| Anggota Koalisi |
| Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW, LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), FSPI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, SPN, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup |
| Links |
|
|
| Media |
|
|
|
| Thursday, December 18, 2008
|
| JO Cabut Surat Pemecatan Wisudo
|
Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung persis dua tahun, Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama alias JO, akhirnya merehabilitasi nama baik Bambang Wisudo.
Pada hari Jumat (12/12/2008) pekan lalu, JO secara resmi mencabut surat pemecatan Wisudo yang dikeluarkan Suryopratomo selaku Pemimpin Redaksi dan Direktur Kompas saat itu.
Surat pencabutan dan pembatalan PHK Wisudo itu bernomer CS/SK/129/XII/2008 dan ditanda-tangani langsung Jakob Oetama. Dengan pencabutan surat PHK Suryopratomo tadi, pemecatan Wisudo dibatalkan. Status Wisudo sebagai wartawan Kompas telah direhabilitasi.
"Saya merasa bersyukur PHK itu dicabut. Karena memang hanya itulah tuntutan perjuangan saya dan keluarga selama ini," kata Wisudo ke Kompas Inside, Kamis (18/12/2008) siang.
Namun, Wisudo tak lama-lama menikmati kembali haknya sebagai wartawan Kompas. Setelah nama baik dan pekerjaannya dipulihkan, Wisudo justru memilih mengundurkan diri dari Kompas.
Surat pengunduran diri Wisudo dari harian tertua di tanah air itu, dia berikan ke CEO Kompas, Agung Adiprasetyo, Rabu (17/12/2008) kemarin.
Selain mengundurkan diri, Wisudo juga mencabut gugatannya melawan Kompas yang kini berada di Mahkamah Agung. Proses pencabutan itu Wisudo lakukan sehari setelah JO memulihkan kembali status Wisudo sebagai karyawan Kompas.
Menurut Wisudo, tuntutan perjuangannya selama ini tidak macam-macam. Tuntutannya sederhana: dia minta dipekerjakan kembali. Dan hal ini akhirnya terwujud. Terutama setelah JO mencabut surat PHK yang dia terima dari Suryopratomo dua tahun lalu.
Karena tersentuh dengan niat baik JO dan Kompas, maka Wisudo memilih mengundurkan diri secara baik-baik. Walau demikian, hubungan Wisudo dengan JO dan Kompas, tetap tak terputus. Oleh JO, Wisudo ditawarkan menjadi dosen di Universitas Multimedia Nusantara milik Kompas. Tawaran itu diterima dengan baik oleh Wisudo.
Seperti diberitakan, Suryopratomo alias Tommy, dua tahun lalu memecat Bambang Wisudo. Upaya JO merehabilitasi kesalahan itu selalu digagalkan Tommy. Namun rekonsiliasi antara dua pihak itu akhirnya tercapai setelah Tommy mendadak dicopot dari Kompas sepekan setelah video perjuangan Wisudo beredar.
Dengan demikian, perjuangan Wisudo selama dua tahun berakhir sudah. Oleh karenanya, berita ini juga merupakan laporan terakhir Kompas Inside. Setelah dua tahun, sejarah akhirnya membuktikan siapa yang benar. (KI/Ud)Labels: bambang wisudo, harian Kompas, Jakob oetama, suryopratomo |
posted by KOMPAS @
1:41 AM
 |
|
|
|
| Saturday, July 5, 2008
|
| KOMPAS (sebar) BOHONG!
|
Diterbitkan Juni 15, 2008
sumber: Blog Jurnal Native Land
APA jadinya kalau sebuah pemberitaan memiliki kesalahan fatal. Apalagi jika pemberitaan itu dilakukan oleh surat kabar sekelas KOMPAS. Ini kali kedua saya menemukan “kenjanggalan” dalam pemberitaan harian nasional surat kabar terkemuka KOMPAS.
Hal pertama pemberitaan tersebut saya baca dari seorang komentator dalam blog kompas inside. Si komentator mengemukakan keberatannya, pemberitaan KOMPAS dinilainya telah melakukan pengalihan isu dan membuat opini publik (melenceng). Yaitu perilaku pemberitaan KOMPAS pada setiapkali memuat berita tentang lumpur Lapindo selalu menyebutnya dengan LUMPUR PORONG!.
Kali itu saya pribadi tidak terlalu memberi perhatian atau bahkan memihak dan setuju 100% kepada sang komentator.
Sebagaimana pembaca ’setia’ KOMPAS pada umumnya (saat itu) saya tetap lebih mempercayai KOMPAS apapun yang terjadi, sikap saya ini tentu saja dipengaruhi oleh citra (baca: pencitraan) yang telah dibangun oleh KOMPAS selama kurun waktu 40 tahun lebih.
Kedua kalinya, bermula ketika saya membuka website KOMPAS.Com hari ini (14 Juni ditempat saya berada dan 15 Juni di Indonesia). Seperti biasa setelah membaca KOMPAS.Com saya berlanjut membaca halaman KOMPAS-Cetak. Saya pribadi menilai dua halaman website ini memiliki proporsi pemberitaan yang berbeda. Dan lagi-lagi saya percaya bahwa konten dalam KOMPAS-Cetak ini sama dengan konten berita yang dicetak (Rp3500 harga eceran, Rp78.000 harga langganan) yang distribusikan ke seluruh pelosok-pojok pulau Indonesia bahkan hingga manca negara.
Perhatian saya kemudian jatuh pada pilihan pemberitaan tentang Hillary Clinton yang telah dibaca sebanyak: 151 pembaca. Kebetulan selama kurun waktu 16 Minggu kebelakang saya teliti mengikuti perkembangan politik menjelang pemilu AS November 2008.
Hasil pengamatan saya itu pun berbuah pada beberapa posting dalam blog saya ini, baik mengenai Barack Obama maupun Hillary Clinton utamanya. Maklum proses konvensi nasional dua partai besar AS ini begitu berbeda, terutama partai Demokrat (Barack Obama dan Hillary Clinton). Proses transisi politik yang bisa saja dihubungkan sebagai salasatu sebab kenaikan harga minyak dunia (Krisis Ekonomi dan Politik Amerika).
Pada paragraf pertama berita “Dimanakah Hillary Clinton pada saat ini?”, saya tak bereraksi sedikit pun, tetap berkonsentrasi pada berita. Hingga pada paragraf kedua, saya kaget dan terheran-heran dibuatnya.
Bagi saya hal ini sangatlah tidak masuk akal–buset dah!..apa mungkin Hillary Clinton yang 35 tahun lebih anggota dan senator dari partai Demokrat adalah calon kandidat presiden partai Republik?. Tidak masuk diakal.
Bagi saya hal tersebut sama saja menganggap (memberitakan) Akbar Tanjung-tokoh partai Golkar diberitakan sebagai mantan calon presiden dari partai PDI Perjuangan, apa jadinya jika ini diberitakan keseluruh Indonesia dan Dunia?.Konyol.
AKHIRNYA saya memutuskan diri untuk melakukan klarifikasi pemberitaan kepada pihak redaksi KOMPAS. Dalam surat (email) saya itu meminta klarifikasi tentang pemberitaan yang amat sangat keliru dan salah besar (fatal).
Hal itu saya lakukan setelah meneliti (membaca pemberitaan KOMPAS) berulang-ulang, untuk memastikan kekeliruan–bisa saja pada pihak saya karena tidak teliti membacanya. Kejelasan itu berakhir ketika saya membaca pada penutup kalimat berita KOMPAS terdapat kata: berbicara mengenai kampanye presiden. (CNN/joe)–yang artinya berita disadur dari CNN.
Setelah menelusuri tautan dan meneliti pemberitaan KOMPAS dalam website CNN tersebut saya menemukan kejelasan. Jelas 100% salah!. Pihak KOMPAS telah melakukan kesalahan penterjemahan berita.
Berikut ini paragraf yang salah diterjemahkan:
Is she camping out in her Georgetown home or is he former presidential candidate back at her Chappaqua estate? Perhaps she ventured to an isolated vacation spot, far removed from cable news and the political chattering class. (lihat sumber berita)
Oleh KOMPAS diterjemahkan menjadi:
Apakah ia tengah berkemah di kampung halamannya, Georgetown, atau mantan kandidat presiden dari Partai Republik itu kembali ke Chappaqua? Mungkin saja ia tengah menikmati liburan jauh dari televisi kabel dan ingar- bingar politik. (lihat sumber berita)
APA jadinya jika keteledoran pemberitaan semacam ini diketahui oleh pihak Hillary Clinton?
Apa jadinya jika ternyata berita-berita yang telah diterbitkan selama ini terdapat kesalahan dan atau memang disengaja sebagaimana analisa si komentator tadi?
Wah apa jadinya kalau sebenarnya mutu pemberitaan KOMPAS memang telah menyeleweng (Jurnalisme Kepiting) bahkan hingga melahirkan konflik–berupa pemecatan wartawan seniornya, Bambang Wisudo.
Nah pembaca yang budiman, mungkin kini saatnya kita meneliti dan menghindari percaya membabi buta-kepada industri media yang terbukti telah mengingkari sejarahnya sebagai Pers Perjuangan. [
http://andricahyadi.wordpress.com/2008/06/15/kompas-sebar-bohong/
Lihat juga:
Kompas dan Lorena Air
Sekedar Usul Buat Kompas Inside
Pemred Kompas Suryopratomo Mendadak DicopotLabels: bambang wisudo, bohong, harian Kompas, suryopratomo |
| posted by KOMPAS @
12:16 AM
|
|
|
|
| Friday, June 27, 2008
|
| MA Mulai Proses Kasasi Wisudo
|
Jakarta, Kompas Inside. Setelah sempat terkatung-katung nyaris enam bulan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mulai memproses kasasi Bambang Wisudo atas putusan Pengadilan Hukum Industrial (PHI), awal pekan ini.
Sementara, hari Sabtu (28/6/2008) besok, harian Kompas rencananya akan merayakan hari jadi yang ke-53. Harian tertua di Indonesia ini terbit pertama kali tanggal 28 Juni 1965.
Menurut keterangan Kordinator Litigasi Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS), Soleh Ali, SH, terkatung-katungnya kasasi ini karena panitera MA memaksa pihaknya membayar uang pendaftaran perkara Rp 1,5 juta.
”Menurut undang-undang, selaku pihak tergugat Bambang Wisudo tidak dikenakan biaya apa pun,” tegasnya.
Seperti diketahui, gugatan permohonan PHK di PHI memang diajukan oleh manajemen Kompas. Sementara, Bambang Wisudo adalah pihak tergugat. Dalam putusannya, hakim PHI mengabulkan permohonan Kompas. Padahal Dinas Tenaga Kerja justru menolak perhonan Kompas tersebut.
Hakim PHI juga memutuskan agar Kompas membayar pesangon bagi wartawan yang sudah bekerja selama 11 tahun itu sebesar Rp 32 juta.
Nah, kata Ali, Pasal 58 UU PPHI menyebut: ”Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).”
Sikap Komite itu menurut Ali juga dibenarkan oleh hakim PHI. Tapi pihak panitera MA tetap ngotot. Akhirnya Komite memilih mengalah. Dan, memutuskan membayar uang perkara itu ke MA melalui Ketua Panitera PHI, Tri Widodo.
Alasan Soleh Ali, kliennya membutuhkan kepastian hukum.
”Tapi kami akan melayangkan surat pengaduan atas biaya perkara ini ke KPK, BPK, dan Ketua MA sekaligus,” tegasnya. (E3/Tom)
Baca juga:
Surga Bernama Kompas
Disnaker Peringatkan Union Busting Kompas
Komisi IX DPR Desak Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo
Disnaker Anjurkan Kompas Pekerjakan Bambang Wisudo
Isi Putusan Disnaker DKI soal Permohonan PHK Suryopratomo
Film Perjuangan Wisudo Diluncurkan di Youtube
Manajemen Kompas Hentikan Gaji Wisudo
Ada Apa Dibalik Pengadilan Kompas?
Labels: bambang wisudo, harian Kompas, Jakob oetama, suryopratomo |
| posted by KOMPAS @
3:05 AM
|
|
|
|
| Monday, February 11, 2008
|
| Pemred Kompas Suryopratomo Mendadak Dicopot
|
(Sepekan setelah film perjuangan Bambang Wisudo diluncurkan ke Youtube, terdengar kabar Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo alias Tommy mendadak dicopot dari jabatannya. Tidak pernah sebelumnya terdengar kabar bahwa Tommy akan diganti. Bahkan kabarnya jabatan Tommy baru berakhir setelah pemilu 2009 selesai. Pergantian ini sendiri terasa mengejutkan. Banyak awak redaksi Kompas tak tahu undangan rapat tanggal 11 Februari 2008, Senin siang, bertujuan melengserkan otak penandatangan surat pemecatan Bambang Wisudo ini. Berikut sejumlah media yang memuat pencopotan Tommy tersebut)
Kompas: Dari Tomi ke Bambang
Ditulis pada Februari 11, 2008
Senin (11 Februari 2008) manajemen harian Kompas dikabarkan mengganti secara mendadak jajaran puncak redaksinya. Suryopratomo yang menjabat Pemimpin Redaksi Kompas diganti dengan Bambang Sukartiono, wartawan senior Kompas. Kabarnya Bambang sudah lama dipromosikan untuk menjadi Pemimpin Redaksi Kompas ketika Bambang Harimurti menjabat Pemimpin Redaksi Tempo tapi tak jadi. Loh apa hubungannya?
