Anggota Koalisi
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup
Links
Media
Monday, December 18, 2006
Aksi Yogya: "Kompas Layak Dilempari Telur Busuk"
Aksi Yogya: "Kompas Layak Dilempari Telur Busuk"

Yogyakarta, Kompas Inside. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta bersama jaringan Forum LSM Yogyakarta, buruh dan persma (pers mahasiswa) kembali mendatangi kantor Biro Kompas di Yogyakarta untuk menyuarakan suara keprihatinan berkaitan dengan PHK jurnalis Kompas, Sdr P. Bambang Wisudo.

Berbeda dengan kedatangan sebelumnya (Senin, 11 Desember 2006), kali ini pihak Kompas tidak menerima kehadiran delegasi.

Pada akhirnya, karena Kompas tidak mau menerima delegasi secara bermartabat, akhirnya delegasi sepakat untuk meninggalkan Kompas. “Kompas sangat tidak sopan, sebagai balasannya Kompas layak kalau kita lempari telur busuk,” ujar Unang Shio Peking, Ketua Forum LSM Yogyakarta.

Aksi ini dimulai saat sekitar 15 orang anggota delegasi yang berasal dari AJI Yogyakarta, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Masyarakat Peduli Media (MPM), Serikat Pekerja Pers Lintas Media Yogyakarta (SPPLMY) dan Forum LSM Yogyakarta hanya diterima oleh Sigit Budi dari bagian SDM Umum di halaman depan.

Meskipun hujan turun, Sigit tetap bersikukuh tidak dapat menerima kami di ruang tamu yang nyaman. “Kami tidak dapat menerima karena belum ada keputusan dari Jakarta,” tegas Sigit.

Negosiasi yang berlangsung sekitar 30 menit pun dilakukan dibawah rintik hujan. Beberapa satpam Kompas mengawasi jalannya negosiasi ini. Sebetulnya AJI Yogyakarta secara resmi sudah mengirimkan surat kepada Biro Kompas Yogyakarta, tetapi hingga Senin siang belum ada jawaban resmi dari Kompas.

Selain karena belum ada ijin dari Jakarta, Sigit juga mengatakan tidak ada pejabat berwenang di Kompas Biro Yogyakarta yang dapat menerima kedatangan kami. Sigit mengatakan Kepala Biro Kompas Yogyakarta, Bambang Sigap Sumantri sedang cuti. Sementara wakilnya, Putu Fajar Arcana sedang tugas ke luar kota. Permintaan kami agar dapat berbicara dengan mereka berdua via telepon pun ditolak Sigit.

Hujan kian deras, tetapi delegasi tetap tidak dipersilahkan masuk. “Kompas ternyata tidak mempunyai ruang tamu ya?” ujar Hajar, aktivis persma Ekspresi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pertanyaan yang menyelinap dalam pikiran anggota delegasi semua, inikah cara Kompas yang menjunjung tinggi nilai humanisme universal dalam menerima tamunya yang datang dengan baik-baik?

Disela-sela negoisasi, Bambang MBK dari AJI Yogyakarta kembali mengingatkan jika PHK Bambang Wisudo menyalahi aturan, baik itu UU Serikat Pekerja dan UU Tenaga Kerja. Kasus PHK Bambang Wisudo tidak lagi menjadi persoalan internal Kompas tetapi juga persoalan publik karena ada aturan hukum legal yang dilanggar. Karena itu Wisudo harus kembali menjadi karyawan Kompas kembali karena PHK itu, otomatis batal demi hukum.

Selain itu, Kompas sebagai media yang besar dan paling ‘kredibel’ di Indonesia juga tidak selayaknya melakukan PHK sewenang-wenang, terlebih karena alasannya adalah karena Wisudo aktif di serikat Pekerja. Sebagai media yang selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, berpihak kepada kebenaran serta humanisme universal, Kompas tidak selayaknya melakukan hal ini.

Sigit mengatakan dirinya tidak dapat mengatakan apa-apa karena semua proses ada di Jakarta. “Tolong buat pernyataan tertulis, nanti akan kami kirim ke Jakarta,” ujarnya menanggapi.

Atas penolakan ini, delegasi sepakat tidak akan ‘bersilaturahmi’ secara santun lagi ke Kompas Biro Yogyakarta. Tetapi anggota koalisi akan melakukan aksi turun ke jalan agar semakin banyak publik tahu (karena tidak ada media yang mau memuat berita soal ini) bahwa sesuatu yang salah sudah terjadi di media massa terbesar di Indonesia itu yang ternyata tidak lagi mempunyai ‘mata hati dan kata hati’. (mbk)
posted by KOMPAS @ 7:07 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Previous Post
Archives
Powered by

Hit Counter
Hit Counter

Free Blogger Templates
BLOGGER

http://rpc.technorati.com/rpc/ping <