KOMPAS INSIDE: ILO Prihatinkan 'Union Busting' Kompas

Anggota Koalisi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup

Links

Media

Tuesday, April 10, 2007

ILO Prihatinkan 'Union Busting' Kompas

Jakarta, Kompas Inside. Kasus pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang menimpa wartawan Kompas P. Bambang Wisudo akhirnya dibawa ke International Labour Organization (ILO).

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama-sama pengurus AJI Jakarta dan Bambang Wisudo selaku korban diterima langsung oleh Direktur ILO Jakarta, Alan J. Boulton, Selasa (10/4/2007) pagi.

Dalam pertemuan itu Bambang Wisudo didampingi Jajang Jamaludin (Ketua AJI Jakarta), Margiono (Sekretaris AJI Jakarta), Wirunanto Adhi (Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta), Ulin Niam Yusron (Koordinator Divisi Serikat Kerja AJI Indonesia) dan Eko Maryadi (Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia).

Di pertemuan itu Bambang Wisudo menjelaskan secara singkat kronologi peristiwa yang dialaminya. Termasuk juga peristiwa kekerasan, penahanan, dan pemecatan karena perjuangannya sebagai aktivis serikat kerja Harian Kompas.

Wisudo juga menjelaskan perkembangan terakhir kasusnya, termasuk kemenangannya dalam mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan kasus penyanderaan yang kini masih dalam proses penyelidikan polisi.

Wisudo mengemukakan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah menyampaikan surat peringatan kepada manajemen Kompas perihal tindakan anti-union. Termasuk juga peraturan perusahaan harian Kompas yang kedaluwarsa sebagai dasar pembuangannya ke Ambon.

Boulton yang pernah menjadi hakim dan mediator kasus-kasus ketenagakerjaan di Australia menyatakan simpati sekaligus merasa prihatin melihat union busting di harian Kompas.

Boulton mengakui banyak aktivis serikat pekerja Indonesia menghadapi situasi sulit. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja masih saja terjadi di Indonesia meskipun tidak seburuk sepuluh tahun lalu.

Boulton juga mengingatkan perusahaan media memiliki posisi sangat kuat dalam hubungan industrial. Karena, selain memiliki kekuatan keuangan juga bisa menggunakan pengaruh politik yang dimilikinya.

Wisudo dalam kesempatan itu meminta agar ILO memonitor proses penanganan kasus pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan proses pengadilan industrial maupun pengadilan perdata yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Wisudo menyatakan kekhawatirannya bahwa manajemen Kompas akan menggunakan segala cara untuk memenangkan kasus itu. Kepada Boulton, Wisudo juga mengemukakan bahwa Pemred Kompas Suryopratomo telah menemui Menteri Tenaga Kerja dan memuat tulisannya di halaman opini Kompas untuk melancarkan kasus ini.

Eko Maryadi dan Margiono mengharapkan agar ILO mengawasi proses kasus ini dan membantu kampanye internasional untuk menggalang solidaritas kasus ini.

Boulton berjanji akan merespon kasus ini dan mempersilahkan agar kasus ini dibawa dalam mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran kebebasan berserikat.

Akan tetapi Boulton juga mengingatkan, bahwa mesin ILO biasanya berjalan lambat sehingga tidak bisa diharapkan hasilnya cepat terlihat. (tom/E2)

posted by KOMPAS @ 3:40 AM

0 Comments: