Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup
Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung persis dua tahun, Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama alias JO, akhirnya merehabilitasi nama baik Bambang Wisudo.
Pada hari Jumat (12/12/2008) pekan lalu, JO secara resmi mencabut surat pemecatan Wisudo yang dikeluarkan Suryopratomo selaku Pemimpin Redaksi dan Direktur Kompas saat itu.
Surat pencabutan dan pembatalan PHK Wisudo itu bernomer CS/SK/129/XII/2008 dan ditanda-tangani langsung Jakob Oetama. Dengan pencabutan surat PHK Suryopratomo tadi, pemecatan Wisudo dibatalkan. Status Wisudo sebagai wartawan Kompas telah direhabilitasi.
"Saya merasa bersyukur PHK itu dicabut. Karena memang hanya itulah tuntutan perjuangan saya dan keluarga selama ini," kata Wisudo ke Kompas Inside, Kamis (18/12/2008) siang.
Namun, Wisudo tak lama-lama menikmati kembali haknya sebagai wartawan Kompas. Setelah nama baik dan pekerjaannya dipulihkan, Wisudo justru memilih mengundurkan diri dari Kompas.
Surat pengunduran diri Wisudo dari harian tertua di tanah air itu, dia berikan ke CEO Kompas, Agung Adiprasetyo, Rabu (17/12/2008) kemarin.
Selain mengundurkan diri, Wisudo juga mencabut gugatannya melawan Kompas yang kini berada di Mahkamah Agung. Proses pencabutan itu Wisudo lakukan sehari setelah JO memulihkan kembali status Wisudo sebagai karyawan Kompas.
Menurut Wisudo, tuntutan perjuangannya selama ini tidak macam-macam. Tuntutannya sederhana: dia minta dipekerjakan kembali. Dan hal ini akhirnya terwujud. Terutama setelah JO mencabut surat PHK yang dia terima dari Suryopratomo dua tahun lalu.
Karena tersentuh dengan niat baik JO dan Kompas, maka Wisudo memilih mengundurkan diri secara baik-baik. Walau demikian, hubungan Wisudo dengan JO dan Kompas, tetap tak terputus. Oleh JO, Wisudo ditawarkan menjadi dosen di Universitas Multimedia Nusantara milik Kompas. Tawaran itu diterima dengan baik oleh Wisudo.
Seperti diberitakan, Suryopratomo alias Tommy, dua tahun lalu memecat Bambang Wisudo. Upaya JO merehabilitasi kesalahan itu selalu digagalkan Tommy. Namun rekonsiliasi antara dua pihak itu akhirnya tercapai setelah Tommy mendadak dicopotdari Kompas sepekan setelah video perjuangan Wisudo beredar.
Dengan demikian, perjuangan Wisudo selama dua tahun berakhir sudah. Oleh karenanya, berita ini juga merupakan laporan terakhir Kompas Inside. Setelah dua tahun, sejarah akhirnya membuktikan siapa yang benar. (KI/Ud)
APA jadinya kalau sebuah pemberitaan memiliki kesalahan fatal. Apalagi jika pemberitaan itu dilakukan oleh surat kabar sekelas KOMPAS. Ini kali kedua saya menemukan “kenjanggalan” dalam pemberitaan harian nasional surat kabar terkemuka KOMPAS.
Hal pertama pemberitaan tersebut saya baca dari seorang komentator dalam blog kompas inside. Si komentator mengemukakan keberatannya, pemberitaan KOMPAS dinilainya telah melakukan pengalihan isu dan membuat opini publik (melenceng). Yaitu perilaku pemberitaan KOMPAS pada setiapkali memuat berita tentang lumpur Lapindo selalu menyebutnya dengan LUMPUR PORONG!.
Kali itu saya pribadi tidak terlalu memberi perhatian atau bahkan memihak dan setuju 100% kepada sang komentator.
