri sesuai dengan anjuran Bapak Presiden."

Karuan saja, kompromi ini mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Dari pihak karyawan, reaksi yang muncul bermacam-macam. Ada yang setuju dan ada yang menentang. Salah seorang karyawan yang menentang keputusan Oetama adalah Jus Soema di Pradja. Dalam sebuah surat buat Oetama, 13 Pebruari 1978, Soema di Pradja menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, dengan penandatanganan itu Oetama mengakui Kompas telah melanggar etika jurnalisme dan menyimpang dari tugas dan tanggung jawab pers sendiri, dan dengan demikian telah menghukum dirinya sendiri.

Oetama berdalih bahwa tindakan itu terpaksa dilakukannya mengingat nasib 2.500 karyawan KKG.

"Perbuatan seperti itu menurut hemat saya telah menghancurkan martabat pers Indonesia," tutur Soema di Pradja, mengenang peristiwa tersebut dan ia memilih mundur dari Kompas.

Tetapi, kompromi terbesar KKG adalah kasus Monitor, tabloid terlaris milik KKG. Hari itu, Senin 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi Mohammad salallahu alaihi wassalam menempati urutan kesebelas sebagai tokoh yang paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor yang menempati peringkat kesepuluh.

Sontak publikasi itu menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam. Monitor dianggap melecehkan nabi Mohammad salallahu alaihi wassalam, membangkitkan kembali sentimen suku, agama, dan ras. Protes pun gencar dilancarkan pada Monitor, dari Majelis Ulama Indonesia hingga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemuda Muhamadiyah.

Dengan makin gencarnya protes terhadap Monitor, pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, Selasa 23 Oktober 1990 membatalkan surat ijin usaha penerbitan persnya. Tak lama, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari keanggotaan PWI dan mencabut rekomendasi untuk jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk Monitor tapi juga untuk majalah Hai. Puncak dari peristiwa heboh angket itu, Arswendo Atmowiloto, diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Menghadapi pembredelan itu, editorial Kompas 23 Oktober 1990, menyatakan, "Monitor memang telah salah langkah dengan memuat hasil angketnya. Karena itu, kita pun menyesalkan dan mengecamnya." Hal yang sama dinyatakan oleh Jakob Oetama, "Saya sendiri menganggap tindakan itu sudah pantas ditimpakan pada Monitor." Lalu, bagaimana tanggung jawab KKG sebagai induk dari Monitor?

"Monitor itu berdiri sendiri dan jangan dikait-kaitkan dengan yang lain," tukas Policarpus Swantoro, yang saat itu adalah wakil pemimpin umum Kompas dan salah satu pemimpin KKG.

Mengenai Arswendo Atmowiloto, Oetama mengatakan "Saya sangat menyesalkan dia, sebagai pemimpin media tidak bisa melihat efek dari apa yang ditulisnya. Padahal, dalam segala hal prinsip dan sikap dasar kami hati-hati, tahu diri dan timbang rasa, terutama dalam hal-hal yang menyangkut suku agama dan ras. Hal itu tampak dari isi surat kabar dan semangat suratkabar yang selama ini saya asuh bersama rekan-rekan." Tak lama kemudian, Arswendo diberhentikan sebagai karyawan KKG.

Dengan dibredelnya Monitor, membuktikan betapa takutnya KKG terhadap masalah politik. Padahal dengan dibredelnya Monitor, maka tak kurang dari Rp 43,1 miliar pemasukan yang batal masuk kocek KKG. Sejak kasus Monitor, KKG semakin sensitif dengan persoalan Islam. Sedikit saja, Kompas salah memberitakan kasus-kasus yang menyangkut Islam, hal itu jadi alasan protes. Dalam bahasa Satrio Arismunandar, mantan wartawan Kompas yang kini staf harian Media Indonesia, Kompas menderita sindrom minoritas. "Kompas secara institusional dan historis dari Partai Katolik. Perasaan itu, saya pikir masih ada, dan orang yang dari kalangan minoritas cenderung untuk menyesuaikan diri dalam arti menyesuaikan diri dengan yang mayoritas. Kecuali kalau Anda mayoritas, sehingga Anda merasa bisa berbuat apa saja," ujarnya.

SUATU hari di tahun 1988, terjadi geger di negeri Kompas. Penyebabnya adalah Albert Kuhon, wartawan Kompas yang mencoba mendirikan serikat buruh di lingkungan kerjanya. Gagasan Kuhon didukung beberapa wartawan Kompas, seperti Rikard Bagun, Irwan Julianto, dan Maruli Tobing.

Gagasan itu langsung ditampik jajaran pemimpin Kompas. Kuhon berkisah, "Pak Swantoro tahu bahwa ketika itu sedang dilakukan penandatanganan petisi untuk pembentukan serikat buruh. Beliau marah dan menggebrak meja. Ia minta kepada para penanda tangan untuk memilih, apakah ikut Kuhon atau ikut dia."

Pemberontakan Kuhon, demikian Danudjaja menyebutnya, akhirnya dibawa dalam rapat bulanan. "Di Kompas, setiap bulan ada rapat bulanan, pada rapat itulah sosialisasi pemikiran pemimpin dilakukan," kata Kuhon.

Suasana rapat sangat tegang. Rapat dipimpin Policarpus Swantoro dan dihadiri Jakob Oetama sebagai pemimpin redaksi serta seluruh karyawan Kompas. Menurut Kuhon, rapat tersebut membicarakan kasusnya. Beberapa orang diberi kesempatan bicara, tapi ia sendiri dilarang berpendapat.

"You tidak usah bicara," demikian kata Swantoro seperti ditirukan Danudjaja.

"Karena Kuhon tidak dikasih kesempatan bicara, terpaksa saya angkat bicara," tutur Danudjaja.

"Waktu itu saya ngomong, pertama, tolong jelaskan pada kami bahwa Pak Jakob main dua pedang. Kedua, di sini ada Valens Doy (wartawan Kompas), tolong jelaskan apa maksudnya dia berkata, 'Melihat gerakan kalian ibaratnya saya harimau mencium bau darah.' Ketiga, penyataan Pak Jakob, 'Jangan-jangan ini pembaruan yang kita tunggu-tunggu itu," kata Danudjaja lagi. Menurutnya, ketiga hal yang diungkapkannya itu merupakan pokok persoalan.

Akhirnya Kuhon diberi kesempatan bicara. "Yang memberikan kesempatan itu Pak Jakob. Kepada Swantoro ia bilang, 'Kenapa Kuhon tidak didengarkan, beri ia kesempatan untuk bicara.' Makanya sampai sekarang saya respek sama Pak Jakob," kenang Kuhon.

Drama kecil ini menandai transisi Kompas dari bentuk yayasan menjadi bentuk perseroan terbatas. Pada tahun 1982, seperti dituturkan Seda, ada perubahan undang undang yang isinya melarang yayasan mendirikan unit usaha. "Dengan adanya perubahan itu kita mendirikan PT Kompas Media Nusantara, saat saya menjadi komisaris utama dan Jakob Oetama sebagai direktur utama," ujar Seda.

Perubahan ini menimbulkan persoalan. Menurut Kuhon, ada dua alasan yang mendorongnya mendirikan serikat buruh. Pertama, ia melihat sudah waktunya karyawan memberdayakan diri dan ternyata mayoritas mereka setuju dengan gagasannya. Kedua, adanya perubahan yayasan jadi perseroan terbatas, sehingga status mereka pun jadi berubah. "Kalau dulu kami bekerja pada yayasan, maka kini kami bekerja pada perusahaan. Lagi pula, yayasan kan nonprofit sementara perusahaan berorientasi profit," tukas Kuhon.

Pendirian serikat buruh jadi masalah, karena saat itu pemerintah melarang adanya serikat buruh di kalangan wartawan. "Penjelasan yang saya terima bahwa, sebagaimana yang digariskan oleh Menteri Penerangan Harmoko, wartawan adalah kaum profesional bukan buruh," ujar Kuhon.

Pernyataan Kuhon ini dibenarkan direktur komunikasi KKG August Parengkuan. Menurutnya, saat itu memang tak dibenarkan membentuk serikat buruh. "Pemerintah hanya mengakui PWI dan setahu saya, yang terjadi waktu itu adalah tuntutan untuk perbaikan kesejahteraan karyawan, bukan tuntutan membentuk serikat buruh. Saya pikir Kuhon ngerti undang-undangnya," kata Parengkuan.