Oleh Rusdi Mathari
SEBUAH pesan pendek dari seorang sekretaris redaksi media di Jakarta masuk ke ponsel saya menjelang magrib, Senin (8 Februari 2008). Isinya menyebutkan bahwa Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo yang akrab dipanggil Tomi diganti oleh Bambang SK. Saya tak terkejut karena sekitar dua jam sebelumnya kabar pergantian petinggi koran Kompas itu sudah saya dengar dari seorang wartawan Tempo. Dalam pikiran saya, pergantian pimpinan sebuah lembaga termasuk Kompas adalah sesuatu yang biasa dan lumrah.
Saya mulai menjadi “terusik” dengan pergantian bos Kompas itu ketika seorang wartawan senior yang bertemu saya di sebuah kantor di Menteng, Jakarta Pusat, bercerita bahwa pergantian itu dilakukan mendadak. Penyebabnya adalah akumulasi persoalan di Kompas semasa dipimpin oleh Tomi; Mulai dari soal PHK terhadap Bambang Wisudo, tulisan obituari Soeharto di Kompas yang ditulis oleh Jacob Oetama hingga isu Tomi yang “dekat” dengan Sukanto Tanoto, bos Raja Garuda Mas. Saya tak tahu soal yang dua terakhir kecuali soal pemecatan Bambang Wisudo, karena setelah di-PHK, saya bertemu berapa kali dengannya di kantor AJI Jakarta di Pancoran, Jakarta.
Wisudo adalah wartawan Kompas yang diberhentikan pada 9 Desember 2006 karena dianggap menimbulkan keresahan karyawan dengan memutarbalikkan fakta (lihat “Perjuangkan Hak, Karyawan Kompas Akhirnya Dipecat,” detikcom, 8 Desember 2006). Namun oleh Wisudo pemecatan itu dinilai berhubungan dengan aktivitasnya di Perkumpulan Karyawan Kompas atau PKK.
Ketika pengurus PKK dan jajaran pemimpin Kompas bertemu, Wisudo yang menjabat Sekretaris PKK antara lain mempertanyakan soal 20 persen saham karyawan seperti yang tercantum dalam UU Pers yang belum direvisi. Dikabarkan, perundingan itu tak membuahkan kesepakatan selain hanya soal pembagian 20 persen dividen yang dikantongi oleh Kompas. Gugatan Wisudo seperti itulah yang lantas membuat gerah pimpinan Kompas. Wisudo lalu diberikan surat tugas penempatan sebagai wartawan di Ambon tapi ditolak oleh yang bersangkutan dan akhirnya berbuah pemecatan itu (lihat “Wartawan Kompas Ditahan Satpam,” detikcom, 8 Desember 2006).
Tomi sebagai Pemimpin Redaksi Kompas disebut-sebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pemecatan tersebut. Namun kepada detikcom, Tomi mengatakan bahwa pemecatan atas Wisudo adalah hubungan kekaryawanan biasa yang terkait dengan indisipliner. Pemecatan atas Wisudo lalu menjadi pembicaraan ramai di kalangan wartawan karena Wisudo memang tidak menerima pemecatan itu dan terus berusaha mendapatkan hak-haknya kembali sebagai karyawan dan wartawan Kompas. Didukung AJI dan beberapa organisasi guru, Wisudo beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa antara lain di rumah Jacoeb Otama, bos besar Kelompok Kompas Gramedia. Akhir Januari lalu, Wisudo meluncurkan video perjuangannya yang lalu disebarkan melalui situs YouTube.
Dari beberapa informasi, Jacoeb Otama konon bersedia berdamai dengan Wisudo tapi sebaliknya dengan Tomi dan beberapa wartawan Kompas yang lain yang katanya lebih memilih keluar dari Kompas daripada harus berdamai dengan Wisudo. Kasus Wisudo saat ini masih terus berlanjut di pengadilan perburuhan. Benarkah hanya soal kasus PHK Wisudo, Tomi akhirnya diganti? Nanti dulu.
Wartawan senior itu lalu menunjukkan SMS di ponselnya, isinya: Raja Garuda Mas. Foto Tomi dan Sukanto Tanoto. Saya tanya, “Apa ini?” “Ini jawaban dari pertanyaan saya mengapa Tomi diganti?” kata dia. Saya mencoba mengerti dan mencari hubungan antara foto Tomi dengan Sukanto Tanoto jika itu memang benar ada dengan pemberhentiannya sebagai Pemimpin Redaksi Kompas tapi tak menemukan jawabannya. Ketika menelusuri di google, saya juga tak menemukan jawaban soal foto ataupun artikel tentang Tomi dan Sukanto Tanoto itu.
Satu hal yang menarik dari pergantian itu adalah sosok Bambang SK, pengganti Tomi. Dia adalah wartawan senior Kompas yang pernah membidangi desk ekonomi, dipindahtugaskan ke TV7 (sekarang bernama Trans7), dan terakhir menjabat sebagai Direktur PSDM Kompas. Bambang pula yang mengonsep SK PHK terhadap Wisudo pada 9 Desember 2006.
“Bambang ini sebenarnya sudah dipromosikan menjadi Pemred Kompas sejak lama ketika Bambang Harimurti menjabat Pemimpin Redaksi Tempo tapi tak jadi,” kata seorang wartawan yang lain. Ketika saya tanya kenapa, dia menjawab, “Sesama Bambang dilarang mendahului,” kata dia.
Sebagai koran terbesar dan berpengaruh di Indonesia, apa yang terjadi di Kompas pada Senin (11 Februari 2008) memang terlalu menarik untuk dilewatkan dan tidak diketahui oleh para pembacanya. Andai benar telah terjadi pergantian pimpinan itu, Kompas karena itu patut menjelaskan kepada khalayak pembacanya bahwa pergantian itu sebenarnya sebagai sesuatu yang biasa saja dan lazim terjadi di sebuah perusahaan dan bukan sesuatu yang luar biasa apalagi sekadar karena sesama “pemimpin redaksi” dilarang mendahului.
****
'Kompas' daily replaces its editor in chief
Replacement of Suryopratomo follows Kompas' internal policy, which limits chief editors to two four-year terms
The Jakarta Post
Tuesday, February 12, 2008
By Adianto P. Simamora
Jakarta --- The country's leading daily newspaper Kompas has appointed deputy chief editor Bambang Sukartiono its new editor in chief, replacing Suryopratomo, who had been at helm for eight years.
Kompas' public relations general manager Nugroho F. Yudho said Monday the change of guard was approved during a meeting of the daily's board of directors last week.
The reshuffle will come into effect Tuesday.
As part of the reshuffle, Kompas directors named Taufik H. Mihardja one of Bambang's three deputies, in addition to existing deputies Rikard Bagun and Trias Kuncahyono.
Taufik is currently the daily's managing editor.
Suryopratomo, better known as Tommy, is set to continue his career at the daily as director of communication affairs and one of Kompas deputy CEOs.
"The replacement was made as Tommy's term as the chief editor has ended," Nugroho told The Jakarta Post.
"The replacement is in line with Kompas' internal policy."
Nugroho said Kompas had limited the service of its chief editor to two four-year terms.
Tommy joined Kompas daily in February 1987, after obtaining a Masters degree from the Bogor Agriculture of Institute in 1986.
He replaced Kompas co-founder Jakob Oetama in January 2000, marking a regeneration in the daily.
During Tommy's tenure, Kompas redesigned its format. The newspaper narrowed its page, restructured its contents in an attempt to win more young readers, introduced a separate classified section and implemented computer-to-plate technology.
Kompas has since January this year started to publish a daily afternoon issue.
Nugroho said Tommy would be at the Kompas' corporate unit.
Bambang was also the news director of the TV7 television channel before the Kompas-controlled station was acquired by the TransTV.
TransTV bought in 2006 a controlling 49 percent stake in TV7, which is now called Trans7.
Kompas was first published in June 1965 and has a daily circulation of more than 500,000 copies on weekdays and some 620,000 copies on weekends.
Date Posted: 2/12/2008Labels: dipecat, Jakob oetama, Kompas, suap, suryopratomo, Tommy |
| posted by KOMPAS @
8:11 PM
|
|
|
|
|
| Previous Post |
|
| Archives |
|
|
| Powered by |
 |
|