Sebagaimana pembaca ’setia’ KOMPAS pada umumnya (saat itu) saya tetap lebih mempercayai KOMPAS apapun yang terjadi, sikap saya ini tentu saja dipengaruhi oleh citra (baca: pencitraan) yang telah dibangun oleh KOMPAS selama kurun waktu 40 tahun lebih.
Kedua kalinya, bermula ketika saya membuka website KOMPAS.Com hari ini (14 Juni ditempat saya berada dan 15 Juni di Indonesia). Seperti biasa setelah membaca KOMPAS.Com saya berlanjut membaca halaman KOMPAS-Cetak. Saya pribadi menilai dua halaman website ini memiliki proporsi pemberitaan yang berbeda. Dan lagi-lagi saya percaya bahwa konten dalam KOMPAS-Cetak ini sama dengan konten berita yang dicetak (Rp3500 harga eceran, Rp78.000 harga langganan) yang distribusikan ke seluruh pelosok-pojok pulau Indonesia bahkan hingga manca negara.
Perhatian saya kemudian jatuh pada pilihan pemberitaan tentang Hillary Clinton yang telah dibaca sebanyak: 151 pembaca. Kebetulan selama kurun waktu 16 Minggu kebelakang saya teliti mengikuti perkembangan politik menjelang pemilu AS November 2008.
Hasil pengamatan saya itu pun berbuah pada beberapa posting dalam blog saya ini, baik mengenai Barack Obama maupun Hillary Clinton utamanya. Maklum proses konvensi nasional dua partai besar AS ini begitu berbeda, terutama partai Demokrat (Barack Obama dan Hillary Clinton). Proses transisi politik yang bisa saja dihubungkan sebagai salasatu sebab kenaikan harga minyak dunia (Krisis Ekonomi dan Politik Amerika).
Pada paragraf pertama berita “Dimanakah Hillary Clinton pada saat ini?”, saya tak bereraksi sedikit pun, tetap berkonsentrasi pada berita. Hingga pada paragraf kedua, saya kaget dan terheran-heran dibuatnya.
Bagi saya hal ini sangatlah tidak masuk akal–buset dah!..apa mungkin Hillary Clinton yang 35 tahun lebih anggota dan senator dari partai Demokrat adalah calon kandidat presiden partai Republik?. Tidak masuk diakal.
Bagi saya hal tersebut sama saja menganggap (memberitakan) Akbar Tanjung-tokoh partai Golkar diberitakan sebagai mantan calon presiden dari partai PDI Perjuangan, apa jadinya jika ini diberitakan keseluruh Indonesia dan Dunia?.Konyol.
AKHIRNYA saya memutuskan diri untuk melakukan klarifikasi pemberitaan kepada pihak redaksi KOMPAS. Dalam surat (email) saya itu meminta klarifikasi tentang pemberitaan yang amat sangat keliru dan salah besar (fatal).
Hal itu saya lakukan setelah meneliti (membaca pemberitaan KOMPAS) berulang-ulang, untuk memastikan kekeliruan–bisa saja pada pihak saya karena tidak teliti membacanya. Kejelasan itu berakhir ketika saya membaca pada penutup kalimat berita KOMPAS terdapat kata: berbicara mengenai kampanye presiden. (CNN/joe)–yang artinya berita disadur dari CNN.
Setelah menelusuri tautan dan meneliti pemberitaan KOMPAS dalam website CNN tersebut saya menemukan kejelasan. Jelas 100% salah!. Pihak KOMPAS telah melakukan kesalahan penterjemahan berita.
Berikut ini paragraf yang salah diterjemahkan:
Is she camping out in her Georgetown home or is he former presidential candidate back at her Chappaqua estate? Perhaps she ventured to an isolated vacation spot, far removed from cable news and the political chattering class. (lihat sumber berita)
Oleh KOMPAS diterjemahkan menjadi:
Apakah ia tengah berkemah di kampung halamannya, Georgetown, atau mantan kandidat presiden dari Partai Republik itu kembali ke Chappaqua? Mungkin saja ia tengah menikmati liburan jauh dari televisi kabel dan ingar- bingar politik. (lihat sumber berita)
APA jadinya jika keteledoran pemberitaan semacam ini diketahui oleh pihak Hillary Clinton?