Penolakan tadi merupakan bagian dari komitmen lama KKG kepada pemerintah untuk tidak memperkeruh stabilitas politik nasional. Hal lain yang menyebabkan pelarangan itu berakar pada visi perusahaan yang diamanatkan P.K. Ojong.

Ketika mengenang Ojong, Oetama mengingatkan kembali visi tentang semangat kekeluargaan dalam perusahaan. "Menurut Pak Ojong, para pendiri Kompas dan Intisari berasal dari kelompok guru, pegawai negeri dan wartawan, yakni kalangan yang tidak bermodal, dan maka itu tidak termasuk golongan ekonomi kuat. Mereka sadar, untuk dapat melaksanakan cita-cita berkecimpung di bidang penerbitan seperti majalah dan harian, individu-individu itu harus bergabung dan bersatu dalam suatu perusahaan kolektif," ujar Oetama.

Dengan demikian, eksperimen Kuhon dipandang sebagai ancaman terhadap semangat kolektivitas dan kekeluargaan. Tak mengherankan jika Kuhon dimatisurikan selama setahun. "Hampir setahun lebih tulisan-tulisan saya tidak diterbitkan di Kompas," ujar Kuhon mengenang kejadian ini. Selanjutnya, Kuhon keluar dari Kompas, sedangkan Irwan Julianto dimutasi ke Surabaya.

SEPULUH tahun kemudian, visi kekeluargaan ini kembali disampaikan pada Bambang Wisudo, wartawan dan ketua Perkumpulan Karyawan Kompas, sewaktu ia dan beberapa wartawan lainnya berinisiatif membentuk sebuah serikat karyawan di Kompas pada tahun 1998. "Pak Jakob mengatakan bahwa perusahaan ini visinya adalah kekeluargaan, persaudaraan, care, sehingga apa perlu sih kita membentuk serikat buruh kayak gitu?" ujar Wisudo menirukan.

Walaupun ada reaksi penolakan, agaknya nasib Wisudo jauh lebih beruntung ketimbang nasib Kuhon. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagasan itu disetujui perusahaan. Pertama, konteks sosial politik di tingkat nasional sudah berubah. Semua orang bergairah membuat organisasi dan kebetulan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang baru ada hak bagi karyawan untuk membentuk serikat karyawan. Jadi secara legal formal, jika pembentukan serikat karyawan ini ditolak, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi hukum. Kedua, sejak awal pembentukan serikat ini, pihak perusahaan terlibat secara aktif dalam rapat-rapat pembentukan komite persiapan organisasi. Ketiga, gagasan mereka pada akhirnya didukung Oetama dan keempat, mereka tidak menggunakan nama serikat karyawan apalagi serikat buruh, tetapi Perkumpulan Karyawan Kompas.

"Kami memang mengambil langkah moderat," tukas Wisudo.

Tidak demikian halnya dengan karyawan majalah Jakarta Jakarta yang kini sudah tutup. Menurut Yosep Adi Prasetyo, mantan wartawan Jakarta Jakarta, juga ketua Serikat Karyawan Jakarta Jakarta, justru karena mereka membentuk serikat buruh maka ditutup.

Perbedaan nasib yang dialami karyawan Kompas dan Jakarta Jakarta ini melahirkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah SKJJ dalam proses pembentukannya tidak melibatkan karyawan sejak awal? Atau mereka terlalu radikal?

"Jakarta Jakarta ini tempat berkumpulnya para pemberontak KKG sejak majalah ini diterbitkan hingga ditutup, tidak pernah bisa ditundukkan," tutur Stanley, nama panggilan Yosep Adi Prasetyo.

Masalah kebebasan berserikat hanya satu bab dari cerita besar yang menimpa KKG saat transisi dari yayasan ke perseroan terbatas. Masalah yang tak kalah ruwetnya adalah soal kepemilikan saham serta hubungan antara karyawan dan pemimpin perusahaan.

Kepemilikan saham di KKG, terbagi atas dua bagian besar: oleh lembaga dan individu-individu. Lembaga yang terbesar kepemilikan sahamnya adalah Yayasan Bentara Rakyat yang mendirikan Kompas, dengan jumlah 60 persen. Lembaga lain adalah Koperasi Karyawan yang merupakan gabungan dari saham-saham karyawan secara individual, yakni sebesar 20%. Sisanya adalah kepemilikan individu, seperti Jakob Oetama 10%, P.K. Ojong 2,5%, Frans Seda 2,5%, keluarga I.J. Kasimo 2,5%, dan Policarpus Swantoro 2,5%.

Menurut Seda, mereka meniru harian Le Monde yang terbit di Paris, Perancis. "Di sana yang berhak memiliki saham hanyalah karyawan yang telah bekerja lebih dari lima tahun. Tapi , saham ini tidak bisa diwariskan kecuali saham para pendiri, seperti saya atau Pak Jakob. Yang lain tidak boleh, kalau mereka keluar atau meninggal misalnya, saham tersebut balik kembali ke perusahaan," ujar Seda.

Soal kepemilikan saham ini ternyata berbuntut panjang. Karyawan merasa mereka hanya diiming-imingi saham sebesar 20%, padahal mereka tak pernah menikmati hasilnya. Menurut Wisudo, sebenarnya tidak ada persoalan jika saham karyawan itu dikelola oleh Yayasan Kompas Sejahtera. Masalah muncul lantaran pendiri dan pengurus yayasan dipilih serta ditentukan pemimpin perusahaan.

"Kontradiksinya di situ, di satu pihak Yayasan Kompas Sejahtera itu dibilang untuk kesejahteraan karyawan Kompas karena memiliki saham 20 persen tapi di lain pihak mereka tidak bertanggung jawab pada karyawan," sergah Wisudo, kesal.

Selama dua tahun berdiri Perkumpulan Karyawan Kompas sebenarnya mengajak perusahaan merundingkan masalah kepemilikan saham karyawan ini. "Tapi belum ada kemajuan. Karena itu, kepengurusan memberikan deadline enam bulan pada pemimpin perusahaan. Dalam enam bulan itu harus ada jawaban, hitam putihnya harus jelas, apakah karyawan benar-benar memiliki saham 20 persen atau hanya pura-pura," lanjut Wisudo.

Hal yang lebih menggemparkan terjadi di majalah Jakarta Jakarta. Kisahnya dimulai saat Jakarta Jakarta ditutup pada 23 November 1999. Akibat penutupan tersebut, sejumlah karyawan yang tergabung dalam Serikat Karyawan Jakarta Jakarta (SKJJ) menggugat pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jakarta Jakarta (YKKJJ), karena tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Bagi Parengkuan sendiri, karena KKG adalah perusahaan swasta, maka tak ada kewajiban bagi perusahaan untuk meminta pertimbangan atau memberitahukan keputusan yang dibuatnya kepada karyawan. "Dia masuk ke sini perusahaan sudah jadi, dia nggak masuk pun perusahaan ini sudah jalan. Lagi pula ini bukan badan usaha milik negara yang mesti melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau menteri keuangan," ujarnya.

Keputusan menutup Jakarta Jakarta memicu munculnya dua pertanyaan pokok di kalangan karyawannya. Mengapa harus ditutup dan sebagai pemilik saham 20 persen mengapa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan dan hidupnya?

Menurut Stanley, alasan manajemen Gramedia Majalah menutup Jakarta Jakarta karena dari segi bisnis majalah ini dianggap merugi.

"Sebagai pemegang saham 20 persen, keputusan menutup Jakarta Jakarta, kami anggap sebagai pelecehan terhadap hak-hak kami. Karena itu SKJJ melakukan perlawanan terhadap praktek kotor tersebut, dengan mengajukan mosi tidak percaya karyawan Jakarta Jakarta pada pengurus YKKJJ," tutur Stanley gusar.

SKJJ juga mengajukan beberapa tuntutan lain, seperti pengambilalihan kepengurusan lama, yang anggotanya merupakan bagian manajemen Gramedia Majalah; menyatakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan rapat umum pemegang saham PT Media Metro Puri Prakarsa (perusahaan yang menerbitkan Jakarta Jakarta) adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum apabila tidak melibatkan SKJJ; dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan cara seksama melakukan sejumlah tindakan hukum secara sistematis untuk menggugat dan meminta pertanggungjawaban pengurus YKKJJ, jajaran direksi Gramedia Majalah, presiden direktur KKG Jakob Oetama yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah membentuk sejumlah yayasan fiktif yang merugikan seluruh jajaran karyawan pers di lingkungan KKG, khususnya lingkungan kerja Jakarta Jakarta.

Gerakan perlawanan SKJJ mendatangkan kegelisahan di kalangan manajer Gramedia Majalah, sehingga memaksa mereka bicara dengan SKJJ. Akhirnya, rapat digelar dan forum dialog dibuka pada Selasa, 25 Januari 2000 di ruang rapat redaksi Jakarta Jakarta. Pihak perusahaan diwakili Widi Krastawan, wakil direktur Gramedia Majalah, dan Adrian Sebastian Herlambang, manajer bisnis Gramedia Majalah. Sayangnya, pertemuan yang direkam Suara Serikat, nawala yang diterbitkan SKJJ, itu tak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dalam rapat tadi terungkap bahwa sejumlah yayasan yang mengatasnamakan karyawan itu, sebenarnya tak punya hubungan langsung dengan kepentingan karyawan. "Dalam impresi saya, yayasan itu bukan yayasannya karyawan Jakarta Jakarta," ujar Widi Kastrawan.

Rudy Gunawan, anggota SKJJ, menimpali, "Jika bukan yayasannya karyawan, mengapa menggunakan nama yayasan karyawan?"

"Jika demikian jawaban Anda, hal ini jelas mengarah kepada permasalahan lembaga fiktif, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan mungkin juga pada kemungkinan terjadinya manipulasi keuangan," kata Stanley kepada Widi Krastawan. Stanley berkali-kali memakai kata yayasan fiktif buat yayasan-yayasan KKG.

Krastawan dan Herlambang gelagapan, kesulitan menjawab reaksi Stanley dan Rudy Gunawan. Hal ini tampak dari pernyataan Krastawan, "Pertanyaan saya, pertemuan ini bertanya atau mempersoalkan?"

Dialog berubah jadi debat kusir. Akhirnya, jalan buntu.

Parengkuan membantah adanya yayasan-yayasan fiktif tadi. "Fiktif? Nggak mungkin itu, saya nggak yakin bahwa perusahaan kami bikin yayasan yang fiktif. Petugas pajak pun paling senang datang ke sini, karena kami salah satu yang paling transparan. Jadi itu bukan sikap kami, bukan filosofi perusahaan kami," ujarnya, dengan nada kesal.

"Dari segi legal formal memang sah argumen Pak Parengkuan, itu benar," ujar Stanley. "Tapi, masalahnya," Stanley melanjutkan, "menurut Departemen Penerangan, surat ijin usaha penerbitan pers akan diberikan kalau perusahaan menyisihkan 20 persen sahamnya untuk karyawan. Nah untuk menyiasati itu dibentuklah yayasan kesejahteraan karyawan, tapi tidak dikelola dan dimiliki oleh karyawan melainkan oleh direksi. Ini kan upaya tipu-tipu agar dapat SIUPP? Jadi kalau ngomong sah ya sah, tapi kalau mengacu pada persyaratan untuk mendapatkan SIUPP seperti yang diatur dalam Pasal 16 Permenpen RI No 01/Per/Menpen/1984, jelas sudah bahwa yayasan-yayasan itu fiktif," ujar Stanley bersikukuh pada pendapatnya.

Danudjaja bisa memahami penjelasan Stanley. "Pengertian fiktif yang mereka maksud memang seperti itu dan saya bisa memahaminya. Tapi, argumen ini bukan tanpa kelemahan," ujarnya. Celakanya, yayasan-yayasan yang diduga fiktif ini bertaburan di hampir seluruh penerbitan yang ada di bawah naungan KKG.

Ini membuat Frans Seda terkejut, "Yang saya tahu, pendiri Kompas adalah Yayasan Bentara Rakyat. Yayasan Kompas Sejahtera ini baru saya dengar sekarang. Saya tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau ada yayasan seperti ini. Yang saya tahu, dalam rangka kerjasama harus ada cover, misalnya, dengan Serambi Indonesia Aceh atau Surya Surabaya, supaya Kompas tidak nampak dominan. Nanti saya akan tanya sama Jakob."

"Saya juga tidak tahu, kenapa nama saya ada dalam kepengurusan yayasan-yayasan itu. Keberadaan yayasan itu sendiri, saya tidak tahu," ujar Danudjaja dengan heran.

"Kalau yayasan kesejahteraan karyawan yang ada di daerah, saya juga tidak tahu. Yayasan Kompas Sejahtera saya tahu, ketuanya adalah Mas Sularto, Tapi, dia bukan manajer," ujar Parengkuan, mengacu pada St. Sularto, salah satu wartawan senior Kompas.

Lantas dari mana asal-muasal keberadaan yayasan-yayasan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Pertanyaan lainnya, ke mana larinya saham 20 persen milik karyawan?

Suara Serikat edisi I, 29 Februari 2000 mengatakan, hak saham 20 persen itu disembunyikan direksi KKG. "Pemimpin Gramedia Majalah secara sembunyi-sembunyi hanya membagikan sejumlah uang sebagai hak dividen terbatas pada sejumlah pemimpin media yang yang namanya tercantum dalam SIUPP."

"Saya kurang tahu soal itu. Saya sendiri sampai saat ini belum pernah menerima dividen. Padahal saya ini karyawan juga toh," ujar Parengkuan.

Namun setelah berlarut-larut terlibat perseteruan, lima orang wartawan dari SKJJ, termasuk Stanley dan Rudy Gunawan, sepakat menerima pesangon yang ditawarkan Gramedia Majalah. Gantinya mereka tak meneruskan gugatan mereka.

KISAH sedih tentang kawula di negeri Kompas belum berhenti. Manajemen kerja KKG khususnya divisi penerbitan, ternyata tak sehebat citra yang tampak dari luar.

Soal gaji misalnya. "Secara umum, gaji karyawan Kompas memang lebih baik dari divisi lainnya. Tidak ada gaji di bawah upah minimum regional, bahkan sudah di atas kebutuhan hidup minimum," ujar Wisudo. "Sebagai contoh gaji pokok office boy nol tahun sekitar Rp 400 ribu ditambah take home pay pendapatannya bisa mencapai Rp 700 ribu."

"Soal gaji saya kira relatif, tapi secara umum Kompas itu lumayan. Dibanding media lain, Kompas mungkin hanya kalah dari Tempo," kata Danudjaja, membenarkan.

Persoalannya, "Apakah pekerja di level paling bawah itu sudah dapat hidup layak? Bukan hanya pekerjanya sendiri, tapi juga keluarganya," tukas Wisudo.

Menurut Parengkuan, gaji yang diterima presiden direktur KKG adalah 20 kali gaji office boy nol tahun. Jika yang dijadikan ukuran adalah gaji office boy nol tahun sebesar Rp 700 ribu, maka gaji yang diterima oleh presiden direktur KKG sebesar Rp 14 juta.

Tapi banyak orang tak percaya. Perbandingan 20 kali itu terlalu kecil. Bagaimana Jakob Oetama bisa masuk dalam daftar 200 pembayar pajak terbesar di Indonesia? Danudjaja mengatakan jumlahnya pasti lebih besar dari yang dikemukakan Parengkuan.

"Belum lagi ditambah dengan penghargaan khusus yang diberikan setiap tahun kepada pemimpin puncak tersebut. Semakin penting jabatannya, semakin besar penghargaan yang diterimanya dan besarnya bisa sama dengan gaji setahun," ujar Wisudo.

Bagaimana dengan divisi majalah? "Majalah saya nggak tahu persis, tapi di Jakarta Jakarta, ketika saya resmi meninggalkan KKG tahun 2000, kesejahteraan karyawan menyedihkan. Ada dari mereka yang hanya digaji Rp 600 ribu per bulan, sementara kita tahu etika sangat dinomorsatukan di sana, tidak boleh menerima amplop. Itu menyebabkan lahirnya seorang wartawan idealis yang gila," tutur Stanley. Ia sendiri mengakui bahwa selama 10 tahun bekerja di Jakarta Jakarta, gaji pokok yang diterimanya sebesar Rp 1,1 juta.

Persoalan kesejahteraan yang rendah adalah cermin kurangnya usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan nada gemas Wisudo mengungkapkan, "Saya kira Kompas sangat melupakan pengembangan SDM. Kalau Kompas melakukan investasi SDM secara besar-besaran sejak 1980-an, saya kira Kompas sekarang sudah bisa menyaingi The Straits Times. Tapi, itu tidak dilakukan. Tidak heran jika sekarang kita jumpai wartawan Kompas, tidak kompetitif ketika bicara di luar. Dengan anak-anak lembaga swadaya masyarakat, birokrasi, dan universitas, mutu mereka kalah, baik dari segi wawasan intelektual maupun jurnalistik." The Straits Times adalah koran terbitan Singapura.