Apa jadinya jika ternyata berita-berita yang telah diterbitkan selama ini terdapat kesalahan dan atau memang disengaja sebagaimana analisa si komentator tadi?
Wah apa jadinya kalau sebenarnya mutu pemberitaan KOMPAS memang telah menyeleweng (Jurnalisme Kepiting) bahkan hingga melahirkan konflik–berupa pemecatan wartawan seniornya, Bambang Wisudo.
Nah pembaca yang budiman, mungkin kini saatnya kita meneliti dan menghindari percaya membabi buta-kepada industri media yang terbukti telah mengingkari sejarahnya sebagai Pers Perjuangan. [
Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung nyaris enam bulan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mulai memproses kasasi Bambang Wisudo atas putusan Pengadilan Hukum Industrial (PHI), awal pekan ini.
Sementara, hari Sabtu (28/6/2008) besok, harian Kompas rencananya akan merayakan hari jadi yang ke-53. Harian tertua di Indonesia ini terbit pertama kali tanggal 28 Juni 1965.
Menurut keterangan Kordinator Litigasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), Soleh Ali, SH, terkatung-katungnya kasasi ini karena panitera MA memaksa pihaknya membayar uang pendaftaran perkara Rp 1,5 juta.
”Menurut undang-undang, selaku pihak tergugat Bambang Wisudo tidak dikenakan biaya apa pun,” tegasnya.
Seperti diketahui, gugatan permohonan PHK di PHI memang diajukan oleh manajemen Kompas. Sementara, Bambang Wisudo adalah pihak tergugat. Dalam putusannya, hakim PHI mengabulkan permohonan Kompas. Padahal Dinas Tenaga Kerja justru menolak perhonan Kompas tersebut.
Hakim PHI juga memutuskan agar Kompas membayar pesangon bagi wartawan yang sudah bekerja selama 11 tahun itu sebesar Rp 32 juta.
Nah, kata Ali, Pasal 58 UU PPHI menyebut: ”Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).”
Sikap Komite itu menurut Ali juga dibenarkan oleh hakim PHI. Tapi pihak panitera MA tetap ngotot. Akhirnya Komite memilih mengalah. Dan, memutuskan membayar uang perkara itu ke MA melalui Ketua Panitera PHI, Tri Widodo.
Di film dokumenter ini, Bambang Wisudo menegaskan sikapnya menolak berkompromi atas kekerasan dan peristiwa pemberangusan dirinya sebagai pengurus serikat pekerja yang sah di harian Kompas.
Ini merupakan film dokumenter saat usia konflik berlangsung baru tiga bulan. Film berdurasi 10 menit dengan sutradara Hari Nugroho pertama kali diputar tanggal 10 Maret 2007 di Sekretariat AJI Jakarta.
Sementara, sekarang usia konflik itu sudah setahun lebih. Gambar-gambar aksi solidaritas, rapat dan testimoni atas kasus ini terekam dengan baik oleh pembuat film dengan dukungan penuh Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta.
Di film ini Bambang juga memaparkan bahwa motif pemecatannya dari harian Kompas karena ia, selaku pengurus serikat pekerja, menanyakan soal saham 20 % milik karyawan.
Perlu diketahui pembaca, bahwa hingga saat ini sudah lebih empat bulan gaji Bambang Wisudo dihentikan manajemen Kompas.
Penghentian gaji --yang menjadi hak anak dan istri Wisudo-- adalah sebuah trik licik manajemen/kapitalis untuk melemahkan perjuangan Bambang/buruh. Namun hingga hari ini, Bambang tetap tegar dan melawan.
Seperti kata-kata Nyai Ontosoroh pada Mingke yang kerap dikutip Bambang: "Persoalannya bukan kalah dan menang, namun bagaimana melawan sebaik-baiknya..." ***