Parengkuan membantah. "Tidak benar. Kami setiap tahun punya program pendidikan, training, short course, bahkan mengirim karyawan berprestasi untuk studi lanjut. Saya bisa menyebut misalnya, saya sendiri, Robby Sugiantoro, Irwan Julianto, Agnes Aristariarini, Diah Marsidi, Maria Hartiningsih, dan Jimmy Haryanto. Program ini hanya berhenti ketika kita dilanda krisis moneter," katanya.

"Kami juga memberikan fasilitas gratis untuk kursus bahasa asing," ujarnya menambahkan.

Pernyataan Parengkuan tegas dibantah Danudjaja. "Mau tahu ceritanya saya bisa kuliah manajemen? Saya kuliah manajemen di Prasetya Mulya, karena inisiatif pribadi. Kalau saya nggak minta waktu itu, pasti saya nggak bakalan kuliah. Pak Ace (Ace Suhaedi Madsupi, mantan wartawan Kompas, kini pemimpin redaksi Lippostar.com belum pernah dapat pendidikan apa-apa, padahal ia salah satu pemimpin teras di Kompas. Program pendidikan setiap tahun itu tidak ada, nggak tahu kalau sekarang," ujar Danudjaja, berterus-terang.

"Mas Irwan Julianto, kuliah di Harvard University, Amerika Serikat, karena beasiswa, bukan dibiayai oleh Kompas," kata Wisudo.

Mengapa pengembangan SDM ini tertatih-tatih dan cenderung diabaikan?

"Karena, Kompas ini mirip negara Orde Baru, di mana yang diutamakan adalah segi pertumbuhannya, dalam hal ini pertumbuhan bisnis. Secara bisnis, Kompas itu sangat maju," kata Wisudo.

"Akibatnya, mereka memperlakukan karyawan sangat keterlaluan, diperas dan digaji rendah. Yang berprestasi nggak dapat tempat, yang kritis disingkirkan. Semuanya demi kepentingan penumpukan modal," ujar Stanley.

Penilaian terhadap prestasi seseorang sangat subjektif. "Like and dislike, diam-diam dan selalu ada intervensi dari pemilik," tutur Wisudo. Danudjaja mengatakan kerumitan itu disebabkan karena Kompas dan KKG umumnya, tidak menggunakan penilaian kinerja. "Mereka terlalu setia pada common sense, suka menggunakan perasaan. Perasaan ini dalam pengertian jelek, misalnya, 'Sudahlah ia memang parah.' Dengan tidak adanya performance appraisal, otomatis tidak ada ukuran-ukuran, indikator-indikator dan metode-metode untuk pengambilan keputusan," kata Danudjaja.

Sekali tempo penilaian kinerja itu pernah dicoba. Tapi, entah mengapa, gagal.

INDUSTRI media terbesar dan terkuat ini masih banyak menyimpan misteri. Misalnya, siapa pengganti Jakob Oetama, jika ia mengundurkan diri secara total dari KKG?

Peranan Jakob Oetama dalam membesarkan dan mempertahankan kinerja KKG sangat besar. Apalagi setelah P.K. Ojong meninggal dunia, praktis seluruh keputusan ada di tangannya. "Jakob menjadi dominan karena pertama, ia adalah pemrakarsa, lalu pendiri dan juga ahli. Tiga kapasitas ini yang menyebabkan ia punya posisi tersendiri. Dan kami anggap Jakob sukses membangun KKG. Sukses dari segi tujuan ideal dan juga sukses dari segi bisnis," kata Frans Seda.

Dominan Oetama merupakan suatu hal yang wajar. "Sebagai the founding father, saya kira posisi Oetama yang dominan dan sangat mewarnai itu biasa, seperti posisi Goenawan Mohamad di Tempo," ujar Kuhon, mengacu pada editor pendiri mingguan Tempo. Masalahnya, seperti dituturkan Danudjaja, figur Oetama tak hanya dominan, tapi dalam hal kaderisasi ia tak cukup berhasil.

Struktur KKG juga sangat birokratis dan piramidal, kata Danudjaja. Ia teringat sebuah peristiwa bertahun-tahun lalu. Suatu ketika Jakarta Jakarta pernah kehilangan pompa air, sehingga air kamar mandi macet. Akibatnya, bau pesing tercium di mana-mana. Untuk melaporkan kejadian ini memerlukan waktu dan beberapa jenjang pemimpin. Beberapa minggu kemudian, pompa air baru didatangkan, setelah polusi bau membuat orang nyaris pingsan.

Di Kompas budaya paternalistik sangat terasa. Pembuatan keputusan dan kebijakan bersifat sentralistik dan terpusat pada tangan satu orang. "KKG memang identik dengan Pak Jakob," kata Wisudo.

"Pada dasarnya, pembaruan apapun pada akhirnya tetap berada di tangan Pak Jakob. Untuk proyek yang kecil-kecil saja, misalnya, Kompas hendak menerbitkan buku, beliau masih ikut di dalam rapat-rapat. Pak Jakob mendorong, bahkan boleh dikata gagasannya datang dari dia," ujar Danudjaja.

Ironisnya, menurut Stanley, dalam kasus Jakarta Jakarta, Oetama sebenarnya tak tahu persis persoalan sebenarnya, "Pak Jakob itu figur yang bijak, bisa menampung seluruh masalah. Hanya para kepala unit itu yang memotong akses semua orang untuk bisa bertemu dengan beliau."

Oetama memang pribadi dengan banyak sisi. Bagi Soema di Pradja, sebagai pemimpin redaksi, Oetama tipe orang yang tak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas diri karyawannya.

Soema di Pradja mengenang suatu hari pada 1976. Seorang letnan kolonel angkatan darat menembak mati sopir bus. Sebagai wartawan kriminal, berita ini tak lepas dari ketajaman penanya. Ternyata, berita tadi tak dimuat atas permintaan Pelaksana Khusus Daerah Jakarta.

Dalam ingatannya, Soema di Pradja dipanggil Oetama.

"Bung, maaf berita Anda saya taruh di laci dan bung silahkan pergi ke markas kantor Komando Daerah Militer Jakarta Raya, menghadap Kepala Dinas Penerangan Anas Malik."

"Buat apa, beritanya nggak dimuat, kecuali beritanya dimuat," jawab Soema di Pradja.

"Walah ini cuma ngomong-ngomong aja," kata Oetama.

"Nggak mau saya. Pak Jakob aja sebagai pemimpin redaksi," jawab Soema di Pradja.

Jakob Oetama tampaknya geram, "Bung yang pergi ke sana sekarang!"

Kalau sudah begini, rasanya tak banyak orang Kompas yang menentang. Persoalannya, kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan Jakob Oetama masih harus diuji dengan proses regenerasi. Mungkin perubahan bakal sulit. Mungkin bakal mulus.

"Saya pikir akan terjadi perang saudara di sana," kata Stanley, sambil menerawang jauh. ***

posted by KOMPAS @ 11:07 PM

1 Comments:

At September 17, 2011 at 6:15 AM, yoga said…

meski saya tidak tahu banyak tentang oetama, namun karena saya lama jadi wartawan rohani di sebuah terbitan surabaya dimana saya banyak mendapat kesempatan bertukar pikir dengan para romo dari berbagai ordo dan paroki namun saya dapat merasakan apa yang teman2 wartawan kompas rasakan. salah satu paman kebetulan wartawan kompas dan melarang keras saya melamar kesana. setelah benar2 jadi wartawan akhirnya saya memperoleh informasi yang lumayan tentang kompas dan pilarnya. sbg seorang Katolik yang memilih menjadi Katolik "Praktis" (Yesus Yes, Katolik No) lebih baik jika oetama memilih paham dan kenyakinan yang sama dengan saya. jgn ngomong diri berTuhan Yesus Kristus kalau tidak memanusiakan manusia. tapi ngomonglah Katolik jika dia memang spt itu. Katolik memang 'kurang memanusiakan manusia'.
Kini setelah beberapa tahun berhenti dari profesi wartawan dan memilih menjadi guru komputer, saya kembali dikejutkan bahwa gereja katolik mendukung outsourcing termasuk KKG melalui anak perusahaannya BSW.
kemana pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa Katoliksitas Yesus Kristus sekarang ini? media besar saja tidak bisa menjadi contoh dan corong pembaruan, apakah tidak sebaiknya tutup saja atau merger sama Tempo. terima kasih. salam perubahan. Gregorius Wahyu Yoga p. S.Sos; S.Kom